Melampaui Kerukunan Inklusif

Sinar Harapan, 9 Januari 2007

Bagaimana menjadikan keragaman yang ada di Indonesia sebagai kekayaan dan modal sosial adalah persoalan utama bangsa Indonesia. Rumusan tentang bagaimana hidup bersama terus dibuat dan coba diterapkan. Tetapi, keragaman ini tak kunjung bisa benar-benar menjadi modal sosial bagi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, saban hari masyarakat Indonesia terus dihantui oleh bahaya kerusuhan sosial, disintegrasi, rasialisme dan hegemoni serta monopoli kekuatan budaya tertentu atas yang lain.Sejak awal, para pendiri bangsa melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasi potensi konflik yang setiap saat mengancam kekayaan keragaman yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya, ketika beberapa perwakilan kelompok Kristen Indonesia Timur meminta pengahapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan masyarakat nonmuslim, para pendiri bangsa dengan sangat sigap menghapus tujuh kata dalam dasar negara tersebut. Saat itu, persatuan adalah persoalan utama yang mendapat perhatian serius. Para pendiri bangsa seperti hendak menegaskan bahwa sebelum melangkah jauh membahas bagaimana mengatur interaksi kehidupan bernegara, maka yang paling utama yang perlu dibenahi adalah pengakuan terhadap kedaulatan negara. Tanpa ada prasyarat itu, mustahil rasanya membayangkan sebuah tatanan masyarakat di mana semua kepentingan bisa hidup dan berkembang. Tanpa itu pula, maka penegakan hukum juga tidak terbayangkan.

Sejarah mencatat bahwa Orde Lama gagal membangun tatanan masyarakat yang cukup rukun dan terhindar dari bahaya konflik. Pendekatan Pancasilais model Orde Lama tidak bisa banyak memberikan suara karena masalah kedaulatan bangsa masih belum jelas. Hal ini ditandai dengan banyaknya muncul pemberontakan. Pemberontakan jelas sangat tidak sehat, sebab masyarakat akhirnya begitu mudah terpola dalam banyak kelompok yang saling mencurigai. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tidak terkendali. Akhirnya, fenomena ini membawa gejolak sosial yang lebih jauh, dan yang paling utama adalah gejolak ekonomi. Menjelang akhir Orde Lama, Indonesia benar-benar berada dalam titik rawan kehancuran ekonomi. Membayangkan toleransi dan kerukunan dalam kondisi seperti ini adalah sesuatu yang terasa absurd. Akhir tahun 1965 dan 1966, terjadi kerusuhan paling berdarah dalam sejarah Indonesia, yakni pemberontakan 30 September yang dilanjutkan dengan pemusnahan massal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun tragedi PKI, awalnya, adalah konflik kepentingan politik, tetapi kemudian sangat jelas bahwa konflik itu telah membawa-bawa nama agama. PKI kemudian diidentifikasi sebagai kaum atheis dan para penyerangnya adalah orang beriman.

Orde Baru muncul dengan kekuatan militer dan teknokrat untuk mengatasi masalah instabilitas ekonomi, politik dan keamanan pada masa Orde Lama. Pendekatan stabilisasi tersebut juga menyentuh masalah keragaman. Dalam pandangan Orde Baru, keragaman adalah sumber konflik yang sangat berbahaya. Keragaman adalah masalah yang sangat sensitif. Oleh karenanya, bagi Orde Baru, keragaman harus disikapi dengan mendiamkannya. Mengangkat masalah keragaman ke dalam ruang publik adalah masalah yang tabu.

Orde Baru kemudian merumuskan empat hal yang sangat tabu dibicarakan di ruang publik, yakni suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dalam pandangan Orde Baru, membicarakan SARA sama dengan menanam benih-benih perpecahan dan konflik. Perbedaan adalah sumber konflik. Orde Baru kemudian menerapkan kebijakan nasionalisme secara ketat, yakni pemerintahan sentralistik. Bukan hanya sistem politik dan bentuk pemerintahan yang diseragamkan, tetapi juga kebudayaan. Kemudian, dikenallah istilah kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah.

