Beyond Distingsi Sipil – Militer

Prediksi banyak kalangan, bahwa pemilu kedua masa transisi demokrasi biasanya diwarnai oleh pertarungan antara kekuatan lama dan kekuatan reformis—yang direpresentasikan oleh pertarungan sipil dan militer, Orde Baru dan reformis, atau antara yang terindikasi bermasalah dan yang bersih serta yang punya visi-misi pembaharuan—nampaknya menuai banyak kebenaran menyusul tampilnya beberapa kandidat calon presiden pada pemilu presiden tahap pertama. Dan lebih dipertegas lagi oleh munculnya dua kandidat terkuat yang akan lolos ke putaran kedua, Susilo Bambang Yudoyono – Yusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi.

            Namun, benarkah telah terjadi pertarungan sipil dan militer, atau antara kekuatan Orde Baru dan reformis? Tentu saja pertanyaan ini akan diikuti oleh pertanyaan turunan, siapa yang militer dan siapa yang sipil, atau siapa yang Orde Baru dan siapa yang reformis? Bahkan mungkin akan muncul pertanyaan yang agak “klise” untuk saat ini, siapa yang lebih pantas untuk dipilih?

            Mari mengurai plus-minus satu persatu dua kandidat terkuat tersebut. Ketika bicara militer dan Orde Baru, barangkali pasangan SBY-Kalla adalah pasangan yang sangat identik dengan label itu: faktanya SBY adalah mantan tentara dan Kalla adalah fungsionaris Partai Golkar. Kendati demikian, bukan berarti di dalam diri pasangan tersebut tidak terdapat unsur-unsur “kesipilan” dan reformis. SBY dikenal sebagai tentara pemikir yang pernah mendapat amanah sebagai penanggungjawab berjalannya dekrit yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid untuk menertibkan ketidakstabilan politik pada masa-masa akhir pemerintahan Wahid. SBY, saat itu, ternyata tidak mau larut dalam permainan berbahaya Gusdur yang berencana membekukan lembaga legislatif, apalagi menggunakan wewenang tersebut untuk melakukan perebutan kekuasaan oleh militer yang ia kendalikan, malah ia mengambil tindakan yang berseberangan kebijakan dan harapan Wahid, sampai kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mencabut jabatannya sebagai Mengko Polkam.

            Pasangan SBY, Yusuf Kalla, dikenal sebagai pengusaha nasional yang sukses dan menjadi tim inti kepengurusan Partai Golkar sejak masa Orde Baru sampai sekarang. Kendati demikian, sampai saat ini, belum ada indikasi kuat yang menyatakan bahwa Yusuf Kalla pernah menyalahgunakan wewenang jabatan publik yang ia emban, bahkan ia malah dikenal sebagai fungsionaris Partai Golkar yang bersih dan memiliki konsep masa depan bagi pemulihan ekonomi nasional. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa Kalla memang lahir dari rahim Golkar yang pernah menjadi penyangga utama kekuasaan tiran Orde Baru selama 32 tahun; dan SBY juga tidak bisa mengelak bahwa ia pernah menjadi bagian dari institusi tentara Indonesia yang kerapkali menorehkan catatan hitam sebagai pelaku utama berbagai tragedi berdarah di negeri ini.

            Sementara itu, Megawati mungkin pas untuk merepresentasikan kekuatan sipil, karena ia jelas bukan tentara. Tapi melihat trade record yang telah diperankannya selama ini, baik sebagai politisi PDI-P maupun sebagai Presiden RI, nampaknya label sipil saja tidak cukup bagi seorang calon pemimpin ideal. Tentu saja kita tidak butuh seorang pemimpin yang reaktif, yang kerapkali bicara dengan emosi untuk menanggapi berbagai persoalan nasional. Yang kita butuhkan adalah sosok pemimpin yang cerdas dan memiliki visi-misi pembaharuan, dan mungkin yang berjiwa sipil.

