Agama dan Kebebasan Konstitusional

 

Paradoks Kehidupan Beragama

Mayoritas pemikir abad 19 dan 20 memprediksi bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, agama akan semakin terpinggirkan, bahkan musnah. Lalu muncullah konsepsi tentang privatisasi agama dalam kehidupan modern. Auguste Comte meramalkan bahwa masa depan adalah masa kaum positivis-saintis, masa teologis segera akan menjadi masa lalu. Karl Marx mensistematisir perkembangan sejarah yang berakhir dengan terbentuknya masyarakat komunis internasional, di mana ketidakrelevanan agama dalam kehidupan publik akan semakin diakui. Max Weber meramalkan semakin merebaknya kesadaran rasional individu, yang secara langsung mengikis motivasi teologis dalam kehidupan. Peter L. Berger, kendati kemudian mengubah pendiriannya, menyatakan bahwa kecakapan manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi dan seni benar-benar akan semakin menggantikan posisi agama, baik dalam hal informasi kebenaran ilmu pengetahuan, maupun pemenuhan ketenangan jiwa.

Masa depan pelbagai ramalan itu tampak suram ketika berhadapan dengan fakta bahwa kehidupan religius masyarakat modern semakin meningkat. Dengan mata telanjang, dapat disaksikan bagaimana masyarakan kota dan pedesaan semakin religius. Untuk konteks Indonesia, trikotomi santri, abangan dan priyayi tampak tidak relevan, sebab kaum abangan dan priyayi sudah semakin religius, bahkan melampaui religiusitas kaum santri. Fenomena ini juga bisa disimpulkan sebagai merebaknya gerakan santrinisasi. Peningkatan religiusitas ini dapat diukur dengan fakta bahwa semakin banyak kaum perempuan Islam yang mengenakan jilbab, semakin ramainya tempat-tempat ibadah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ibadah, semakin banyak dan kuatnya komitmen masyarakat terhadap agama yang dianutnya dan lain-lain. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, melalui survei nasional tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003, membuktikan tentang trend kenaikan religiusitas tersebut per tahun.

Realitas ini tampak paradoks dengan tingkat intoleransi yang juga semakin meningkat setiap tahun. Tahun 2005, PPIM, Freedom Institute dan Jaringan Islam Liberal mengumumkan hasil survei tentang tingkat toleransi masyarakat Indonesia. Sebanyak 51 % responden Muslim menyatakan keberatan kalau orang Kristen membangun rumah ibadah di daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim. 41% yang menyatakan keberatan jika orang Kristen mengadakan kegiatan keagamaan di daerah Muslim. Sebanyak 25% responden Muslim menyatakan keberatan jika orang Kristen menjadi guru di sekolah negeri. Yang lebih ekstrim adalah bahwa ada 17% responden yang menyatakan dukungan terhadap gerakan terorisme (seperti pemboman) yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan.

Paradoks ini tampak kian terang ketika mengamati doktrin agama yang sebetulnya lebih banyak tidak mendukung intoleransi ini. Quran surah (QS) 3: 64 mengingatkan agar kaum Muslim dan Ahli Kitab berpegang “kepada ketetapan di mana perselisihan tidak terjadi antara kami (Muslim) dan kamu (Ahli Kitab).” Ketetapan yang sama itu meliputi bahwa tidak ada yang disembah melainkan Allah yang Esa dan seruan untuk menebarkan kebajikan di muka bumi. Doktrin serupa ada dalam setiap agama. Sayang, doktrin seperti ini tidak tersosialisasi dengan baik dalam kehidupan riil masyarakat religius Indonesia. Pada titik ekstrim, bisa disimpulkan, peningkatan religiusitas masyarakat Indonesia berkorekasi positif dengan peningkatan intoleransi.

Kebebasan Konstitusional

Paradoks ini tentu bisa diatasi dengan mengedepankan kesadaran bahwa perbedaan adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan. Sebagai sebuah fakta, pluralitas atau kemajemukan yang menandai eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa sejatinya adalah sebuah anugerah yang harus diterima, disyukuri dan dilestarikan. Pluralitas tidak musti berujung pada relativitas nilai sebagaimana kerap dikuatirkan oleh sebagian pihak, yang karena relativitas tersebut semua unsur masyarakat akan berbenturan dan terlibat konflik. Karena bagaimanapun, pada tataran publik, terdapat sebuah universalitas yang dapat mengikat semua sistem nilai dalam kesatuan, yakni pengakuan dan penghargaan terhadap realitas lain yang berbeda, yang memang tidak harus disamakan—sebagaimana juga tidak semustinya dibeda-bedakan atau didiskriminasikan. Dengan demikian, apa yang sesungguhnya penting diupayakan ialah bagaimana menciptakan ruang publik yang dapat memberikan pelayanan yang sama bagi semua kepentingan dan nilai untuk hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, kedisiplinan dan keteraturan yang berlandaskan pada prinsip kebebasan konstitusional harus terlebih dahulu dikedepankan, karena di atas fondasi yang demikian itulah pelayanan yang sama terhadap semua nilai dan kepentingan dapat dilakukan. Kebebasan konstitusional sendiri merupakan sebentuk kesadaran yang harus terus ditumbuhkembangkan secara sistematis dan sungguh-sungguh untuk menciptakan sebuah ruang kebebasan berdasarkan kesepakatan atau konsensus masyarakat umum yang legal. Menegakkan prinsip kebebasan merupakan ungkapan lain untuk menyediakan batasan-batasan legal bagi semua kepentingan dan nilai, yang melaluinya kerukunan baik antar maupun intra kelompok sosial-keagamaan mungkin untuk diwujudkan. Dengan prinsip kebebasan konstitusional itulah pembatasan menjadi sesuatu yang muncul dengan sendirinya tanpa harus dipaksakan—sebagai konsekuensi logis yang niscaya manakala sebuah kebebasan berjumpa dengan kebebasan yang lain.Sejak awal, prinsip kebebasan konstitusional tersebut sesungguhnya telah terpikirkan oleh para pendiri bangsa. Dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara yang mengatasi semua kelompok berikut kepentingan dan orientasi nilainya merupakan tindakan yang sangat bijak dan berperspektif kerukunan dan toleransi. Bahkan bukan suatu hal yang berlebihan bila dikatakan, bahwa Pancasila secara substansial memiliki prasyarat rasional untuk memayungi fakta kemajemukan yang ada di Indonesia. Sementara pada satu sisi menyediakan prakondisi rasional untuk memayungi fakta kemajemukan, pada lain sisi, Pancasila bukan saja tidak mengusik nilai-nilai universal yang terkandung dalam agama, tetapi juga, atau bahkan, menghargai dan mempertahankan eksistensi nilai-nilai universal dalam semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Dengan karakteristiknya ini, Pancasila bahkan bisa dilihat sebagai pilihan moderat yang merangkum kepentingan politik agama dan kaum sekuler.

Advertisements

One thought on “Agama dan Kebebasan Konstitusional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s