Masa Depan Golput pada Pemilu Presiden

Golput pemenang pemilu legislatif? Pertanyaan ini perlu diajukan untuk sedikit meredam isu miring tentang proses dan hasil pemilu demokratis 2004. Dikatakan bahwa apatisme masyarakat terhadap pemilu sedemikian tingginya, sehingga Golput menjadi pemenang pemilu kali ini. Sebanyak 34.509.246 masyarakat pemilih dikatakan Golput karena terdaftar dan tidak menggunakan hak pilihnya atau suaranya tidak sah. Jumlah ini melampaui perolehan suara partai Golkar yang oleh KPU dikatakan sebagai pemenang, 24.480.757.“Prasangka” tersebut di atas perlu ditanggapi kerena mengandung beberapa kelemahan mendasar. Pertama, apa yang dimaksud dengan Golput?

Golput tentu saja tidak berkaitan dengan hal-hal tehnis yang tidak bisa dipenuhi oleh para pemilih dan pemilu, misalnya kesalahan mencoblos yang menyebabkan tidak sahnya suara, yang mencapai 10.957.925. Kondisi alam atau kesehatan dan urusan pribadi lainnya yang menyebabkan pemilih terdaftar tidak mendatangi TPS-TPS juga merupakan kendala tehnis yang tidak terdeteksi berapa jumlahnya. Golput adalah sebuah pilihan politis dari masyarakat pemilih untuk tidak memilih berdasarkan kesadaran rasional dan kritis terhadap penyelenggaraan pemilu.

Berapa persen masyarakat Indonesia yang mengambil sikap kritis seperti ini dalam pemilu 2004 belum ada yang mampu mendeteksinya. Lalu darimana kesimpulan, bahwa Golput memenangkan pemilu kali ini?Kedua, kalaupun Golput mencapai suara 23,34 %, maka tidak sepatutnya dibandingkan dengan perolehan suara partai Golkar, PDIP, atau yang lainnya. Golput seharusnya hanya berhadapan langsung dengan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 83 % pemilih Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2004, bandingkan dengan perolehan suara yang dikatakan Golput tersebut. Bagaimana rasionalisasinya, bahwa Golput memenangkan pemilu legislatif kali ini?

Secara kasat mata, pada hari pencoblosan suara, jalan-jalan ibukota lengang. Pemilu seakan menjadi ritual yang sangat sakral sebagaimana hari raya. Bahkan tidak sedikit warga ibu kota yang pulang kampung, hanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya di kampung halaman. Bahkan, pemilu bagi kebanyakan warga Indonesia adalah kewajiban. Bagaimana mungkin Golput bisa menang di tengah kultur seperti ini? 

Golput sebagai Oposisi?

            Salah satu pilar demokrasi adalah terdapatnya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut pemilu. Oleh kerenanya, Golput menjadi sarana bagi mereka yang ingin mendelegitimasi kekuasaan pemerintah demokratis. Golput, dalam konstalasi politik, dipahami, akhirnya akan menjadi oposisi bagi pemerintah. Persoalannya, seberapa signifikan kekuatan Golput mampu menjadi oposisi?

            Pertama, Golput tidak pernah terlembaga secara institusional. Tidak ada yang bisa merepresentasikan suaranya. Dengan demikian, akan sangat susah menentukan suara Golput dalam pengambilan setiap kebijakan negara yang berdasarkan kepada suara partai-partai politik pemenang pemilu. Kalangan aktivis pun tidak bisa mewakili suara Golput. Akibatnya, fenomena Golput mungkin ada dalam masyarakat, tapi ia tidak pernah benar-benar ada dalam pengambilan kebijakan publik. Ia tidak punya kekuatan politis untuk menjadi oposisi, karena ia antara ada dan tiada.           

Pernah muncul sebuah gagasan untuk melembagakan Golput secara konstitusional, yaitu dengan menyertakan gambar dan nomor urutnya dalam kertas suara partai-partai politik—katakanlah ia nomor 25 dengan sebuah gambar putih. Ini dilakukan agar Golput juga bisa ikut berkampanye layaknya partai politik. Bahkan mungkin ia juga bisa memperoleh biaya kampanye dari pemerintah. Hak-hak politiknya juga diakui oleh undang-undang. Gagasan ini nampak sangat konyol, sebab Golput hakikatnya menolak pemilu. Mengikutkan gambar putihnya dalam pemilu berarti ikut pemilu, bukan Golput lagi. Lalu bagaimana jika gambar putih itu memperoleh suara signifikan apalagi sampai memenangkan pemilu? Lebih baik jadi partai sekalian, agar ia bisa menjadi pengambil kebijakan publik. Dan lagi-lagi, siapa yang bisa merepresentasikannya? Partai Golput sekalipun tentu saja tidak akan menolak kebijakan politiknya. Kedua, gagasan Golput di era multi-partai yang cukup demokratis juga terasa aneh. Bagaimana  mungkin membangun demokrasi tanpa partai politik, dan tanpa pemilu? Lalu benarkah bahwa semua partai dan elit politik tidak layak untuk merepsentasikan aspirasi nurani rakyat? Bukankah generalisasi semua partai dan elit politik sebagai politisi busuk yang tidak layak dipilih adalah tindakan diskriminatif? Sudahkah ribuan calon legislatif itu diverifikasi tindak-tanduknya di masa lalu, kemudian mengambil kesimpulan semuanya tidak layak dipilih? Bukankah dengan tidak memilih sama sekali berarti membiarkan suara massa diraih oleh mereka yang bisa memobilisasi massa karena mereka memiliki kuasa dan uang? Tidakkah lebih arif menyalurkan suara kritis Golput kepada para elit terbaik di antara yang terburuk, ketimbang membiarkannya mengambang dan hilang terbawa angin ke langit yang entah kemana? Tentu saja tidak ada yang rela negeri ini dipimpin oleh para politisi busuk yang kerjanya menyengsarakan rakyat, ikut berpartisipasi dalam politik adalah sebuah upaya rasional untuk menggagalkan mereka yang ingin berkuasa dan hanya untuk menyengsarakan rakyat. Dan Golput adalah pilihan diam, tidak berbuat apa-apa. Kaum rasional dan yang pro-perubahan tidak akan pernah mau diam terhadap penindasan. 

