Bagaimana Mengontrol Komitmen Politik

Indo Pos, 15 April 2004

 

Pemilu legislatif dan DPD selesai sudah. Yang tersisa kini adalah kesibukan dan rasa was-was masing-masing kontestan pemilu yang setiap saat menghitung suara yang masuk ke kantongnya. Secara umum, pemilu kali ini berjalan mulus dan sukses, meskipun masih terjadi sedikit kekurangan. Bangsa Indonesia patut bersyukur, bahwa kekhawatiran akan adanya kerusuhan selama kampanye dan pemilu, juga meningkatnya apatisme masyarakat terhadap pemilu, ternyata terbantahkan dengan realitas msyarakat pemilu yang berbondong-bondong menuju TPS-TPS untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan gembira. Bahkan di banyak tempat, proses pencoblosan bagai sebuah ritual yang dinanti-nanti. Jalan-jalan ibukota lengang dan aktivitas masyarakat tampak terpusat ke TPS-TPS. Sementara banyak urban yang pulang kampung hanya untuk menyalurkan aspirasi politik di daerah masing-masing.

Persoalannya kemudian adalah sejauh mana gegap gempita pemilu seperti ini mampu menghasilkan pemerintahan yang tidak saja merupakan repsentasi mayoritas pemilih, tapi juga bisa menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang maju, toleran, dan menghargai segala bentuk kebebasan (baik kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, maupun kebebasan berniaga dan melakukan perjalanan). Lalu sejauhmana harapan dilimpahkan kepada pemilu untuk melahirkan para pemimpin yang mampu memenuhi segala tuntutan prinsipil tersebut, tuntutan yang sebenarnya juga menjadi janji-janji para Jurkam dan Caleg masing-masing partai? Bagaimana menciptakan mekanisme kontrol agar para pemimpin terpilih itu tetap berjalan di atas koridor komitmen kerakyatan mereka?

Sebelum bicara lebih lanjut tentang komitmen para kontestan terpilih, pagi-pagi telah berkumpul 21 partai untuk membicarakana berbagai kejanggalan dan ketidak profesionalan pelaksanaan pemilu 2004. 19 partai politik di antaranya kemudian menolak hasil pemilu, karena dinilai banyak kecurangan. Fenomena seperti ini sebetulnya muncul sebagai reaksi sesaat dari sebuah pandangan sesaat tentang pemilu yang memang masih menyisakan berbagai persoalan tehnis. Kalau belum apa-apa telah terjadi usaha penggagalan pemilu, maka harapan untuk menciptakan para pemimpin yang bisa berdiri di atas komitmen kerakyatannya akan memperoleh kendala yang sangat besar. Pemilu di dunia demokratis adalah hal yang paling penting sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah.

Sistem kepartaian dalam pemilu sebetulnya telah menyediakan ruang kontrol bagi jalannya sebuah pemerintahan hasil prosedur demokrasi. Melihat perkembangan demokrasi dari dua pemilu masa transisi, nampaknya mekanisme partai semakin mempertegas arah demokrasi. Kekhawatiran banyak kalangan bahwa para kontestan terpilih tidak akan terkontrol, oleh adanya kompromi dagang sapi, dan lalu akan melupakan janji-janji politiknya kepada massa pemilih, nampaknya harus dikurangi. Pengurangan kehawatiran ini mengingat pesatnya laju rasionalitas pemilih. Fenomena turunnya perolehan suara partai penguasa dan munculnya partai Demokrat dan PKS menjadi indikasi kuat rasionalitas pemilih. Dan dapat dibayangkan lima tahun ke depan, mekanisme reward and punishment itu akan semakin menguat. Kalau para politisi lima tahun ini menghianati janji-janjinya, maka rakyat yang akan mengadilinya langsung pada pemilu 2009. Sebab ternyata uang bukan segalanya dalam pemilu. Rakyat semakin cerdas dan semakin punya hati nurani. Para politisi yang tidak becus mengemban amanat hati nurani rakyat pada akhirnya akan tersingkir, cepat atau lambat.

Kendatipun demikian, mekanisme partai ini tetap saja butuh pengawalan ketat dari berbagai elemen civil society, sebagai alat kontrol negara. Harus selalu ada elemen-elemen di luar negara yang terus memberikan tekanan-tekanan kepada negara. Hal ini perlu, sebab pemilu tidak setiap saat dilakukan, hanya lima tahun sekali. Selain itu, pressure civil society sebagai kelas menengah juga bisa menjadi petunjuk kepada masyarakat pemilih. Selama ini, perubahan-perubahana yang terjadi dalam berbagai mekanisme pemerintahan, betapapun sedikit, tidak terlepas dari pressure civil society, misalnya kuota 30 % bagi Caleg perempuan, mekanisme pemilihan langsung, terbentuknya DPD, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Langkah-langkah kongkrit civil society harus terus didukung seiring dengan mekanisme prosedur demokrasi yang semakin membaik.

Di negara demokratis manapun, pemilu bukan segala-galanya. Bahkan banyak kasus, dimana pemilu menjadi instrumen kekuatan-kekuatan anti demokrasi untuk memobilisasi massa dan memenangkan pemilu. Hal ini juga sangat perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai gegap gempita pemilu demokratis ini hanya melahirkan kekuasaan kaum separatis, otoriter, dan totaliter. Kelas menengah terdidik harus terus bergerak melakukan tekanan ke atas (negara), di saat yang bersamaan juga harus tetap memobilisasi daya kritis masyarakat bawah. Jerman awal abad 20 dan banyak negara-negara bekas komunis yang sukses melaksanakan pemilu demokratis, tapi tidak sukses menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, karena yang keluar sebagai pemenang adalah orang seperti Hitler dan semacamnya. Elemen-elemen pro-demokrasi tentu tidak menghendaki itu terjadi di Indonesia, tapi siapa yang bisa menjamin itu tidak akan muncul. Dan kalau itu muncul, menunggu lima tahun rasa-rasanya terlalu lama untuk melakukan pengadilan rakyat. Akhirnya, kerja belum selesai. Hasil pemilu ini tetap butuh pengawalan ketat, agar ia tidak melenceng dari komitmen penegakan supremasi bangsa dan rakyat Indonesia di bidang hukum, kesejahtraan, pendidikan, dan jaminan atas kebebasan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s