Demokrasi Semu Amerika Serikat

Kemenangan Bush untuk yang kedua kalinya dalam pemilu Amerika Serikat sekali lagi membuktikan dilema demokrasi. Betapa demokrasi telah melegitimasi seorang pemimpin yang sarat dengan agenda perang dan pembunuhan. Dan sayang sekali, opini masyarakat dunia tidak menjadi pertimbangan utama masyarakat Amerika untuk memilih pemimpin mereka, padahal yang sungguh-sungguh mengalami dampak negatif dari kepemimpinan presiden Bush adalah masyarakat dunia, bukan masyarakat Amerika semata.

Beberapa keputusan politik Bush yang menentukan, telah sedemikian meresahkan warga dunia, terutama karena keputusan-keputusan tersebut kerapkali jauh dari semangat rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bush seringkali hanya mendasarkan keputusannya syakwasangka dan petunjuk-petunjuk mistis masa lalu yang tidak berdasar. Mengapa serangan Bush ke Iraq dan ke negara manapun dalam rangka demokratisasi harus ditolak, serangan itu tidak hanya rapuh pada tataran teoritis, melainkan juga rapuh pada tataran praksis. Mendekati pemilu demokratis Iraq Januari 2005, intensitas pertumpahan darah terus meningkat kian hari.

Tentu tidak terbayangkan bagaimana sebuah pemilu “demokratis” bisa berjalan di tengah ancaman kemanan yang begitu nyata. Pertama, pada tataran teoritis, demokrasi sama sekali tidak identik dengan revolusi dan pertumpahan darah, melainkan ia merupakan mekanisme perebutan kekuasaan dengan sebuah kesadaran yang serasional mungkin.

Kudeta, pertumpahan darah, maupun revolusi tidak bisa menjadi instrumen demokrasi, karena hakikat demokrasi selalu mengandaikan sebuah proses panjang. Kalau ia dipaksakan terlalu dini, maka suasana demokratis tidak akan tercipta, yang munculmalah ketegangan berkepanjangan, dan itu sama sekali tidak kondusif bagi demokrasi. Salah satu penyebab gelombang demokrasi, yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dalam Gelombang Demokratisasi Ketiga, adalah intervensi Amerika Serikat. Pertanyaan yang pertama untuk teori di atas adalah intervensi macam apa yang bisa mengubah sebuah masyarakat menuju era demokratis?

Dan akan semakin muncul lebih banyak pertanyaan, ketika negara yang diintervensi tersebut adalah negara-negara Muslim. Amerika, terlepas dari kesungguhan intervensi untuk demokratisasinya, terlanjur membwa kesan negatif bagi kalangan Muslim, maupun dunia ketiga pada umumnya. Dengan demikian, intervensi apapun dari Amerika Serikat, apalagi menggunakan kekuatan militer, tidak akan pernah efektif, ia akan menjadi musuh bersama baik yang pro perubahan maupun yang kontra perubahan.Kedua, pada tataran fakta, kasus Iraq menjadi contoh populer saat ini, Amerika Serikat ternyata sampai saat ini belum mampu mewujudkan mimpi demokrasi di Iraq yang ia intervensi dengan menggunakan senjata.

Bush membayangkan bahwa dengan menggulingkan Saddam Husein, rakyat Iraq akan serta merta menyambutnya sebagai kemenangan demokrasi. Tapi lambat laun impian itu semakin jauh panggang dari api. Perlawanan demi perlawanan demikian subur seperti jamur di musim hujan. Impian baru Bush dan para serdadunya, bahwa menaklukkan kota fallujah akan mengakhiri semangat para pejuang Muslim di Iraq, tentu juga akan jauh dari kenyataan. Sebab perlawanan tidak hanya di Fallujah, tapi juga di Samarra, Tikrit, Najaf, Baghdad sendiri, dan di semua wilayah Iraq. Barangkali Fallujah akan jatuh, tapi perlawanan itu akan terus berkobar.

Serdadu Amerika Serikat dan sekutunya akan menggunakan segala kecanggihan persenjataan melawan gelombang perlawanan dari serdadu-serdadu yang tidak jelas, sebab mereka berasal dari seantero dunia. Iraq menjadi surga bagi mereka yang hobbi perang suci. Tak akan pernah berakhir, sebab tidak akan ada yang pernah benar-benar kalah. Lalu kita sama termangu, benarkah senjata adalah solusi? 

