Mahasiswa dan Mistifikasi Subsidi BBM

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, terasa agak berbeda, ketika secara fulgar berbagai kalangan elit intelektual mendukungnya. Kondisi seperti ini tidak terjadi pada kebijakan yang sama di pemerintahan yang berbeda, seperti pemerintahan Megawati dan Abdurrahman Wahid. Sangat disadari, pengurangan subsidi BBM adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak populis di masa-masa yang lalu. Tapi saat ini, kondisi masa lalu tersebut sedikit bergeser, ketika jauh sebelum kebijakan itu diterapkan, telah dilakukan berbagai sosialisasi alasan kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut. Kendatipun kebijakan itu tetap mengundang reaksi negatif dari masyarakat di berbagai penjuru tanah air, tapi setidaknya reaksi yang mendukung juga mulai bermunculan. Yang menjadi persoalan adalah keberatan banyak kalangan terhadap beberapa pihak yang menyambut positif pengurangan subsidi BBM.

Salah satu dukungan terhadap pengurangan subsidi BBM muncul dari 36 intelelektual yang mengiklankan dukungan mereka di Kompas, 26 Februari 2005, satu halaman penuh. Reaksi yang mengutuk tindakan puluhan intelektual tersebut tidak hanya muncul dari kalangan mahasiswa dan pemuda yang selama ini selalu berdiri paling depan untuk menentang kebijakan pencabutan subsidi BBM, melainkan juga dari kalangan sesama intelektual sendiri. Yang menjadi persoalan adalah kenapa kasus iklan ini begitu menarik bagi banyak kalangan untuk disikapi, padahal kalangan yang menolak pengurangan subsidi BBM jauh lebih besar, massif, dan kerapkali lebih merusak, dibanding beberapa intelektual yang hanya memasang iklan tersebut? Para mahasiswa yang setiap tahun berdemo, memacetkan jalan, meresahkan warga, dan menghambat proses pendidikan di berbagai perguruan tinggi justru dibiarkan dan tidak mendapat respons berarti. Sementara kalangan intelektual yang mencoba memberikan dukungan dengan memunculkan sejumlah argumentasi rasional, harus dicela dan, pada beberapa kasus, dituduh “bersekongkol” dengan pemerintah (pengambil kebijakan). Lalu kenapa pula pemerintah harus selalu ditempatkan pada posisi salah dan harus diperhadapkan dengan kalangan akademisi, aktivis, mahasiswa, dan rakyat kritis lainnya?

Nampaknya ada sebuah kekeliruan yang harus diluruskan pada persoalan subsidi BBM ini. Sebagaimana setiap kebijakan pemerintah, pengurangan subsidi BBM juga tentu merupakan sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra, terlepas serasional apapun kebijakan tersebut. Persoalan yang mengemuka adalah tidak diterimanya berbagai penjelasan rasional terhadap pengurangan subsidi BBM. Ada sejumlah kalangan yang telah menempatkan subsidi BBM pada posisi sakral, mistifikasi subsidi BBM. Lihatlah bagaimana tindakan reaksioner para mahasiswa yang setiap kali subsidi BBM dikurangi selalu melakukan aksi protes. Padahal, setiap periode pemerintahan, subsidi BBM terus dikurangi secara bertahap. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang merugikan basis legitimasi dan popularitas diambil, jika hal itu memang tidak betul-betul mendesak untuk dikeluarkan? Kebanyakan mahasiswa yang anti pencabutan subsidi BBM seakan menafikan berbagai penjelasan ilmiah rasional yang dikemukakan para ahli tentang hal itu. Para mahasiswa progressif tersebut lantas mempersepsikan para intelektual pendukung kebijakan pencabutan subsidi sebagai penghianat kaum intelektual.