            Pasangan Megawati, KH. Hasyim Muzadi, juga tanpa masalah dalam hal pelabelan dan dari kubu mana ia berasal. Bicara militer secara literal jelas tertuju kepada SBY; tapi bicara militer secara substantif, Hasyim Muzadi bisa terbawa arus ke dalam pelabelan tersebut. Ormas NU (Nahdlatul Ulama) yang pernah ia pimpin tidak jauh berbeda dengan lembaga TNI, jika dilihat dari sudut karakteristik yang dimiliki keduanya. Kesetiaan dan disiplin yang ada dalam tubuh tentara sangat mirip dengan konsep sami’na wa atho’na (kepatuhan mutlak) dalam tradisi masyarakat NU. Mazhab hukum Islam Syafi’i dan teologi Ahl Sunnah Wal Jama’ah (Suni), yang dianut masyarakat NU, sangat menekankan ketaatan mutlak kepada pemimpin, dalam hal ini ulama. Apa yang keluar dari mulut dan pemikiran ulama, itulah pedoman hidup mereka. Karena ulama dekat dengan Tuhan, maka siapa yang menolak mematuhi titah ulama, sama artinya dengan mengabaikan eksistensi Tuhan. Militeristik NU tidak hanya ada dalam state of mind (pemikiran), tapi juga mengejawantah dalam tindakan kongkrit. Keluarga korban kebrutalan Orde Baru pada awal kekuasaanya tentu masih akan lekat dalam bayangan mereka bagaimana NU dan tentara pernah bekerja sama untuk membantai ribuan masyarakat Indonesia yang distigmakan sebagai PKI. Pesantren-pesantren NU juga pernah sangat dekat para penguasa Orde Baru di masa jayanya, bahkan Gusdur sendiri pernah menjadi anggota DPR/MPR dari Golkar pada masa Orde Baru. Belum lagi berbagai manuver pengerahan massa yang sempat meresahkan di masa akhir pemerintahan Gusdur, seperti penebangan pohon di jalan-jalan. Pola-pola prilaku seperti itu sangat mirip dengan militer, dan Hasyim Muzadi belum lama ini menjabat sebagai pemimpin eksekutifnya yang tertinggi.

            Barangkali memang betul, akan terjadi maksimalisasi pertarungan sipil –militer pada pemilu presiden tahap II, tapi melihat komposisi dan latar belakang setiap pasangan kandidat, menjadi agak rumit untuk menentukan pasangan mana yang militer dan yang mana yang mewakili kekuatan sipil, atau siapa yang bermasalah dan siapa yang bersih, bahkan siapa yang ingin mengembalikan kekuasaan Orde Baru dan siapa yang memiliki pola visi masa depan pembaharuan. Pada titik inilah, rakyat pemilih harus ekstra hati-hati dan super cerdas untuk menentukan pilihan. Komponen demokrasi juga harus bekerja ekstra keras untuk melakukan penyadaran publik tentang pentingnya menjadi pemilih rasional, yang tidak hanya terpukau pada iming-iming dan performance yang kerapkali menyesatkan.

            Tentu saja pada setiap pemilu di negara manapun, kontestan yang ideal dalam ide demokrasi tidak pernah ada. Masyarakat bawah selalu disuguhi begitu saja pilihan-pilihan politik, yang kebanyakan tidak terlalu ideal. Kendati demikian, bukan berarti pemilu akan ditinggalkan. Sebab meninggalkan pemilu berarti akan membiarkan negeri ini dalam kondisi chaos tanpa pemimpin, atau setidaknya membiarkan para penguasa menjalankan politik kekuasaan tanpa kontrol. Satu-satu instrumen kontrol legal dan efektif kepada kekuasaan di semua negara demokratis hanyalah melalui pemilu. Pada pemilulah, apa yang disebut reward and punisment tercipta. Penguasa yang tidak becus menjalankan kekuasaan tidak akan dipilih kembali. Sementara itu, penguasa yang terbukti menjalankan roda kekuasaan dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak, akan kembali terpilih. Kalau sistem seperti ini berjalan, maka pemilu akan benar-benar menjadi ajang seleksi kekuasaan nasional. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s