KHI yang Membebaskan

Keinginan kuat sebagian orang untuk melakukan formalisasi syariat Islam dengan mengajukan berbagai draf rancangan undang-undang yang pro atau merefleksikan formalisasi syariat Islam tersebut, sementara yang lain disamping melakukan penolakan keras terhadap berbagai rancangan undang-undang itu, juga berusaha mengajukan rancangan undang-undang lain yang pro terhadap isu-isu demokrasi, kesetaraan gender, dan HAM, adalah fakta yang membuktikan bahwa sejarah memang selalu bergerak dalam sebuah proses dialektis tak berkesudahan. Sebutlah misalnya kontroversi RUU Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Kemudian draf RUU Kerukunan Antar Ummat Beragama (KUB) yang juga menuai kontroversi yang sangat tajam. Dan kasus terakhir yang menjadi sorotan publik adalah munculnya draf Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender yang dibentuk oleh Departemen Agama. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, yang terakhir ini berusaha memperbarui KHI lama yang terlalu sharia oriented dan menjadikan HAM, Demokrasi, dan isu gender sebagai landasan etis pembentukannya. Munculnya draf Kompilasi Hukum Islam yang baru, dan draf RUU yang lain, sebaiknya dimaknai secara arif sebagai sebuah usaha pembaruan terhadap berbagai hal dalam undang-undang untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebab sejarah memang tidak pernah jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang, ia akan tetap maju menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada, atau sebelumnya tidak terpikirkan. KHI baru merupakan fenomena sejarah yang lazim, di mana masa kini berusaha dihadirkan sebagai koreksi terhadap masa lalu. Bukan berarti bahwa masa lalu semuanya salah dan harus dirubah, tapi setidaknya masa kini harus mengambil peran penting dalam pembentukan jati dirinya sendiri. Menurut Tim PUG, yang diketuai Dr. Siti Musdah Mulia, MA, koreksi terhadap KHI lama terutama karena banyak hal di dalam KHI lama yang telah out of date. Itulah sebabnya, diskursus mengenai KHI mutlak dilanjutkan. Bukan berarti bahwa draf yang menuai kontroversi seputar KHI itu masih berupa draf, melainkan diperlukan sebuah usaha sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan terhadap banyak hal menyangkut segala tata aturan kehidupan publik di negeri ini. Adalah lebih arif membiarkan segala opsi tentang hukum Islam itu munculdan berkembang, ketimbang membasmi terlalu dini sebuah opsi yang berbeda dengan mainstream. Sebab toh sejarah sendiri yang akan menjadi penentu kebenaran yang sesungguhnya. Sebelum lebih lanjut mengambil kesimpulan, mari mengamati beberapa hal vital yang menjadi area sengketa antara pendukung KHI lama dan para pendukung draf KHI baru. Isu yang paling banyak menjadi sorotan adalah isu tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam proses dan status perkawinan. Draf KHI baru berusaha mendobrak batas-batas “diskriminasi” terhadap posisi perempuan dalam hukum perkawinan. Oleh karenanya, semua pasal yang berbau memposisikan perempuan setingkat di bawah laki-laki berusaha digugat dan diperbaharui. Pasal 25 yang sebelumnya melarang perempuan menjadi saksi, oleh KHI baru dibolehkan (pasal 11). Mahar yang tadinya hanya diberikan oleh laki-laki, sekarang boleh kedua-duanya. Sementara pasal yang mengatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 79), dirubah dengan mengatakan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri adalah setara (pasal 49).

Semangat yang ingin dibangun oleh draf KHI baru adalah semangat pembaharuan dan kontekstualisasi hukum Islam. Pertanyaan yang muncul, biasanya dari pembela KHI lama, adalah bagaimana mungkin kita merubah apa yang telah ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta dalam nash-nash Kitab Suci? Posisi perempuan di bawah secara eksplisit ada dalam nash al-Qur’an. Allah berfirman: “arrijalu qawwamuuna ala al-nisa” (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan). Ayat ini cukup terkenal untuk mewakili penempatan posisi perempuan dan laki-laki di dalam nash al-Qur’an yang berimplikasi kepada semua pembentukan hukum yang selalu menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Salah satu contoh populer adalah pada pembagian waris antara perempuan dan laki-laki di mana KHI lama mengatakan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dengan berdasar kepada ayat “lirrijali mitslu hadzdzil untsayaini” (bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan). Pasal ini tentu saja mendapat tantangan keras dari para pendukung draf KHI baru dengan mengatakan bahwa proporsi keduanya sama, 1:1 atau 2:2.

