Ba’asyir dan Terorisme

Tulisan Moh Nabil, Indonesia di Mata Australia-AS (Koran Tempo, 27/06/2006), dan Lalu M. Iqbal, Ba’asyir dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia (Koran Tempo, 11/07/2006), memuat beberapa hal yang perlu ditanggapi. Moh. Nabil menyebut reaksi pemerintah Australia dan Amerika Serikat menanggapi pembebasan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba’asyir, terlalu berlebihan dan tidak semestinya. Australia dan AS seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pula, Indonesia harus memegang teguh kedaulatan negara yang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Membebaskan Ba’asyir bukanlah petunjuk bahwa pemerintah Indonesia tidak serius menangani terorisme. Sementara Lalu M Iqbal menyesalkan sikap inferior bangsa Indonesia yang tercermin dalam tulisan Moh Nabil. Lalu M Iqbal tidak merasa penting untuk mendengarkan dan merespons sikap internasional terhadap pembebasan Abu Bakar Ba’asyir.

Reaksi Australia dan AS tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kedua negara ini adalah yang paling menderita dan menjadi sasaran pelaku terorisme beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran pemerintah Australia dan AS terhadap pertumbuhan terorisme di dunia, termasuk Indonesia, cukup beralasan. Keyakinan pemerintah Australia dan AS mengenai keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir dalam aksi terorisme juga cukup memiliki alasan. Kedekatan Amir Majelis Mujahidin Indonesia itu dengan para pelaku teroris di Indonesia cukup menjadi alasan untuk khawatir terhadap pembebasannya. Abu Bakar Ba’asyir adalah pengasuh pondok pesantren Al Mukmin Ngruki, terbukti menjadi asal beberapa pelaku teror. Abu Bakar Ba’asyir juga adalah pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, organisasi yang terang-terangan memperjuangnya perlawanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, juga berjuang untuk mengganti dasar negara Indonesia yang demokratis (Pancasila) menjadi syariat Islam yang anti demokrasi.

Tentu saja keputusan hukum harus dihormati oleh siapapun. Tapi bukan berarti para aparat hukum memegang otoritas penuh untuk menentukan kebenaran semua perkara. Karena keterbatasan instrumen dan data, kerapkali hukum memutuskan sesuatu yang tidak valid. Hukum harus tunduk kepada sejauhmana data dan bukti-bukti berhasil dikumpulkan. Akan lebih ironis jika kita menengok ketidakprofesionalan penegak hukum Indonesia. Terlalu banyak kasus yang telah dikonsumsi publik bagaimana aparat hukum begitu mudah mencampur-adukkan antara keputusan hukum dan kepentingan politik, ekonomi, atau idiologi tertentu.

Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru sampai kini belum ditangani secara adil, apalagi memperoleh hukuman. Pada kasus ini, tampak jelas bagaimana kepentingan politik-ekonomi merasuk ke tubuh peradilan dan aparat hukum. Tidak ditanganinya secara serius kasus pengusiran jamaah Ahmadiyah, penyerbuan dan penangkapan terhadap Yusman Roy, pengajar salat dwi-bahasa, penangkapan terhadap pengikut Madi di Sulawesi Tengah, berbagai kasus kekerasan yang dilakukan FPI dan FBR, pelanggaran konstitusi oleh pemerintah daerah dengan pengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bernuansa syariat Islam, tidak dipulihkannya nama baik eks anggota PKI, dibiarkannya kampanye Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan mengganti NKRI dengan Khilafah, dan divonisnya Lia Aminuddin dengan 2 tahun penjara karena keyakinan agamanya yang berbeda dengan mayoritas adalah banyak kasus yang menjadi bukti kuat bagaimana aparat hukum dan peradilan begitu mudah terbeli oleh kepentingan idiologis. Menghadapi kondisi seperti ini, cukup ada alasan bagi siapapun untuk kritis dan bahkan meragukan keputusan hukum yang dikeluarkan Indonesia, termasuk dibebaskannya Abu Bakar Ba’asyir.

Persoalannya bukan apakah pemerintah Indonesia memiliki kemandirian dan tidak mudah diintervensi atau tidak, melainkan bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kerapkali beberapa kalangan, termasuk Moh Nabil dan Lalu M Iqbal, terlalu khawatir dengan intervensi asing dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Kerapkali beberapa kalangan itu terjebak pada isu “kemandirian” tanpa masuk ke dalam substansi persoalan. Penolakan terhadap satu kebijakan akhirnya kerapkali jatuh ke dalam persoalan psikologis, tidak mau diintervensi atau ingin menunjukkan eksistensi, daripada berkutat dengan isi dan inti persoalan. Perdebatan tentang apakah ada intervensi asing dalam bebas tidaknya Ba’asyir harus dihentikan, lalu kita mulai membahas persoalan keadilan dan substansi keputusan hukum.

Jika persoalan intervensi terus dilanjutkan, maka yang perlu disorot bukan hanya intervensi asing, tapi juga intervensi beberapa tokoh agama dan Ormas Islam yang tak henti-hentinya memberikan tekanan kepada pemerintah dan pengadilan untuk membebaskan Ba’asyir. Telah lumrah diketahui bahwa para ulama, tokoh dan Ormas Islam selalu membawa klaim mayoritas dalam setiap aksinya. Pemerintahan SBY yang terkenal labil dalam menghadapi isu politik tentu tidak bisa mengabaikan klaim-klaim mayoritas tersebut. Pemilu 2009 menjadi taruhannya. Pemerintahan SBY tentu harus pandai mengambil hati masyarakat yang mengklaim diri mayoritas. Lalu akan ada pertaruhan, apakah tunduk pada intervensi asing dengan resiko ditolak “mayoritas”, atau mempertahankan dukungan mayoritas untuk Pemilu 2009 dengan mengorbankan kepentingan dan suara dari pihak asing. Pada titik ini, keadilan begitu tidak mudah ditemukan.

Pemerintah Indonesia sepatutnya juga tegas dalam penanggulangan masalah terorisme. Nabil mengemukakan bahwa terorisme berkembang subur sebagai reaksi terhadap Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, jika pemerintah terkesan akomodatif terhadap kemauan AS dan Australia, maka dapat dipastikan terorisme akan muncul kembali. Sikap seperti ini sama artinya dengan tunduk kepada para teroris yang hanya segelintir itu. Mengabulkan tuntutan teroris, sama artinya memberi pengakuan bahwa mereka ada dan cukup kuat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Alih-alih melemah, mengikuti kemauan teroris justru akan menambah daya juang dan rasa kepercayaan diri mereka, bahwa mereka diperhitungkan. Pemerintah seharusnya tidak boleh berkompromi dengan teroris. Jangan beri ruang gerak kepada teroris.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s