10005_840x576

Bisnis Ahok di Kepulauan Seribu

Sebelumnya dimuat Kompas.com, 18 Oktober 2016.

Ribuan orang memadati jalan Merdeka Selatan Jakarta Jumat lalu. Mereka memprotes pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Apa yang sebetulnya dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu? Mari kita cuplik.

Selasa siang yang terik itu, 27 September 2016, Ahok asyik mengayunkan jaring ke dalam keramba. Ada beberapa ikan yang terjerat. Seekor kerapu berwarna gelap ia angkat. “Ini satu ekor bisa Rp 300.000 loh. Kalau dijual restoran yang sudah matang bisa jutaan ini,” ujar Ahok (Kompas.com, 27/09).

Continue reading “Bisnis Ahok di Kepulauan Seribu”

29024058483_c075e5625f_o

Anak-anak Rumah Susun

Dimuat Media Indonesia, 13 September 2016.

Lapangan itu tidak berumput. Permukaannya tanah merah semata. Belasan anak bermain bola di atasnya. Kaki-kaki telanjang mereka membuat tanah itu mengeras. Semakin kuat memantulkan bola yang jatuh dari tendangan lambung yang tidak sempat dihalau.

Persis di samping lapangan, sebuah taman tertata. Di dalam taman itu ada arena bermain yang dilengkapi perosotan dan ayunan. Warnanya beragam. Beberapa anak yang lebih kecil berlarian naik turun perosotan. Sebagian yang lain berayun-ayun. Ada pula yang sekadar duduk cekikikan. Continue reading “Anak-anak Rumah Susun”

14237537_10155301988189546_2782796368107776009_n

Politik Redistribusi

Dimuat Kompas, 5 September 2016.

Satu dari tiga fokus pembangunan ekonomi yang hendak dicapai pada pemerintahan Joko Widodo tahun ini adalah mengurangi ketimpangan ekonomi.

Perhatian yang sama juga ditunjukkan Sri Mulyani Indrawati pada beberapa pidatonya menjelang dan sesudah menjadi menteri keuangan. Walaupun turun dari tahun lalu, koefisien gini kita masih di titik 0,40.

Ketimpangan ekonomi memang sorotan banyak pihak. Bagi kelompok kiri, ketimpangan ekonomi adalah masalah besar terkait narasi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Kelompok lain peduli soal ketimpangan lebih karena ia akan mendatangkan mudarat sosial seperti meningkatnya kriminalitas, instabilitas sosial, bahkan obesitas warga. Di ranah politik ketimpangan ekonomi ditengarai akan mengurangi kualitas demokrasi dengan menguatnya politik oligarki. Continue reading “Politik Redistribusi”

134109920160222-130246780x390

Potret Harapan di Rumah Susun Jakarta

Dimuat Kompas.com, 2 September 2016

“Sudah lama saya ingin tinggal di rumah susun.” Ibu Wiwid, penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur, itu memulai kisahnya.

Ia menerima kunci rumah di hari ketika ia mendaftar masuk rumah susun. Ketika ia melihat wujud rumah yang akan ditempatinya, ia terperangah “benarkah ini rumah saya?”

Ia bahkan mengatakan “mendapat rumah begini, saya seperti mendapat emas segede gunung. Terima kasih, ya Allah.” Continue reading “Potret Harapan di Rumah Susun Jakarta”

terrorism-word-cloud

Intoleran dahulu, teroris kemudian

Bersyukur bahwa upaya bom bunuh diri di Medan baru-baru ini gagal terlaksana.

Aksi terorisme adalah ujung dari tumbuhnya sikap anti terhadap orang lain, anti keyakinan orang lain, dan sikap Intoleran. Dalam kasus-kasus intoleransi, acapkali yang diberi sanksi malah korban. Perlakuan diskriminatif semacam ini yang memberi angin segar pada gerakan intoleransi yang pada ujungnya bermetorfosis menjadi aksi terorisme.

Pelaku teror mula-mula adalah orang yang intoleran. Karena itu, mencegah aksi terorisme harus dimulai dari mencegah berkembangnya sikap intoleran di tengah masyarakat.

Baca selengkapkanya di Seputar Indonesia, 29 Agustus 2016.

*Judulnya saya pinjam dari Ihsan Ali-Fauzi, pengamat sosial.

