Berharap pada Polisi

Buletin Pembebasan, 2007

Bagaimana merajut keragaman dalam bingkai persatuan dan kesatuan adalah persoalan paling mendasar yang sejak awal menyita banyak perhatian para pemimpin bangsa. Terbukti kemudian bahwa konflik antar-agama menjadi berita yang paling menakutkan bagi keutuhan bangsa ini. Konflik tersebut terjadi dalam bentuk penghancuran rumah ibadah, pengusiran jamaah, sampai penangkapan penganut aliran kepercayaan dan sekte-sekte agama.

Adalah amanat konstitusi untuk menyelesaikan pelbagai konflik agama tersebut, karena dengan begitulah pembangunan bisa berjalan efektif menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebetulnya, hak semua agama dan kepercayaan untuk hidup dalam bingkai Indonesia telah dijamin oleh pelbagai undang-undang yang berlaku. Hak hidup semua agama dan kepercayaan yang dijamin secara konstitusional itu tampak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan dua kovenannya. Hal ini memperoleh penegasan konstitusional dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 (perubahan kedua) Bab X tentang Hak Asasi Manusia pasal 28. Secara umum, aturan perundang-undangan telah menjamin hak semua warga negara untuk memeluk dan melakukan semua aktivitas keagamaan, apapun agamanya.

Sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang, aparat negara, dalam hal ini kepolisian, diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kebebasan beragama tersebut. Hal tersebut dijabarkan dalam UU kepolisian nomor 2 tahun 2002. Dalam UU tersebut disebutkan (pasal 13) bahwa tugas-tugas pokok kepolisian adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam tugas operasional polisi (pasal 14): (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, (d) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, (e) melakukan menyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kendati aparat negara telah membuat sejumlah undang-undang untuk menjamin keberagamaan masyarakat, tapi tampak jelas bahwa rasa aman masyarakat masih jauh panggang dari api.

Di Indonesia, masih terlalu banyak kasus berkenaan dengan ketegangan, gesekan, dan benturan antar-pemeluk satu agama ataupun antara pemeluk agama disebabkan oleh tidak tegasnya atau kurang berdayanya polisi. Polisi terkesan tidak mampu mengambil posisi adil dan tegas dalam banyak konflik bernuansa agama, bahkan konflik dan benturan yang bersifat SARA. Polisi selalu terlambat mengantisipasi benturan dan pertikaian itu. Pada banyak kasus, polisi tidak berdaya menghadapi kelompok atau komunitas pemeluk agama mayoritas saat mereka melakukan tindakan-tindakan radikal, anarkis dan kriminal atau vandalisme agama. Bila dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, jelas-jelas ini melanggar nilai HAM.

Pada titik ini, patut dipertanyakan kenapa negara tampak lemah berhadapan dengan gerakan masyarakat anarkis di atas. Negara, melalui aparatnya, seharusnya telah memiliki kekuatan konstitusional untuk menindak semua bentuk pelanggaran HAM. Kekerasan sosial yang tampak kurang teratasi setidaknya muncul dalam empat bentuk: pengrusakan gereja, diskriminasi, sektarian, dan terorisme.

Klasifikasi dan Bentuk Kekerasan
Klasifikasi Bentuk Kekerasan
Pengrusakan Gereja Pengrusakan gereja: masa Soekarno rata-rata 0,008 gereja perbulan; masa Soeharto rata-rata 1,2 gereja perbulan (456 gereja); masa Habibie rata-rata 9,2 gereja perbulan (156 gereja); masa Abdurrahman Wahid rata-rata 11 gereja perbulan (232 gereja); dan masa Megawati Soekarnoputri rata-rata 3 gereja perbulan (12 gereja).
Diskriminasi Diskriminasi dalam hal pembangunan rumah ibadah terjadi sejak masa diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri tentang pembangunan rumah ibadah. Masyarakat non-Muslim adalah korban utama dari diskrimanasi pembangunan rumah ibadah ini. Sepanjang Orde Baru, diskriminasi terhadap warga keturunan Cina juga terjadi dalam bentuk kurang diakuinya kewarganegaraan mereka. Sampai saat ini masih banyak agama yang dianut oleh masyarakat tapi tidak diakui oleh negara. Mereka yang dicap PKI juga mendapat perlakuan diskriminatif khususnya dalam hak kewargaan. Diskriminasi ini kemudian mewujud dalam bentuk gerakan kekerasan kepada kaum minoritas: Cina, Kristen, Katolik, Ahmadiyah, Syi’ah, Lia Eden, JIL, dan lain-lain.
Konflik Sektarian Poso, Ambon, Sambas, Sampit, Aceh, Papua, dan lain-lain.
Terorisme Bom natal (Desember 2000), bom Atrium Senen (September 2001), bom Bali I (Oktober 2002), bom Mariot (Agustus 2003), bom Kedutaan Australia (September 2004), bom Bali II (November 2005), dan lain-lain.

Dengan melihat kepada variasi gerakan yang sangat banyak itu, penjelasan sosio-politik-ekonomi tentu cukup berguna, terutama melihat kepada fakta bahwa rata-rata wilayah di mana kekerasan terjadi adalah wilayah yang sedang mengalami persoalan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ketidaksetaraan memang merupakan masalah pelik yang harus diatasi. Kendati begitu, kapasitas negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut juga sangat dituntut. Dalam hal ini, negara sebetulnya memiliki wewenang yang sangat besar untuk tampil sebagai problem solver.

Kekerasan hanya terjadi ketika kekerasan itu diberi kesempatan untuk muncul. Setidaknya ada tiga hal utama yang perlu dibenahi oleh negara dalam berhadapan dengan gerakan kekerasan. Pertama, komitmen penegakan hukum. Semua bentuk kekerasan adalah pelanggaran hukum. Sebagai negara berdaulat, komitmen untuk menindak semua pelaku kekerasan adalah niscaya. Tanpa komitmen penegakan hukum, mustahil rasanya masyarakat akan mampu hidup dalam rasa aman. Kedua, penguatan kapasitas polisi (aparat keamanan). Sebagai pengaman dan pengayom masyarakat, polisi harus kuat baik dalam hal kelembagaan dan maupun profesionalisme.

Polisi harus mampu hadir di semua lapisan masyarakat. Kekerasan muncul sebagai bentuk penyelesaian masalah karena polisi dianggap lemah, bahkan kerapkali alpa, dalam setiap bentuk masalah yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk penguatan kapasitas polisi adalah dengan menambah jumlah (kuantitas) polisi agar menjangkau seluruh masyarakat.

Ketiga, negara harus memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan warga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Hampir semua pelaku kekerasan berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kesejahteraan yang meningkat juga akan menjadi benteng bagi masyarakat untuk terhindar dari provokasi untuk melakukan tindakan kekerasan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s