Lagi-lagi Diskriminasi

Lagi-lagi dunia politik kita teracuni oleh ulah sejumlah ulama yang mencoba mengintervensi wilayah publik. Kita dibuat malu oleh fatwa pengaharaman kepemimpinan perempuan yang tidak mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Yang dibutuhkan bangsa Indonesia bukanlah seorang pemimpin dengan kategori gender tertentu, melainkan pemimpin yang benar-benar siap menyelesaikan segala krisis yang ada terlepas dari latar belakang gendernya. Semua warga negara berhak atas posisi pemimpin. Membatasi kesempatan kepemimpinan perempuan dengan mengeluarkan fatwa keagamaan adalah bentuk kedzaliman dan diskriminasi gender.Terlepas dari dalil agama yang mereka utak-atik, penafsiran teks yang diskriminatif tidak serta merta diyakini sebagai kebenaran Ilahi. Penafsiran suatu teks tidak pernah bisa keluar dari subjektivitas penafsir. Ali bin Abi Thalib pernah mengeluarkan ungkapan yang sangat mengena dalam hal ini: “al-Qur’an tidak pernah berbicara, melainkan laki-laki dan perempuan itulah yang berbicara atas nama al-Qur’an.” Ungkapan ini keluar pada masa Perang Siffin, dimana pasukan Ali telah mendekati kemenangan melawan pasukan Muawiyah. Tiba-tiba pasukan Muawiyah yang terdesak itu mengikatkan al-Qur’an ke pedang mereka. Ali bin Abi Thalib telah membaca, bahwa itu hanya muslihat. Al-Qur’an dijadikan tameng bagi taktik perang Amr bin Ash, yang pada akhirnya memenangkan perang melalui negosiasi penuh muslihat.Berangkat dari sikap Ali yang tidak serta merta mempercayai penggunaan dalil agama oleh seseorang, beberapa pemikir Islam seperti Farid Esack membuat satu metode penafsiran yang disebut sebagai penafsiran yng membebaskan. Esack tidak percaya kepada dalil Kitab Suci yang ditafsirkan menindas dan diskriminatif.

Bagi Esack, pada dasarnya Kitab Suci mengajarkan pembebasan, yang oleh karenanya penafsiran harus selalu mengarah kepada pembebasan. Hal yang lebih radikal dilakukan oleh Mahmud Mohammad Toha, pemikir Sudan yang terbunuh karena pemikirannya, yang mencoba membuang ayat-ayat yang menurutnya tidak universal mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Ayat-ayat Madaniah dianggap bukan ayat-ayat universal, sehingga yang berlaku sampai sekarang hanyalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah berbicara hukum yang terlalu spesifik ditujukan bagi pembentukan masyarakat riil di Madinah. Sementara ayat-ayat Makkiyah masih berbicara universal kemanusiaan, bukan bicara hukum riil bagi kebutuhan masyarakat tertentu di zaman tertentu. Pendapat Mahmud Mohammad Toha dilanjutkan oleh Ahmed an-Naim yang mencoba mengaktualisasikan pesan-pesan universal Kitab Suci dalam hukum riil masa sekarang.

Menurut an-Naim, hukum-hukum syariat yang dibuat ulama di masa lalu terlalu banyak diskriminasi, terutama kepada perempuan dan non-Muslim, oleh karenanya sudah harus direvisi. Membuang dalil-dalil keagamaan secara menyeluruh juga tidak mungkin, sebab usaha itu akan mencerabut akar kultural yang tertanam kuat di dalam sanubari ummat beragama. Jalan satu-satunya adalah membuat hukum-hukum syariat yang demokratis, menghargai hak-hak perempuan dan non-Muslim. An-Naim juga tidak segan-segan membuang ayat-ayat yang secara jelas bertentangan dengan visi kemanusiaan yang ada sekarang. An-Naim tidak mau naif kepada dalil-dalil agama yang memang diskriminatif. An-Naim tidak coba berapologi terhadap semua ayat-ayat suci yang sebagiannya memang mendiskriditkan perempuan dan non-Muslim. Jalan yang diambil adalah keberanian untuk membuang ayat-ayat yang secara jelas bertentangan dengan visi kemanusiaan universal.