Tentu saja segala ketentuan Tuhan tidak selayaknya dirubah melainkan harus dipatuhi sebagai sebuah petunjuk kebenaran. Tapi apakah dengan mengatakan bahwa posisi laki-laki dan perempuan sama adalah merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Tuhan? Tunggu dulu. Kalau para pendukung KHI lama bisa mengklaim bahwa mereka memperjuangkan segala kententuan Tuhan, maka hal yang sama juga bisa dilakukan oleh para pendukung draf KHI baru. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah berbicara langsung membahas maksud-maksud firmannya kepada tiap-tiap zaman di tiap tempat di dunia ini. Sementara kebutuhan hukum selalu berbeda pada setiap tempat dan waktu tertentu. Imam Ali Bin Abi Thalib RA pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat tepat, “al-Qur’an tidak pernah berbicara, melainkan laki-laki dan perempuan itulah yang berbicara atasnama al-Qur’an.” Kita selalu menjadi penafsir kepada Kitab Suci. Oleh karena itu, kebenaran tafsiran kita selalu tergantung dari sudut mana dan dengan alasan apa kita menafsirkan demikian. Produk hukum yang keluar dari sana juga tidak lepas dari kerangka pemikiran ini.

Mendasarkan diri kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan mengatakan bahwa semua produk hukum Islam harus sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak terlalu memadai. Prinsip al-Qur’an dan as-Sunnah masih harus dieksplisitkan menjadi, misalnya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, selama produk hukum tersebut masih menjaga keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip utamanya, maka sesungguhnya ia masih berada dalam koridor al-Qur’an dan as-Sunnah. Jangan lupa bahwa Kitab Suci, sebagaimana teks yang lain, adalah satu hal yang tak bisa dilepasakan dari konteks kesejarahan. Betul bahwa Kitab Suci selalu mengandung bahkan identik dengan keIlahian, tapi ia juga lahir dari kondisi kesejarahan tertentu. Demikianlah tesis yang dipertahankan oleh seoarang pemikir Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman. Rahman mengakui keIlahian al-Qur’an, tapi ia juga tidak menafikan unsur duniawi atau manusiawinya. Bukti nyata bahwa al-Qur’an itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah adalah bahwa ia menggunakan bahasa dan idiom-idiom manusia dalam konteks tertentu, disamping ia juga mengandung unsur perkataan Tuhan di mana hikmah dan keindahan bahasanya begitu memukau. Pemikir Islam lain yang berasal dari Afrika Selatan, Farid Esack, mengatakan bahwa al-Qur’an tidak pernah bicara kepada ruang kosong, melainkan ia telah selalu menjadi respon atas realitas yang ada.

Pada titik inilah diperlukan kejelian untuk memilah mana unsur Ilahiah yang kemudian akan menjadi hal yang universal dalam al-Qur’an, dan mana yang hanya merupakan respon sesaat kepada satu kondisi masyarakat tertentu. Mahmud Mohamad Toha, pemikir Islam Sudan, yang kemudian dilanjutkan oleh murid sekaligus sahabatnya, Abdullahi Ahmed an-Naim, pernah merumuskan secara menarik pemisahan yang universal dan yang partikular dalam al-Qur’an. Ia menegaskan pemisahannya dengan merujuk kepada dikotomi ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyyah yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kemudian ia juga menggunakan metode ulama klasik yang disebut nasakh mansukh (penghapusan peran ayat oleh ayat yang lain). Menurut Mohamad Toha, Universalitas al-Qur’an hanya terdapat dalam ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Madaniyyah hanya merupakan respon sesaat kepada masyarakat Nabi pada saat itu. Dengan demikian, Toha memaklumatkan diberlakukannya ayat-ayat Makkiyah untuk masa sekarang dan kepada semua masa karena ia bersifat universal, dan menghapus ayat-ayat Madaniyyah yang bersifat temporer tersebut. Kendatipun Mohamad Toha mendapat ganjaran hukuman mati karena pendiriannya tersebut, tapi setidaknya hal itu memberi peluang kepada ummat Islam seluruh dunia untuk menemukan sebuah penjelasan sistematis dalam rangka penggunaan teks Kitab Suci dalam proses pembuatan hukum.

Dengan demikian, sebuah produk hukum memang tidak mungkin dikultuskan sedemikian rupa, ia tetap merupakan produk sejarah, dan sejarah akan selalu menjadi penentu perubahannya. Jika produk hukum dipatenkan dan tidak dapat diganggu gugat, maka ia akan menyalahi kodratnya sebagai produk sejarah, bahkan ia akan mendzalimi sejarah itu sendiri. Barangkali KHI lama banyak mengandung konsep kebaikan bagi ummat manusia, tapi bukan berarti ia kebal terhadap kritik dan perubahan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s