Kerasan Sosial: Awal Mula Demokrasi Runtuh

Berita penyerbuan ribuan massa Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR) dan beberapa organisasi lain kepada massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), 29 Maret 2007, sungguh memilukan. Betapa tidak, negara yang sedang bergelut dalam proses konsolidasi demokrasi ini harus tercoreng oleh ulah sekelompok warga yang mengaku beradab namun memaksakan kehendaknya dan terang-terangan melanggar hukum. Peristiwa ini bisa membuyarkan predikat Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang paling demokratis.  Konsolidasi Demokrasi

Juan Linz dan Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southtern Europe, South America, and Post-Communist Europe, mendefinisikan transisi demokrasi sebagai sebuah proses yang berlangsung antara jatuhnya pemerintahan diktator atau otoritarian sampai pemilihan umum pertama telah berlangsung secara bebas. Sementara konsolidasi demokrasi terjadi ketika elemen-elemen konsolidatif telah ada. Pada tataran sikap, konsolidasi demokrasi terjadi ketika semua komponen masyarakat mengakui bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem politik. Pada tataran tindakan, konsolidasi demokrasi terjadi ketika tidak ada elemen masyarakat yang melakukan gerakan untuk menggugurkan pemerintahan atau sistem demokrasi. Pada tataran konstitusional, konsolidasi demokrasi terjadi ketika semua persoalan dalam masyarakat diselesaikan dengan mekanisme demokratis, bukan dengan mekanisme lain yang tidak demokratis.

 Menurut Linz dan Stepan, kebebasan adalah aspek paling penting dalam demokrasi. Betul bahwa negara yang bebas belum tentu demokratis, tapi demokrasi selalu mengandaikan kebebasan. Setidaknya ada lima prasyarat bagi demokrasi: 1) adanya dan tumbuhnya civil society yang kritis, 2) adanya otonomi nilai yang berkembang di masyarakat, 3) adanya masyarakat ekonomi yang terinstitusionalisasi, 4) terciptanya rule of law, dan 5) adanya birokrasi negara yang menjamin kebebasan masyarakat. Dalam hal ini, demokrasi tidak hanya membutuhkan prasyarat sosial yang tumbuh di masyarakat, melainkan juga prasyarat struktural dalam tubuh negara itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh FPI dan kawan-kawan itu telah meruntuhkan klaim prasyarat sosial dan struktural yang selama ini ada dalam masyarakat demokratis Indonesia. Munculnya kelompok masyarakat yang mengusung agenda kekerasan menunjukkan bahwa pada tataran sikap, masih ada kelompok masyarakat yang tidak mengakui cara-cara demokratis untuk mengatasi persoalan, dalam hal ini perbedaan pendapat. Pada tataran tindakan, masih ada kelompok masyarakat yang secara serius melakukan gerakan anti demokrasi dengan memaksakan pendapat pribadi dan kelompoknya kepada orang dan kelompok lain. Di ranah konstitusional, pembiaran yang dilakukan aparat negara terhadap aksi anarkis menjadi pertanda bahwa negara belum menjamin kebebasan warganya. KesejahteraanPada titik ini, sulit membayangkan bagaimana visi Indonesia 2030 yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu bisa tercapai. Dalam visi Indonesia 2030 itu disebutkan bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan masuk ke dalam lima negara ekonomi terbesar di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% per tahun, Indonesia akan mendekati capaian ekonomi Amerika Serikat, China, India dan Uni Eropa.  Kendati begitu, prediksi capaian ekonomi Indonesia memerlukan beberapa prasyarat. Menurut Goldman Sachs Economic Research (2003), kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sedikitnya lima faktor utama: stabilitas makro-ekonomi (inflasi, defisit anggaran pemerintah, utang luar negeri), kondisi makro-ekonomi (tingkat investasi, keterbukaan ekonomi), kemampuan teknologi (penetrasi personal komputer, jaringan telepon dan internet), kualitas modal manusia (pendidikan, angka harapan hidup), dan kondisi politik (stabilitas politik, penegakan hukum, dan tingkat korupsi). Prasyarat-prasyarat ini membutuhkan setidaknya dua hal penting, yakni kesiapan sumber daya manusia dan kondisi sosial yang menjamin kegiatan perekonomian dan pembangunan sumberdaya itu bisa berlangsung secara bebas. Di masa-masa seperti ini, masyarakat Indonesia sedang berada dalam masa-masa try and error yang menuntut daya kreatifitas dan inovasi yang tinggi. Prasyarat sosial harus diandaikan ada lebih awal. Prasyarat itu hanya mungkin timbuh ketika ia dibiarkan tumbuh. Rasa aman untuk beraktivitas dan mengeluarkan pendapat sangat penting dalam hal ini. Fakta bahwa negara-negara miskin juga merupakan negara-negara yang paling tidak terjamin kebebasan dan keamanannya menunjukkan bahwa kebebasan dan jaminan rasa aman berkorelasi positif dengan peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan melawan hukum, apalagi dilakukan secara massal di ruang-ruang publik, benar-benar mengganggu cita-cita luhur mencapai kemajuan ekonomi 2030. Dampak dari ketidakstabilan sosial bukan hanya merugikan masyarakat Indonesia saat ini, akan tetapi juga akan mempengaruhi arah pembangunan bangsa ke depan.  Sudah seharusnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh FPI dan kawan-kawan itu dinilai sebagai sebentuk upaya sistematis menghambat pembangunan nasional. Pemerintah harus sigap dalam mengantisipasi berkembangnya gerakan seperti itu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s