Membaca Hidayat Nurwahid sebagai Politisi

Bagaimana sebetulnya sikap orientasi dasar prilaku para politisi dalam demokrasi? Jawabannya hanya satu, yaitu kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh banyak ilmuan politik internasional. Dalam buku On Democracy, Robert A. Dahl menjelaskan bahwa salah satu keuntungan demokrasi adalah menolong membatasi timbulnya pemerintahan otokrat yang kejam dan licik, karena demokrasi mengandaikan kebebasan masyarakat umum untuk melakukan kontrol melalui Pemilu. Kontrol masyarakat dalam Pemilu yang dimaksud adalah bahwa pemerintah yang tidak becus atau melakukan penyelewengan moral akan mendapat sanksi dengan tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Oleh karenanya, pemerintah dalam sistem demokrasi akan sangat berhati-hati dalam memerintah, karena sangat berisiko kepada kelanjutan kekuasaan mereka. Sejak awal demokrasi bukan didasari oleh kehendak untuk membangun kekuasaan yang berdasar kepada landasan etis atau moral. Moralitas yang muncul dalam demokrasi hanyalah implikasi positif dari sistem perebutan kekuasaan demokratis tersebut. Moralitas yang munculdari prilaku para politisi hanyalah strategi untukmeraih dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri, dan bukan untuk kebaikan orang lain apalagi untuk rakyat.Bahkan sebelum bicara demokrasi sebagai sistem politik lebih lanjut, ada baiknya mengurai sekilas esensi pola interaksi antar manusia itu sendiri. Sebuah teori dalam filsafat yang sangat berpengaruh dan sulit dibantah sampai saat ini datang dari filsuf besar eksistensialisme, Friedrich Nietzsche, yang mengatakan bahwa esensi paling mendasar dari kehidupan ini adalah apa yang disebut will to power (kehendak untuk berkuasa). Michel Foucault melanjutkannya dengan memaparkan teori bahwa selalu ada relasi kuasa dalam pola interaksi antar sesama manusia, bahkan antar manusia dan seluruh alam. Itulah sebabnya, pengetahuan menjadi alat kuasa yang paling efektif dalam masyarakat modern. Siapa yang paling banyak mengetahui sesuatu, maka dialah yang akan lebih banyak memiliki kuasa. Bahkan usaha untuk mengetahui sesuatu itu sendiri adalah sebuah usaha untuk menguasai. Itulah yang pernah terjadi dalam pola interaksi pengetahuan antara masyarakat intektual Barat dan Timur pada masa kolonialisme (ada yang mengatakan sampai sekarang). Masyarakat intelektual Barat berhasrat benar mengetahui Timur secara komprehensif dengan maksud untuk menguasainya secara komprehensif pula, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, kalau dalam dunia keseharian non-politik saja selalu terdapat relasi kuasa serta agenda-agenda kekuasaan, maka apatah lagi dalam kehidupan politik yang terlembaga. Oleh karena Hidayat Nurwahid dan kawan-kawannya itu adalah para politisi yang duduk di lembaga resmi politik, maka tindakannya menolak vasilitas volvo tidak bisa dilihat dari sudut moralitas an sich, melainkan harus dilihat dalam rangka kekuasaan. Akhir-akhir ini, masyarakat pemilih Indonesia terbuai benar dengan pencitraan. Pada Pemilu 1999, PDIP memenangkan Pemilu karena mereka dicitrakan sebagai pembela wong cilik, dan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, dicitrakan sebagai orang yang tertindas. Pada tahun 2004, SBY muncul sebagai kekuatan politik tanpa tanding pun karena pencitraan yang melekat padanya, yaitu teraniaya dan berwibawa. Fenomena yang lain adalah bangkitnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memenangi Pemilu di beberapa kota penting, seperti Jakarta. Naiknya suara PKS yang pada tahun 1999 hanya mengantongi suara sekitar 1,3 % menjadi sekitar 7 % pada Pemilu 2004 adalah kebangkitan yang fenomenal. Hidayat Nurwahid tentu menyadari betul bahwa kekuatan PKS yang muncul saat ini pun karena pencitraan. PKS tidak sia-sia melakukan protes sosial secara