Agama di Ranah Publik

Bagaimana menempatkan agama dalam konteks keindonesiaan adalah persoalan klasik yang sama tuanya dengan republik ini. Sejak awal, para founding fathers telah terlibat dalam perdebatan konstruktif mengenai dasar negara, apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau sekuler.

Dengan alasan persatuan, Indonesia kemudian didirikan dalam bentuk sekuler, dengan tidak mengeksplisitkan “Islam” dalam dasar negara. Tapi kemudian tidak ada yang benar-benar bisa membantah, bahwa konflik agama (Islam) dan bentuk negara sekuler terus berlangsung. Agama terus merangsek masuk ke wilayah publik. Berbagai konflik bernuansa agama terus terjadi sejak negara didirikan.

Konflik itu memuncak di awal reformasi ketika terjadi kerusuhan massal, ratusan gereja dan tempat usaha etnis Cina dibakar, dirusak, dan dijarah. Pada bulan Mei 1998, kerusuhan bernuansa SARA menewaskan lebih dari 1000 orang. Kerusuhan Timor-Timur, Poso, Ambon, Sambas, dan lainnya adalah sebagian dari daftar panjang kerusuhan yang dilatarbelakangi oleh konflik agama. Pada titik ini, agama tampak begitu berperan dalam kehidupan publik. Belum lagi jika menilik jargon-jargon partai politik yang dengan enteng membawa agama ke wilayah publik. Agama bahkan menjadi ruh gerakan sosial Indonesia.

Fenomena ini tentu bukan hal baru. Di berbagai belahan dunia, agama ternyata tidak bisa benar-benar diprivatisasi. Revolusi Islam Iran, peran Paus Paulus II dalam gerakan demokratisasi di Eropa Timur, Amerika Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara, maraknya fenomena spritualitas, terorisme, dan sebagainya adalah contoh ekspansi agama ke wilayah publik pada tingkat global. Perbincangan itu muncul bukan karena agama semakin terpinggirkan dan terancam punah, melainkan karena agama ternyata semakin menampakkan wujudnya di kehidupan publik. Modernitas, yang kerapkali dianggap sebagai akhir dari kekuasaan agama, justru menjadi titik balik kebangkitan agama modern.

Modernitas ternyata tak kuasa menghapus jejak agama dalam perkembangan masyarakat global. Semakin kuat argumentasi untuk menjadikan agama sebagai konsumsi wilayah privat, agama semakin melangkah jauh masuk ke wilayah publik. Sebagai sebuah fenomena yang sulit dihindari, peran agama di wilayah publik harus dirumuskan. Di samping sebagai alat pemersatu, argumentasi bagi tindakan bermoral, dan pembawa kedamaian, agama juga bisa menjadi sumber perpecahan, pertikaian, eksklusifitas, dan sumber kemunduran kehidupan dunia. Jika tidak dirumuskan dengan baik, keterlibatan agama dalam kehidupan publik bisa menjadi sangat berbahaya, karena ia adalah kekuatan absolut yang otoriter.

Deprivatisasi, bukan Privatisasi

Melihat peran agama yang begitu besar dalam kehidupan publik, maka konsep mengenai peminggiran agama ke wilayah privat perlu ditinjau ulang. Hal itu penting paling tidak untuk mengetahui aspek-aspek mana saja dari agama yang mungkin untuk diprivatisasi dan aspek mana pula yang harus berperan di wilayah publik.

Pada aspek-aspek seperti ritual, peribadatan, dan keyakinan memang harus berada di wilayah privat. Negara atau institusi publik sama sekali tidak punya kewenangan masuk ke wilayah ini. Wilayah keyakinan dan peribadatan atau ritual adalah wilayah yang sangat subjektif. Agama memiliki jargon yang sangat tepat untuk hal ini, yaitu hablun min al-Allah (hubungan personal dengan Tuhan). Pada beberapa kasus, Indonesia tampak belum begitu menyadari aspek yang sangat sakral ini.

Penangkapan Yusman Roy (penganjur salat dwi-bahasa) di Jawa Timur, penangkapan pengikut Madi di Sulawesi Tengah, penangkapan pengikut sekte salat bersiul di Sulawesi Barat, penyerbuan dan pengusiran Jama’ah Ahmadiyah di berbagai daerah adalah pelanggaran terhadap hak untuk beribadah dan berkeyakinan. Negara telah berlaku otoriter dengan tidak melindungi, bahkan ikut melakukan penangkapan, terhadap mereka yang dinilai berkeyakinan dan melakukan ibadah atau ritual yang berbeda dengan kebanyakan orang. Aspek lain yang ada dalam agama adalah aspek moralitas, interaksi sosial, dan struktur masyarakat. Aspek-aspek ini memang harus beroperasi di wilayah publik.