Golput pada Pemilu Presiden

            Kekalahan Golput, jumlah suara dan rasionalisasi, membuatnya menjadi issu yang tidak signifikan pada pemilu presiden. Berkaca pada pemilu legislatif, lagi-lagi Golput akan tenggelam oleh gelombang dahsyat partisipasi politik masyarakat pemilih. Ada beberapa alasan yang mendukung argumentasi ini: pertama, pemilu legislatif lalu masih menyisakan problem “memilih dalam karung.” Profil partai terlihat mendominasi pilihan politik. Nama-nama calon tidak tersosialisasi dengan baik. Kalaupun tersosialisasi, banyaknya daftar nama Caleg membuat para pemilih tidak mampu mengakses informasi tentang para Caleg secara menyeluruh. Pengetahuan tentang calon legislatif sangat parsial dan minim. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian salah coblos, bingung, ataupun hanya mencoblos gambar partai, ada juga yang mencoblos sekenanya, tanpa mengetahui profil nama Caleg yang sesungguhnya. Saya dan beberapa teman mengalami hal yang hampir sama dalam beberapa hal di atas. Banyaknya pilihan dan informasi yang terbatas tentang pilihan tersebut membuat pemilu legislatif rentan diabaikan, sekalipun jumlahnya tentu tidak terlalu signifikan. Di tengah kebingungan tesebut, masyarakat pemilih tetap antusias.            Berbeda dengan pemilu legislatif, pemilu presiden nampaknya jauh lebih jelas. Pemilih hanya disodorkan beberapa pasang calon yang akan dicoblos. Tidak terlalu membingungkan, bahkan sangat mudah. Kemudahan mencoblos tersebut akan menjadi satu pendorong gairah untuk ikut memilih.           

Kedua, problem-problem tehnis dalam pemilu legislatif akan menjadi pelajaran berharga bagi KPU untuk lebih memperbaiki diri pada pemilu presiden. Dua problem tehnis yang menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi politik pada pemilu legislatif adalah banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dan persoalan surat suara yang salah alamat yang menyebabkan suara tidak sah. Problem ini akan membuat KPU mengoreksi dan memperbaiki diri pada pemilu presiden, sehingga partisipasi politik dengan sendirinya semakin meningkat.           

Ketiga, pengenalan masyarakat terhadap calon-calon presiden akan menambah gairah tertentu. Kalau pada pemilu legislatif, yang meskipun pilihannya sangat kabur, para pemilih telah sedemikian antusias mendatangi TPS-TPS, apatah lagi pada pemilu presiden yang calon-calonnya begitu jelas. Pemilu presiden juga akan nampak sebagai sebuah permainan (game) raksasa yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk berlomba memenangkan jagoannya. Pemilu presiden akan menjadi permainan yang cukup mengasyikkan. Sebagaimana Piala Dunia atau Thomas dan Uber, barangkali bursa taruhan juga mewarnai para petualang judi tingkat lokal, nasional, maupun internasinal, tentang siapa pemenang pemilu presiden. Lalu siapa yang mau meninggalkan permainan langka ini?            Hampir tidak ada alasan untuk menjadi Golput pada pemilu presiden 2004. Alasan ketidak percayaan kepada elit politik, tidak cukup untuk menghentikan langkah para pemilih Indonesia mendatangi TPS-TPS. Yang bisa dilakukan demi perubahan bangsa dan negara ini bukanlah dengan diam membiarkan hak suara lenyap begitu saja, melainkan dengan berusaha memobilisasi massa agar tidak menjatuhkan pilihan kepada mereka yang tidak akan mengakomodir aspirasi rakyat. Advokasi ke masyarakat bawah untuk melakukan pilihan rasional adalah tindakan yang arif, ketimbang menyuruh mereka perpangku tangan pada pemilu presiden nanti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s