Fareed Zakaria, dalam buku The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, telah mewanti-wanti bahwa sangat tidak bijak memaksakn demokrasi ke negara-negara Islam, dan dunia ketiga yang lain, di mana fondasi struktural pendukung demokrasi tidak terbangun dengan kuat. Kalau demokrasi dipaksakan pada kondisi rapuh seperti itu, maka yang tercipta adalah demokrasi illiberal, di mana demokrasi hanya bermakna prosedural, yaitu adanya pemilu berkala, tapi unsur-unsur kebebasan sipil, kebebasan beragama, berpendapat, berkumpul, penjagaan hak privasi, kepemilikan pribadi, kebebasan malakukan perjalanan, kebebasan berniaga, dan seterusnya tidak ada. Pada titik tertentu, demokrasi malah akan memicu kerusuhan sosial.

Sebab demokrasi membuka kesempatan sepenuh-penuhnya bagi golongan non-demokratis untuk eksis di dunia publik. Masyarakat yang kurang cerdas akan sangat mudah dimobilisasi untuk melegitimasi sebuah kekuatan politik, yang sekalipun kekuatan itu membawa agenda-agenda non-demokratis.Barangkali tidak perlu terlalu jauh mengambil contoh, Amerika Serikat, kampium demokrasi dunia, baru saja melakukan pesta demokrasi yang disorot oleh seluruh penjuru dunia. Sangat tidak diragukan, bahwa proses pemungutan suara di A.S. sangat demokratis. Tapi banyak orang menjadi terbelalak, sebab ternyata prosedur demokratis belum tentu melahirkan hasil yang demokratis. Agenda Bush yang bertentangan dengan prinsip kebebasan dan demokrasi, seperti penolakan aborsi dan kawin sesama jenis, juga agenda serangan militer kepada beberapa negara tanpa alasan yang kuat, ternyata menjadi pilihan masyarakat “demokratis” Amerika. Maka demikianlah demokrasi, ia menyimpan ambivalensi di tubuhnya.

Kalau masyarakat serasional Amerika saja bisa memilih yang tidak demokratis dalam proses demokratis, apatah lagi di sebuah negara yang tidak memiliki basis masyarakat rasional, karena sekian lama hidup dalam keterpurukan ekonomi? Bush betul telah menumbangkan sang diktator ulung, Saddam Husein, tapi pada saat yang sama ia telah melakukan pembibitan diktator-diktator baru yang sama ganasnya dan lebih banyak. Tawaran yang diajukan oleh Fareed Zakaria adalah menunda pemilu untuk menyiapkan basic struktur yang kuat, berupa segala perangkat kebebasan konstitusional, bagi tegaknya demokrasi yang genuin, demokrasi liberal.Tapi alangkah tidak arifnya kalau kemudian mengangankan Saddam berkuasa kembali di Irak untuk menyiapkan segala perangkat tersebut.

Maka yang pertama kali harus dilakukan oleh tentara Asing A.S. dan sekutunya adalah segera angkat kaki dari Irak. Sebab kehadiran mereka menjadi legitimasi kelompok perlawanan Irak untuk terus melancarkan teror dan aksi bersenjata, yang hal itu cenderung mendapat legitimasi warga sipil. Dengan demikian, pemerintah transisional akan memperoleh jalan bagi rekonsiliasi nasional dan proses stabilisasi keamanan dengan meminimalisir penggunaan senjata. Legitimasi yang sangat minim kepada pemerintah transisional juga menjadi salah satu pemicu kerusuhan. Oleh karenanya, percepatan pemilu awal nampaknya juga harus menjadi prioritas. Sebab akan lebih mudah melakukan konsolidasi demokrasi di bawah kekuasaan dengan legitimasi yang tinggi, dibanding di bawah pemerintahan boneka buatan Amerika Serikat.

Di atas segalanya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat kepada Irak di bawah pimpinan presiden Bush akan menentukan proses demokratisasi yang terjadi di Irak saat ini. Dan Bush sendirilah yang akan menentukan, apakah ia akan jatuh ke dalam kubangan kecaman dunia internasional yang kedua kali, ataukah ia mau introspeksi diri. Tentu kita masih berharap!!!

Advertisements

2 thoughts on “Demokrasi Semu Amerika Serikat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s