Istilah penghianatan kaum intelektual dipopulerkan oleh Julien Benda, La Trahison des Clercs, yang mengidealkan intelektual berada pada posisi agung nan tinggi dan tidak terlibat dalam urusan-urusan duniawi yang penuh Lumpur. Idealnya seorang intelektual adalah mereka yang mengatasi negara, dan tentu saja segala kebijakan publik. Kerja seorang intelektual, dalam pandangan Benda, hanya duduk di belakang meja, membaca, dan berfilsafat. Intelektual yang mengurusi negara dan lalu berpihak pada salah satu kebijakan publik, berarti telah menghianati intelektualismenya. Intelektual dalam pandangan Benda ini kemudian oleh Gramsci disebut sebagai model intelektual tradisional yang dibedakan dari intelektual organik. Intelektual organik adalah, sebaliknya dengan ideal intelektual Benda atau tradisional, kelompok kaum intelektual yang berani terjun ke dalam urusan duniawi, negara, dan melakukan pemihakan terhadap kebijakan dan kelompok masyarakat tertentu. Intelektual ideal, menurut Gramsci, adalah model yang kedua. Intelektual tidak boleh berdiri di menara gading, ia harus mengotori tangannya dengan Lumpur duniawi dengan terjun langsung dalam transformasi sosial.

Istilah penghianatan intelektual yang ditimpakan kepada beberapa intelektual yang mendukung pengurangan subsidi BBM saat ini harus diuji sedemikian rupa, agar ia tidak hanya sekedar sikap tergesa-gesa dari seorang reaksioner. Kalau kita memakai istilah Benda, maka jelas intelektual pendukung pengurangan subsidi BBM tersebut adalah para penghianat sebab mereka telah mengotori tangan mereka dengan Lumpur duniawi. Tapi penghianatan intelektual yang ditimpakan kepada para intelektual pendukung pengurangan subsidi BBM itu kan bukan karena mereka turun dari menara gading, melainkan karena pilihan dukungan mereka yang tidak sesuai dengan pilihan para penentangnya. Dalam analisa Gramscian, jelas para intelektual inilah yang disebut sebagai intelktual organik, yakni intelektual yang berani berkubang lumpur untuk menyelesaikan persoalan kongkrit yang terjadi di masyarakat. Keberpihakan kepada siapa, ini bukan perdebatan serius, sejauh hal ini bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebagai intelektual yang tidak diragukan lagi kadar intelektualitasnya, para pendukung pengurangan subsidi BBM tersebut tentu sangat bisa mempertanggungjawabkan pilihan sikap mereka secara rasional. Sungguh teramat rendah kalau intelektual sekaliber Goenawan Mohamad, Franz Magnis Suseno, dan yang lainnya itu mau melacurkan diri. Kalau orang seperti mereka sudah tidak dipercaya, maka kepada siapa lagi rakyat Indonesia harus menggantungkan kepercayaan? Nampaknya penulis lebih memilih mempercai orang semacam Goenawan Mohamad atau Magnis Suseno, yang telah teruji integritas intelektualnya, daripada para politisi Senayan atau para pemimpin demonstrasi mahasiswa yang hanya mengumbar retorika tanpa isi di setiap orasinya.

Dalam hal ini, keberpihakan kepada pemerintah bukanlah persoalan yang harus dibesar-besarkan. Bahkan Gramsci menganjurkan agar intelektual organic masuk menjadi pengambil kebijakan publik agar tercipta transformasi sosial yang lebih cepat. Bukan berarti bahwa dengan demikian mereka melacurkan intelektualismenya, justru sebuah kekuasaan harus didukung oleh landasan intelektualisme yang kuat. Kalau sebuah kebijakan publik telah berseberangan dengan analisa-analisa intelektual, maka kebijakan publik itu kemungkinan besar tidak akan mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat. Kita harus percaya kepada intelektual, karena pandangan merekalah yang mampu menjelaskan berbagai fenomena realitas secara lebih kompleks, dan oleh sebab itulah ia disebut sebagai intelektual.

Kalau harus memilih antara para mahasiswa yang berdemo di jalan dan menyandera pom-pom bensin dengan para intelektual yang melakukan kampanye damai dengan mamasang iklan, maka dengan mantap intelektuallah yang sepatutunya didukung. Sebab para intelektual itu memberikan ruang debat bagi penjernihan masalah, sementara kaum muda mahasiswa telah menutup ruang dialog dengan melakukan gerakan satu arah melawan kebijakan negara. Bukan berarti seoarang intelektual harus selalu benar, tapi kesempatan untuk berdialog menjernihkan masalah adalah sesuatu yang sangat berharga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s