Cara Orde Baru mengahadapi bahaya konflik dari keragaman tentu berhasil menciptakan stabilitas. Tetapi stabilitas itu tampak rapuh karena ia mencoba memberangus keragaman. Konflik memang berhasil dieliminir, tetapi bahasa budaya lokal tidak mampu bersuara bahkan terancam punah. Dan yang paling berbahaya dari pendekatan Orde Baru ini adalah keragaman cenderung distigmatisasi sebagai bahaya. Dengan demikian, dalam kerukunan semu Orde Baru, tersimpan bara kecurigaan terhadap “yang lain” (the others).

Kerukunan model Orde Baru dibangun atas dasar prinsip “tenggang rasa”, koeksistensi yang terisolasi. Prinsip tenggang rasa tercermin dalam kebijakan penghormatan terhadap pemeluk dan rumah ibadah agama lain, tetapi tidak membuka komunikasi intersubjektif. Kebijakan untuk menjauhkan masyarakat dari garis “tabu” masalah “suku, agama, ras dan antargolongan” (SARA) menunjukkan dengan tegas, bahwa perspektif kerukunan yang umum dipahami pada masa Orde Baru sampai sekarang adalah perspektif kerukunan yang bersifat statis. Bahkan, komunikasi yang minimal antarpelbagai kelompok sosial keagamaan, karena ditutupnya ruang komunikasi dan interaksi di wilayah SARA menyebabkan masing-masing anggota kelompok sosial keagamaan saling mengisolasi diri.

Model kerukunan Orde Baru tersebut bisa juga disebut sebagai model pendekatan inklusif. Keberagaman sebatas diakui keberadaannya, tetapi tidak coba disapa dan diangkat secara langsung. “Yang lain” sebatas diandaikan keberadaannya, tetapi tidak pernah benar-benar mau melibatkan diri dalam sebuah interaksi. Akhirnya, rasa percaya dan sikap menghargai antarpelbagai kelompok tidak pernah benar-benar bisa tercipta. “Yang lain” memang diakui keberadaannya, tetapi tetap dipandang sebagai “yang aneh” dan berbeda. Bisa dipahami kemudian bahwa ketika Orde Baru sudah tidak cukup memiliki kekuatan untuk merepresi keragaman, mendadak muncul penegasan diri dari banyak kelompok yang selama ini tidak tersuarakan. Pada tingkat yang ekstrem, penegasan diri mewujud dalam bentuk konflik antarkelompok masyarakat, baik dalam bentuk konflik antarsuku, antaragama maupun antarkelompok masyarakat lainnya. Hal inilah yang terjadi dalam banyak bentuk kerusuhan bernuansa SARA di akhir tahun 1990-an.Ekses kebijakan kerukunan model Orde Baru kemudian memuncak ketika Orde Baru runtuh oleh rezim reformasi. Reformasi bahkan dimulai oleh sebuah kerusuhan besar yang terjadi di pelbagai kota di Indonesia. Korban dari kerusuhan besar ini adalah warga keturunan Cina. Reformasi yang diharapkan bisa memecah kebuntuan interaksi keragaman yang dibekukan Orde Baru ternyata, setidaknya sampai saat ini, tidak mampu berbuat banyak. Konflik bernuansa SARA justru tampak semakin marak di era keterbukaan ini. Banyak kalangan, kemudian, menilai bahwa represi di masa Orde Baru justru menemukan akibatnya di masa reformasi. Justru era keterbukaan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi munculnya pelbagai identitas yang selama bertahun-tahun terkungkung. Ada semacam euforia atau perayaan identitas yang berlebihan.Belajar dari masa lalu, rumusan kerukunan di masa depan tidak harus merepresi keragaman, melainkan membiarkan keragaman itu dirayakan dan dihayati oleh komunitasnya. Dengan demikian, tidak ada yang harus merasa terdiskriminasi dan terepresi. Merayakan keragaman tentu tidak serta merta berarti merayakan kekacauan atau chaos. Pengakuan terhadap keragaman justru akan mendekatkan setiap entitas dengan entitas lain. Semua entitas harus tampil dalam kehidupan publik agar mereka bisa berinteraksi dengan yang lain. Dari sana kemudian akan muncul sikap saling pengertian, bahwa beragam adalah sebuah keniscayaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s