Penolakan terhadap fatwa ulama yang mengharamkan kepemimpinan perempuan pertama-tama karena visi kemanusiannya yang melenceng. Agama telah digunakan untuk menindas potensi kaum perempuan, yang memang selama ini belum benar-benar bisa lepas dari diskriminasi patriarkhal. Selama ini telah disaksikan bagaimana usaha mendokrak budaya patriarkhal itu sedikit demi sedikit menuai hasil, misalnya telah semakin banyaknya perempuan yang mencapai tingkat pendidikan tinggi, pekerjaan yang setara dengan laki-laki, ataupun posisi-posisi politik yang diperhitungkan. Fatwa ulama yang mengharamkan mereka memimpin, sebanarnya, adalah langkah mundur yang keluar dari konteks atau a-historis. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa fatwa itu keluar, yang terlontar hanyalah jawaban yang berlindung di balik dalil agama yang sebetulnya ambigu. Sementara jawaban rasional yang mengacu kepada realitas yang ada, tidak pernah keluar. Krisis berkepanjangan tidak hanya butuh penyelesaian dengan mengeluarkan fatwa arrijalu qawwamuna alannisa (QS. An Nisa: 34) atau hadits “tidak akan selamat suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan.” Yang dibutuhkan bangsa ini adalah penjelasan rasional terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk suksesi kepemimpinan. Fatwa ulama tersebut sama sekali tidak tidak menyelesaikan masalah, malah membuka lahan masalah baru. Bahkan kalaupun fatwa ulama tersebut benar-benar dari niatan tulus dan disandarkan kepada dalil-dalil agama, ketika fatwa itu tidak memperhatikan nilai-nilai serta martabat kemanusiaan, pun harus ditolak.Maka tidak berlebihan jika beberapa kalangan menganggap fatwa itu terlalu banyak bermuatan politis. Fatwa itu mendiskriditkan satu calon presiden perempuan dan dimaksudkan untuk menguntungkan beberapa calon laki-laki yang lain.

Perebutan suara di masyarakat pemilih Nahdlatul Ulama (NU) yang mencapai 60 juta pemilih memang rentan menciptakan politisasi agama untuk meraih dukungan politik tertentu. Pemilih NU yang kebanyakan tergolong pemilih tradisional masih sangat percaya kepada fatwa-fatwa ulama dalam menentukan sikap politiknya. Ulama bagi mereka adalah Tuhan. Terlepas dari manipulatif atau tidak, dalil-dalil agama yang menguatkan argumentasi para ulama akan mereka telan mentah-mentah.Tentu saja tulisan ini tidak berpretensi untuk memberikan vonis muatan politis dalam porsi yang sangat besar terhadap fatwa ulama NU tersebut. Sebab disadari atau tidak, kalaupun bermuatan politis, fatwa tersebut cukup sulit disimpulkan ke arah kekuatan politik mana fatwa itu diarahkan. Apakah untuk menyerang Mega dan menguntungkan Wiranto? Ataukah membangun image ketertindasan Mega untuk selanjutnya menaikkan rasa simpati kepadanya? Yang oleh karenanya menyerang posisi Susilo Bambang Yodoyono yang sampai saat ini masih menduduki peringkat pertama Capres tertindas menurut banyak hasil polling? Atau untuk siapa? Terlepas dari apakah fatwa pengharaman tersebut bermuatan politis atau tidak, hal hal tidak bisa dibiarkan. Kalangan rasionalis harus bisa menjelaskan persoalan ini secara bijak dan beriorientasi kemanusiaan universal. Kalau hal seperti ini terus berlanjut, maka kehidupan politik kita tidak akan pernah sehat. Pembenaran sikap politik dengan menggunakan otoritas agama adalah sikap pengecut yang tidak fair. Menghilangkan intervensi agama dalam politik demokatis adalah langkah kongkrit untuk menegakkan supremasi kesadaran rasional bagi semua pilihan politik, dan itulah substansi demokrasi yang selama ini diperjuangkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s