Demokrat Islamis

Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007.

Realitas suram demokrasi di pelbagai wilayah Muslim menyisakan tanda tanya besar tentang potensi tumbuhnya demokrasi di wilayah ini. Hal itu tercermin pada minimnya penerimaan masyarakat Muslim terhadap demokrasi dengan tidak terbentuknya sistem demokrasi dalam politik, tidak tersedianya prasyarat stabilitas ekonomi dan politik, tidak adanya pengalaman sejarah pertentangan otoritas agama dan politik, adanya konsep ummah yang kemudian mengancam konsep nation-state, dan tingginya angka kriminalitas yang menjadi isyarat sikap dan prilaku intoleran. Sebegitu meyakinkannya, hampir semua pemikir besar mengenai demokrasi menarik kesimpulan simplistis bahwa demokrasi adalah barang aneh bagi masyarakat Muslim. Para pemikir seperti Bernard Lewis, Ernes Gellner, Elie Kedourie, dan Samuel Huntington memakai pendekaran budaya politik (political culture) untuk mengatakan bahwa perilaku politik, instutisi politik, dan kinerja politik Islam yang tidak mendukung demokrasi berasal dari kultur Islam itu sendiri.

Dengan demikian, teori ini ingin mengatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi demokrasi di dunia Islam bukanlah semata-mata fundamentalisme Islam, melainkan Islam itu sendiri. Saiful Mujani, melalui buku Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru (2007), memberikan bantahan serius terhadap asumsi simplistis di atas. Mujani mengawali karyanya dengan mengajukan redifinisi secara konsisten terhadap apa yang ia sebut sebagai Islam, keislaman, Islamisme, dan budaya demokrasi.

Menurut Mujani, Islam dan keislaman harus didefinisikan secara ketat dalam rangkaian perilaku keagamaan seperti rutinitas ritual keagamaan. Sementara Islamisme didefinisikan sebagai rangkaian sikap dan pandangan hidup yang mengandaikan Islam bukan hanya rutinitas ibadah, keterlibatan dalam organisasi, atau identitas sosial, tetapi juga kehidupan politik: yakni kesatuan agama dan politik (hlm. 89). Demokrasi sendiri dibahas dalam detail budaya demokrasi yang tidak terbatas pada prosedur. Budaya demokrasi itu terdiri dari adanya modal sosial berupa sikap saling percaya, toleransi, keterlibatan dan kepercayaan pada institusi politik demokratis, dukungan terhadap sistem demokrasi, partisipasi politik, dan pengakuan kedaulatan nation-state 

Dari hasil penelitian tahun 2001 dan 2002, Mujani menemukan bahwa tidak ada hubungan negatif yang signifikan antara perilaku Islam atau keislaman dengan budaya demokrasi. Kalaupun Islam memiliki hubungan negatif, maka faktor Islam cenderung tidak terlalu kuat, setidaknya bukan faktor dominan. Faktor-faktor lain seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal atau letak geografis (desa dan kota), dan demografi (tua dan muda) memiliki peran signifikan dalam hubungan antara masyarakat Muslim dan budaya demokrasi. Isu penting dalam teori demokrasi adalah kesiapan kultural masyarakat untuk menerima demokrasi.

Banyak kalangan menilai bahwa demokrasi adalah barang aneh bagi kultur masyarakat Muslim. Titik persoalan dari teori-teori tersebut adalah bahwa mereka tidak dengan detail menguji semua aspek budaya demokrasi yang tidak dipenuhi oleh masyarakat Islam tersebut. Modal sosial (social capital) diyakini begitu penting dalam membangun kultur demokrasi. Mujani menemukan bahwa jika modal sosial diukur dengan sikap saling percaya sesama warga dan percaya kepada kalangan non-Muslim, maka modal sesial masyarakat Muslim memang tergolong rendah. Tapi jika hal itu diukur dengan keterlibatan sosial kewargaan (civic engagement), maka masyarakat Muslim sebetulnya memiliki modal sosial yang cukup kuat.  Asumsi bahwa tingkat kesalehan masyarakat Muslim berkorelasi negatif dengan keterlibatan kewargaan tidak cukup valid. Ibadah-ibadah ritual terbukti menjadi instrumen penting dalam membangun solidaritas kewargaan.

Hampir semua aktivitas ibadah dan keterkaitan dengan organisasi Islam memiliki korelasi positif dengan pembangunan modal sosial (hlm. 141-143). Tesis lain yang kemukakan Mujani adalah bahwa angka sikap kritis terhadap demokrasi cukup tinggi, tetapi mereka yang kritis atau alienasi itu tidak cukup termobilisasi untuk melakukan gerakan sosial meruntuhkan demokrasi. Hal ini sesuai dengan teori umum mengenai gerakan sosial: yang dibutuhkan bukan hanya perasaan teralienasi, melainkan juga kesempatan struktur politik, proses mobilisasi, dan framing sosial.  

Mujani bahkan menemukan data yang paling berharga, dan menjadi fondasi,  bagi demokratisasi masyarakat Muslim Indonesia, yakni bahwa sekitar 71 dan 70 % (2001 dan 2002) masyarakat Indonesia percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik (hlm. 228). Demokrasi yang diyakini sistem terbaik itu kemudian didukung oleh penerimaan mereka terhadap bentuk negara-bangsa Indonesia. 62% mengaku sebagai bagian dari Indonesia dan 70% bersedia berperang untuk membela Indonesia (hlm. 244). Data ini sangat penting terutama karena demokrasi memang membutuhkan kedaulatan negara. “Tanpa negara, demokrasi modern tidak mungkin ada” (Linz & Stepan, 1996: 17). Di tengah pesimisme demokrasi akibat krisis multi dimensi yang tak kunjung reda, penemuan ini memberi angin segar bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah penemuan universal yang mungkin tumbuh dan berkembang di manapun ia ditumbuhkembangkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s