Kebebasan: Jalan menuju Kerukunan

 

Kerukunan adalah kata mutlak bagi bangsa Indonesia yang beragam. Di samping sebagai kekayaan yang luar biasa, keanekaragaman juga bisa menjadi pemicu konflik yang juga sangat mengerikan. Itulah sebabnya, para pendiri bangsa menyepakati persatuan untuk mencapai sebuah kehidupan harmonis sebagai bangsa yang beragam. Persatuan tentu tidak dimaksudkan sebagai penyeragaman, melainkan bagaimana semua keunikan bisa hidup dan tumbuh dengan damai. Rumusan ini terasa indah, tetapi begitu rumit dan susah dalam fakta.Menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, 1990-an, pelbagai kerusuhan bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) muncul dan menjadi tragedi nasional yang mendapat banyak sorotan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Muncul sejumlah pra-anggapan bahwa konflik bernuansa SARA tersebut semata-mata implikasi dari masyarakat yang sedang berubah (Huntington, 1983). Anggapan ini menyatakan bahwa masyarakat yang stabil, baik secara ekonomi maupun politik, baik yang demokratis maupun yang masih berada dalam kungkungan penguasa diktator otoritarian, cenderung mengalami guncangan. Tahun 1990-an adalah masa Indonesia yang sedang berubah. Saat itu menguat upaya mengganti rezim demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal. Kekuasaan Soeharto, sebagai simbol demokrasi Pancasila, bahkan diturunkan oleh kekuatan pro-perubahan. Di saat-saat seperti itulah terjadi gejolak besar, termasuk munculnya konflik yang bernuansa SARA. Dari tahun 1990-an, tercatat tidak kurang dari 30 kasus yang bernuansa SARA, sebagiannya masih berlanjut sampai sekarang. Tanggal 10 Oktober 1996, Situbondo bergolak. Pergolakan yang sama terjadi di Tasikmalaya, 26 Desember 1996. Karawang juga mengalami hal serupa pada tahun 1997. 13-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan massal di Jakarta, peristiwa itu kemudian dikenal sebagai “Tragedi Mei.” Tragedi Mei juga terjadi di Solo, Surabaya, Palembang, Medan, Ambon dan Makassar. Peristiwa itu membawa korban etnis Cina yang tidak sedikit, baik dalam bentuk penjarahan, pengrusakan, pembakaran, maupun pemerkosaan. Di Maluku Utara, terjadi kerusuhan agama antara kaum Muslim dan Kristen yang dimulai pada tanggal 19 Januari 1999, di mana ekses kerusuhannya masih terasa sampai sekarang. Kompleks Doulus Jalan Cipayung Jakarta Timur juga dilanda kerusuhan bernuansa SARA, Desember 1999. Berbulan-bulan bahkan tahunan terjadi kerusuhan lain di Sambas dan Sampit, Kalimantan, Poso, Sulawesi Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Pelbagai bentuk kerusuhan bernuansa SARA ini juga menunjukkan bahwa agama, sebagai salah satu unsur dalam SARA, memang tidak mungkin dimasukkan ke dalam ranah privat. Tampilnya agama sebagai instrument kerusuhan menjadi bantahan serius terhadap upaya privatisasi agama. Nyatanya, agama terus saja merangsek masuk ke wilayah publik, konflik adalah salah satu modus eksistensinya. Selama agama tetap menjadi fakta iman yang hadir dalam kehidupan masyarakat, selama itu pula agama akan tetap ada di ruang publik (Cassanova, 2003). Untuk konteks Indonesia, munculnya konflik dan maraknya politik agama adalah bukti bertahannya agama di wilayah publik (Benyamin F. Intan, 2006).Dengan demikian, terasa perlu dirumuskan bagaimana agama seharusnya berperan di wilayah publik, terutama bagaimana interaksi antaragama berlangsung di sebuah lapangan kehidupan publik. Interaksi antaragama tampak sangat susah dirumuskan karena adanya klaim kebenaran absolut (ultimate truth) dalam masing-masing agama. Tentu saja kebenaran absolut adalah ciri utama dari setiap agama. Menggugat kebenaran absolut untuk mendukung toleransi adalah bentuk diskriminasi baru. Yang patut dilakukan, akhirnya, adalah bagaimana membangun toleransi tanpa mengusik sedikitpun kepercayaan masing-masing kelompok agama. Setiap individu dan kelompok harus diberi hak untuk hidup dan mengamalkan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya.Fakta pluralitas yang ada di Indonesia adalah sebuah anugerah yang harus diterima dan dilestarikan. Pluralitas tentu tidak mengandaikan adanya relativitas nilai, yang oleh karenanya semua unsur masyarakat pasti akan berbenturan dan terjadi konflik. Pada tataran publik, diperlukan nilai universal yang mengikat semua nilai dalam satu kesatuan, yakni pengakuan terhadap realitas lain yang berbeda, yang tidak harus disamakan. Ruang publik harusnya memberikan pelayanan yang sama bagi semua kepentingan dan nilai untuk hidup dan berkembang. Dengan demikian, prinsip kedisiplinan dan keteraturan harus terlebih dahulu diandaikan. Sebab dengan itulah pelayanan terhadap semua nilai dan kepentingan bisa dilakukan. Dalam hal ini, prinsip kebebasan konstitusional mutlak diandaikan. Prinsip kebebasan konstitusional adalah sebentuk usaha yang sadar, sistematis dan sungguh-sungguh untuk menciptakan ruang kebebasan berdasarkan kesepakatan masyarakat umum yang legal. Menegakkan prinsip kebebasan adalah kata lain untuk menciptakan batasan-batasan legal bagi semua kepentingan dan nilai. Justru karena prinsip kebebasan itulah pembatasan menjadi sesuatu yang mutlak.Sejak awal, prinsip kebebasan konstitusional tersebut telah terpikirkan oleh para pendiri bangsa. Dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara yang mengatasi semua kelompok merupakan tindakan yang sangat bijak dan berprespektif kerukunan dan toleransi. Bisa dikatakan bahwa Pancasila secara substansial memiliki prasyarat rasional untuk memayungi fakta kemajemukan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Pancasila juga tidak mengusik bahkan sangat kuat mempertahankan penghargaan terhadap nilai-nilai universal yang dianut oleh semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Pancasila bahkan bisa dirumuskan sebagai pilihan moderat yang merangkum kepentingan politik agama dan kaum sekuler. Di samping itu, prasyarat sosial bagi tumbuhnya sikap toleran juga harus ada. Disadari atau tidak, konflik agama selalu menjadi salah satu bagian dari bentuk konflik yang lebih besar. Kasus konflik antaragama di Indonesia selalu sekaligus juga merupakan konflik rasial, politis dan konflik kepentingan ekonomi. Konflik di Ambon, misalnya, bukan hanya semata-mata konflik antaragama, melainkan juga konflik antara kaum pendatang (Bugis dan Jawa yang beragama Islam) dan kaum pribumi (yang beragama Kristen). Demikian pula yang terjadi di Sambas dan Sampit, Kalimantan Tengah dan Barat, antara etnis Madura yang pendatang dan Islam dengan penduduk pribumi yang beretnis Dayak dan beragama lokal.Sebetulnya, telah dilakukan pelbagai pendekatan untuk mengatasi persoalan keragaman yang bisa berujung pada konflik. Tetapi tampak nyata bahwa pelbagai pendekatan problem solving tersebut tidak memiliki nyali ketika berhadapan dengan fakta kekerasan dan konflik yang terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s