Election pinned on noticeboard

Kaderisasi pemimpin daerah

Pilkada serentak tahap kedua sebentar lagi akan dimulai. Banyak pengamat dan aktivis mengeluhkan tentang lambannya proses kaderisasi pemimpin baru. Di sejumlah daerah, calon kepala daerah didominasi nama-nama lama. Betul bahwa masih dominannya nama-nama lama yang bertarung dalam Pilkada nanti adalah bentuk lambannya proses kaderisasi pemimpin. Namun begitu, proses kaderisasi pemimpin memang tidak bisa berlangsung cepat dan singkat. Publik tidak ingin berspekulasi dengan pemimpin-pemimpin yang hanya sekadar menjual kebaruan dan kemudaan, tapi minim pengalaman. Rekam jejak menjadi sangat penting. Masih dominannya nama-nama lama bisa juga berarti proses reward and punishment sedang berlangsung. Pejabat-pejabat lama yang berprestasi diberi penghargaan oleh masyarakat dengan promosi jabatan politik yang lebih tinggi, misalnya dari mantan bupati ke calon gubernur. Dan ini menunjukkan demokrasi mulai berjalan normal.

Selanjutnya baca wawancara singkat saya di Seputar Sulawesi, 27 Agustus 2016.

terrorist_1050x700-600x400

Konten radikal dan intoleran telah rambah televisi dan radio

BBC Indonesia, 24 Agustus 2016

Kelompok radikal dan intoleran secara sistematis masuk ke semua lini sosial, tak terkecuali media. Mereka masuk melalui seleksi yang tidak memperhatikan aspek perspektif keragaman. Sementara pada media lain, proses radikalisme tumbuh dari dalam. Pada saat yang sama, media tak punya kuasa memberi sanksi pada awak media berdasarkan paham dan pikiran. Bila hal ini terus terjadi, maka produk-produk jurnalistik lambat laun akan didominasi perspektif kebencian pada kelompok berbeda. Dan ini berbahaya bukan hanya pada kebebasan sipil, melainkan juga pada kelangsungan hidup media itu sendiri. Sebab intoleransi yang melembaga akan memberangus suara-suara kritis. Dan media adalah tempatnya suara-suara kritis itu.

Selengkapnya baca laporan BBC Indonesia, 24 Agustus 2016.

tak-ada-kursi-siswa-sd-di-jambi-dua-tahun-belajar-di-lantai

Kartu Indonesia Pintar Ditata

Kompas, 12 Agustus 2016

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu program unggulan pemerintahan Joko Widodo. Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses kelompok rentan dan miskin pada pendidikan. Program ini mengalami kendala pada tahap implementasi. Dari 19 juta target kartu, 96% sudah disebar. Namun hanya 40% di antaranya yang benar-benar sampai pada kelompok sasaran. Masalah besarnya adalah pada data penerima KIP. Data kelompok miskin yang ada pada kementerian sosial acapkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akurasi data sosial yang dimiliki instansi pemerintah masih menjadi masalah besar. Bagaimana mengatasinya?

Baca lengkapnya di Kompas, 12 Agustus 2016.

risma-2-140327a

Bila Risma ke DKI

Dimuat Media Indonesia, 12 Agustus 2016

Basuki Cahaya Purnama alias Ahok resmi maju dalam Pilkada DKI tahun 2017. Ia didukung oleh tiga partai: Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara itu, spekulasi mengenai penantang Ahok masih berlangsung. Belum ada titik terang siapa penantangnya. Satu-satunya partai, di luar pendukung Ahok, yang sudah menyebutkan nama adalah Gerindra. Mereka akan mengusung pengusaha Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur DKI. Persoalannya, suara Gerindra di DPRD DKI tidak mencukupi untuk mengusung calon sendiri. Mereka membutuhkan dukungan partai lain.Karena itu, pencalonan Sandiaga Uno masih berada di wilayah remang-remang. Continue reading “Bila Risma ke DKI”

2c7fcb00-cb4f-4058-9a74-35be94418293_43

Ahok Belum Tergoyahkan

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan publik Jakarta masih dominan mengunggulkan Basuki Cahaya Purnama dalam Pilkada 2017 nanti. Pertama, belum ada kandidat lain yang secara serius diusung oleh partai politik, kecuali partai-partai yang mendukung Ahok. Kedua, publik merasakan manfaat langsung kinerja petahana dalam melakukan perbaikan pelayanan publik, reformasi birokrasi, perbaikan ruang-ruang publik, pembangunan infrastruktur, dan akuntabilitas.

Berikut ini talkshow tentang paparan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang opini publik Jakarta dan kinerja pemerintah provinsi.

Bagian Pertama

Bagian Kedua

Bagian Ketiga