Inilah yang disebut sebagai hablun min al-nas (hubungan sosial antar manusia). Pada ranah ini, agama bisa menjadi solusi bagi problem-problem sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Problem kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, dan minimnya sarana dan pelayanan kesehatan kerapkali dilupakan dalam diskursus mengenai agama. Padahal, aspek inilah yang paling nyata yang menjadi problem masyarakat. Agama kerapkali disempitkan hanya menjadi wacana tentang surga, neraka, busana muslimah, atau bagaimana melakukan zikir dengan baik. Sementara penderitaan masyarakat yang tampak begitu nyata diabaikan begitu saja.

Kalaupun agama dilibatkan dalam mencari solusi terhadap problem sosial, maka kerapkali solusi yang ditawarkan tampak tidak rasional, misalnya membuat aturan-aturan negara untuk kesusilaan, pelacuran, pakaian, baca Kitab Suci, dan semacamnya.

Objektivasi Agama Publik

Persoalannya, keterlibatan agama di wilayah publik bisa minmbulkan sektarianisme atau praktik politik identitas. Bibit otoritarianisme juga bisa muncul dari sini. Oleh karena itu, agama harus mampu mentransformasikan diri untuk menyelesaikan problem riil yang terjadi di masyarakat. Agama harus harus diobjektivasi untuk terlibat dalam kehidupan publik. Objektivasi memungkinkan agama tampil tidak sektarian dan diskriminatif. Di ruang publik, agama harus menggunakan bahasa publik.

Pengaruh agama secara eksplisit dalam negara dan kehidupan politik jelas tidak bisa diterima karena ini akan memicu diskriminasi dan sektarianisme. Posisi negara harus netral, bukan untuk meniadakan agama, tapi untuk melindungi dan berlaku adil bagi semua agama. Menjadikan agama sebagai dasar negara, berarti telah membatasi peran agama dan keyakinan lain yang mungkin muncul. Dalam hal ini, bentuk negara sekuler adalah pilihan yang paling tepat. Sekularisme memang bisa memiliki konsekuensi decline of religion, dan ini harus dihindari. Praktik sekularisme seperti di Perancis dan Turki mesti dihindari.

Sementara sekularisme yang paling mungkin diterapkan adalah sekularisme model Amerika Serikat, di mana agama tidak menjadi musuh sekularisme, melainkan satu entitas yang sangat dilindungi dan dijamin perkembangannya. Amerika juga adalah contoh yang baik bagaimana agama diobjektivasi untuk terlibat di ruang publik. Agama menjadi landasan moral bagi semua kebajikan publik. Ketaatan kepada hukum, disiplin, dan hidup teratur adalah norma-norma agama yang begitu dijunjung di kehidupan publik Amerika yang sekuler.

Indonesia bisa mengambil norma-norma ini bagi kehidupan publik, ketimbang sekedar jargon teologis yang diskriminatif. Agama akhirnya ditempatkan menjadi moral reasoning. Dengan demikian, agama akan tetap diterima oleh masyarakat modern yang rasional. Masa depan agama, akhirnya, ada pada model agama publik (public religion)

Civil Society sebagai Wahana

Tidak semua persoalan publik bisa diintervensi oleh agama. Wilayah politik dan negara tidak bisa diintervensi oleh agama. Negara harus netral terhadap agama untuk menjamin prinsip keadilan, yakni persamaan kedudukan semua agama dan keyakinan di hadapan negara. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa Islam akan mampu memberikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan kepada semua agama ketika ia menjadi dasar negara. Negara Madina zaman Rasul disebut-sebut sebagai contoh negara Islam ideal yang melindungi hak-hak non-muslim.

Persoalannya, walaupun hak-hak non-muslim terpenuhi, non-muslim di negara Islam, bagaimanapun, tidak akan memiliki kedudukan yang sama dengan ummat Islam di depan hukum. Mereka akan tetap menjadi warga negara kelas dua. Ketika agama mengambil alih peran publik negara, maka akan tercipta produk hukum yang personal. Agama adalah ekspresi personal yang bersumber pada keyakinan subjektif. Jika agama tertentu menjadi dasar bagi penetapan hukum, maka hukum akan menjadi sangat personal, berlaku hanya bagi yang meyakininya. Padahal, hukum harus impersonal dan berlaku universal.

Agama juga tidak bisa bermain pada ranah politik, karena akan menimbulkan praktik politik identitas. Agama hanya mungkin bermain di ranah civil society sebagai moral reasoning bagi pengembangan masyarakat. Civil society adalah wahana bagi agama untuk mengembangkan dakwah. Pada ranah civil societylah agama bisa berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan problem masyarakat tanpa harus mendiskriminasi agama atau keyakinan yang berbeda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s