Demonstrasi Bukan Satu-satunya Cara

Menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), gelombang massa mahasiswa kembali turun memadati jalan-jalan kota dengan spanduk, yel-yel, dan orasi-orasi kutukan terhadap pemerintah. Fenomena seperti ini seakan telah menjadi ritual tahunan. Setiap kali pemerintah mencabut subsidi BBM, dengan konsekuensi kenaikan harga BBM, pada saat yang sama ratusan bahkan ribuan mahasiswa turun ke jalan. Aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah untuk memberikan pressure kepada pemerintah agar mencabut kebijakan yang mereka anggap bertentangan dengan keinginan masyarakat luas. Terlepas dari apakah kebijakan tersebut memiliki kebaikan tersirat bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat, misalnya akan ada dampak positif tapi dalam kurun waktu yang lama, kerapkali para mahasiswa hanya berpikir realistis untuk jangka pendek. Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya mengganggu proses realisasi sebuah kebijakan pemerintah, melainkan juga lebih jauh merusak reputasi legitimasi kekuatan politik pemerintah itu sendiri. Peran media massa yang selalu mengikuti setiap gelombang gerakan mahasiswa mempercepat berkembangnya opini masyarakat umum yang menempatkan pemerintah berkuasa pada posisi terdakwa.

Dengan demikian, peran politis mahasiswa memang berada pada posisi yang cukup starategis dalam pembangunan opini. Mahasiswa kerapkali diidentikkan dengan kekuatan moral bagi pengawasan pemerintah. Mahasiswa dipercaya sebagai pengemban kekuatan moral karena ia memperantarai kaum elit cerdas pragmatis dan politis dengan kaum masyarakat bawah yang masih sangat lugu. Sementara mahasiswa adalah golongan terpelajar (cerdas) tapi belum pragmatis apalagi politis. Itulah sebabnya, gerakan mahasiswa seringkali dianggap sebagai representasi gerakan rakyat itu sendiri. Ketika ratusan ribu mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan menuntut pengunduran diri presiden Soeharto tahun 1998, gerakan tersebut disebut sebagai gerakan dari kekuatan rakyat (people power) yang mengobarkan revolusi. Penggulingan Gusdur tahun 2001, yang diwarnai aksi mahasiswa sepanjang hari, juga adalah gerakan rakyat. Dalam struktur masyarakat, mahasiswa lebih tepat menempati posisi middle class yang kritis tanpa tendensi.

Argumen di atas tentu tidak selamanya benar, sebab terdapat banyak fakta lain yang membaliknya 180 derajad. Betul mahasiswa adalah instrumen paling jitu bagi gerakan rakyat, tapi karena posisi itulah mahasiswa menjadi lahan empuk bagi kelompok elit yang punya kekuatan uang untuk memanfaatkan mahasiswa dalam merebut posisi politik tertentu. Dalam hal ini, mahasiswa sangat mungkin ditunggangi dalam aksi-aksi mereka. Sebab, tidak ada aksi mahasiswa yang betul-betul independent dan bebas nilai. Semua yang dilakukan oleh mahasiswa selalu bermata ganda, yang satu dirugikan, tapi yang lain malah diuntungkan. Aksi mahasiswa yang sekarang lagi marak menolak kenaikan harga BBM secara langsung menyerang legitimasi pemerintah presiden Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla, tapi pada saat yang sama, juga secara langsung, membela para koruptor minyak yang kerjanya menyelundupkan minyak ke luar negeri dan menyebabkan rakyat semakin sengsara. Dan yang paling jelas adalah, bahwa dengan menyerang legitimasi pemerintahan SBY – JK, berarti membantu musuh-musuh politik SBY – JK (di sana ada Megawati, Akbar Tanjung, Abdurrahman Wahid, juga ratusan koruptor yang sekarang lagi diincar oleh pemerintahan SBY).

Indikasi bahwa para mahasiswa dibayar untuk melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM sangat kuat. Harga sebuah demonstrasi tidaklah murah bagi para mahasiswa, yang kebanyakan miskin. Darimana uang untuk menyewa berpuluh-puluh bis yang mengangkut mereka? Darimana mana dana konsumsi mereka? Darimana uang untuk membeli pulsa bagi komunikasi para pemimpin demonstran mereka? Darimana mereka mendapatkan alat pengeras suara? Bagaimana mereka menyebar selebaran? Dan seterusnya. Apalagi kalau kehidupan para (elit) demonstran dicermati serius, mereka dapat bertahan hidup kendati setiap saat harus berdemonstrasi yang sangat mahal harganya itu.

Sejak gerakan mahasiswa 1998 berhasil menggulingkan kekuasaan Orde Baru, mereka telah kerapkali jatuh ke dalam perpecahan yang membingungkan. Berbagai kelompok mahasiswa turun ke jalan dengan agenda yang berbeda-beda. Dan hal ini menjadi sangat nyata ketika detik-detik kejatuhan Gusdur. Mahasiswa saat itu terbagi dalam empat kelompok besar: pertama, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam ALFONSO (Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan) yang menginginkan Gusdur mundur; kedua, BEMI (Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia) yang membela Gusdur; ketiga, BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia) yang juga menginginkan Gusdur Mundur; dan keempat, kelompok mahasiswa yang menyerukan Mahkamah Rakyat, kelompok terakhir ini menuntut pembubaran DPR saat itu. Anehnya, keempat kelompok mahasiswa ini sangat mirip bahkan mungkin mencerminkan pertikaian antar kepentingan politik yang terjadi di DPR dan wilayah konflik politik yang lebih luas di Indonesia.

Pemandangan seperti ini terus berlanjut sampai kepada masa pemerintahan Megawati ketika Akbar Tanjung menunggu keputusan Mahkamah Agung atas dirinya. Saat itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan mendesak Mahkamah Agung agar Akbar divonis bersalah, tapi pada saat yang sama sekolompok mahasiswa juga melakukan aksi menuntut pengunduran diri Megawati Soekarnoputri atas kasus privatisasi Hotel Indonesia. Menjadi sangat jelas, bahwa salah satu di antara dua aksi tersebut hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik terhadap sebuah persoalan yang sedang marak. Aksi untuk mengalihkan perhatian publik tersebut jelas punya kepentingan politik, sementara aksi yang lain juga sarat kepentingan politik.

Pada titik inilah mahasiswa harus bisa tetap cerdas memilih issu dalam setiap aksinya. Mereka harus tetap menjadi kekuatan moral yang sewaktu-waktu digunakan untuk menyambung aspirasi rakyat. Kekuatan moral tersebut akan tercermin dalam gerakan mahasiswa yang terkonsep secara jelas. Mahasiswa tidak bisa mengambil profesi sebagai demonstran, sebab demonstrasi hanya dilakukan jika itu diperlukan. Profesi demonstran yang banyak dianut oleh para aktivis harus dihentikan, sebab hal itulah yang membuat gerakan-gerakan mahasiswa saat ini terasa mandul, karena tidak berdasarkan kehendak moral melainkan penyambung kepentingan sekelompok elit tertentu. Demonstrasi bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan moral mahasiswa, terlalu banyak cara lain yang bias dilakukan. Pada saatnya, jika itu diperlukan, gelombang kekuatan moral mahasiswa akan melindas segala bentuk penyelewengan kekuasaan di negeri ini.

Advertisements

2 thoughts on “Demonstrasi Bukan Satu-satunya Cara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s