massif tapi damai; juga tindakan mereka menjadi garda depan penolong korban banjir, tanah longsor, kebakaran, dan banyak bencana alam lainnya di sejumlah tempat di tanah air ternyata membuahkan hasil; tindakan beberapa anggota Dewan Legislatif dari PKS yang memamerkan kesederhaan juga tidak sia-sia; dan yang paling sukses adalah tindakan mereka menolak “sogokan” alias uang kadeudeuh di Jawa Barat benar-benar mengangkat pencitraan mereka dan itu sangat membuahkan hasil. Akhirnya, wajar kalau mereka memperoleh peningkatan suara berkali lipat dari usaha kampanye mereka selama ini. Untuk menjadi seorang politisi tangguh, Hidayat Nurwahid pasti berusaha betul memaksimalisasi kunci sukses kekuatan politiknya tersebut, yaitu pada pencitraan yang bersih dan kesederhanaan. PKS tidak mungkin mengandalkan massa primordial, sebagaimana Golkar dan PDI-P atau beberapa partai besar yang lain, karena PKS memang tidak punya akar politik ke masa lalu. Yang bisa dilakukan oleh PKS adalah membangkitkan sisi rasionalitas tertentu dari pemilih melalui pencitraan tadi. Dari sini tentu belum bisa dikatakan bahwa pemilih Indonesia telah rasional dalam penentuan pilihannya, yakni mengadakan telaah terhadap berbagai informasi valid tentang semua kontestan Pemilu, lalu memilih dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggung-jawabkan. Sisi rasionalitas yang dimaksud adalah rasionalitas yang sedikit lebih tinggi daripada rasionalitas pemilih primordial, yang melakukan praktek pembebekan buta dalam Pemilu. Sebab sebetulnya semua kekuatan politik yang dominan di Indonesia saat ini tidak mengandalkan program kerja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tatanan riil.Apa yang dilakukan oleh Hidayat Nurwahid dan kawan-kawan dengan menolak volvo (sesaat setelah terpilih menjadi ketua MPR, Hidayat juga buru-buru meletakkan jabatan sebagai Presiden PKS), dalam kacamata ideal rasional untuk memperbaiki keterpurukan bangsa ini, sama sekali jauh dari harapan. Tetapi sebagai tindakan lihai seorang politisi tulen, Hidayat Nurwahid patut diacungi jempol. Kalau memang Hidayat memiliki agenda utama mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan, maka kita akan disodorkan rangkaian agenda yang masuk akal. Yang dilakukan pertama kali malah adalah tindakan-tindakan kecil tapi populer yang bisa mengangkat citranya sebagai politisi yang bersih dan sederhana.Bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Hidayat Nurwahid dan kawan-kawannya sesama politisi itu tidak perlu, bahkan itu sudah merupakan tindakan yang sangat bagus dalam ranah perebutan kekuasaan politik. Hanya saja, rakyat memang harus selalu diperingatkan agar bisa jeli menilai segala prilaku para politisi, mana yang betul-betul bisa memberikan sumbangsih riil bagi perbaikan nasib mereka, dan perbuatan mana yang hanya merupakan moralitas semu dan sesaat. Diakui atau tidak, selama rakyat pemilih tidak bisa secerdas mungkin menilai para elit politik, maka akan tetap terjadi pembodohan besar-besaran terhadap negeri ini. Sebab logika para politisi hanya satu, yaitu bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Adapun beberapa politisi yang nampak soleh, bersih, dan sederhana semuanya itu hanyalah salah satu metode meraih kuasa. Kalau rakyat tidak jeli, mereka akan terjebak ke dalam perangkat pesona mereka.

Telah cukup lama rakyat Indonesia dibuai oleh pesona semu. Proses pencerdasan mutlak segera menjadi agenda utama, kalau memang negeri ini mau menjadi garda depan demokratisasi negara-negara berkembang. Sebab hanya kecerdasan pemilihlah yang bisa mengeluarkan bangsa ini dari krisis dan keterpurukan, bukan janji-janji dan pesona semu para elit politik. Rakyat harus bisa menghukum, dan rakyat juga harus bisa memberikan imbalan rasional.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s