Menggugat Pelarangan dan Pewajiban Jilbab

Merdeka, 8 Maret 2004 

 

Perempuan selalu menjadi korban pertama dan utama dalam setiap penerapan sekularisme radikal, maupun fundamentalisme agama. Penerapan sekularisme dan fundamentalisme menyerang langsung kepada simbol-simbol agama dalam masyarakat, dan perempuan adalah penyandang simbol-simbol agama yang paling fulgar. Tak ayal lagi, jilbab atau hijab perempuan adalah incaran utama penerapan sekularisme dan fundamentalisme.

Fenomena pelarangan jilbab di Perancis saat ini bukanlah hal baru dalam sejarah diskriminasi terhadap perempuan berjilbab. Jauh sebelumnya, proyek sekularisme Mustafa Kemal Atatűrk di Turki telah merenggut kebebasan beragama perempuan-perempuan berjilbab. Hal yang sama juga pernah dilakukan di Iran pada masa pemerintahan Syah Reza Pahlevi. Pelarangan jilbab yang dilakukan Jacques Chirac sesungguhnya menambah daftar hitam penerapan sekularisme bagi dunia Islam. Islam memiliki pengalaman menakutkan dengan sekularisme.

Di pihak yang lain, jilbab juga menjadi serangan utama penerapan fundamentalisme Islam. Tidak ada simbol paling absah untuk menerapkan konsep fundamenalisme selain jilbab dan pembatasan gerak perempuan. Kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan bagi perempuan lagi-lagi menjadi korban pertama dan utama.

Geneologi Jilbab

Praktek mengenakan jilbab biasanya merujuk kepada beberapa nash al-Qur’an, seperti QS. an-Nur ayat 31: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan, dan menjaga kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali yang bisa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya…”. Juga QS. al-Ahzab ayat 59: “Wahai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan perempuan mukminat, agar merendahkan jalabib (mantel) mereka. Yang demikian itu lebih memudahkan mereka untuk dikenal, sehingga mereka terhindar dari perlakuan buruk. Dan Allah sungguh Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.” Dan QS. Al-Ahzab ayat 53: “…Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka…

Sebetulnya bukan hanya argumen tentang pewajiban jilbab dalam agama Islam yang muncul dari ayat di atas, ayat-ayat tersebut juga menjadi landasan teologis bagi yang menolak jilbab sebagai kewajiban dalam Islam. Menurut Muhammad Sa’id al-Asymawi, pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut di atas tidak bisa dipisahkan dari konteks turunnya ayat. Pada saat itu, ada keinginan kuat untuk membedakan kaum wanita pengikut Muhammad dengan wanita kafir yang terbiasa bersenang-senang dan mempertontonkan leher. Hal yang sama juga dilakukan untuk membedakan wanita merdeka dan para hamba sahaya. Umar bin Khattab bahkan pernah menegur seorang hamba sahaya yang mengenakan kerudung dan memanjangkan mantel. Karena bagi Umar, itulah yang menjaga ciri khas wanita merdeka. Ketika hamba sahaya sudah tidak ada pada masa sekarang, dan argumen-argumen turunnya ayat juga sudah tidak ada, maka, bagi al-Asymawi, hukum hijab atau jilbab juga harusnya hilang.

Di samping itu, masalah jilbab sebetulnya tidak ada sangkut-pautnya dengan syariat agama. Sebab, masalah pakaian pada umumnya selalu merupakan warisan tradisi yang berakar dalam beragam budaya. Tradisi memakai jilbab atau menutup kepala, misalnya, ditemukan jauh sebelum Islam datang. Kebudayaan-kebudayaan kuno banyak yang memitoskan rambut, sehingga rambut harus dilindungi. Mitos tentang rambut dijumpai dalam kebudayaan Mesir Kuno, Yahudi, dan Kristiani. Tradisi berkerudung juga seringkali dipakai sebagai penanda kondisi sosial seseorang. Di Mesir, berkerudung menjadi penanda usia seorang perempuan. Perempuan-perempuan kerajaan Turki mengenakan kerudung sebagai simbol darah biru mereka.

Menurut al-Asymawi, tradisi berkerudung seperti itu diadopsi dari keluarga Kesultanan Utsmani, mulanya berasal dari Bizantium (Konstantinopel). Tradisi berkerudung juga ditemui di Persia dan Kekaisaran Rusia. Perempuan Turki juga mengenakan kerudung untuk membedakannya dari perempuan Armenia. Mengenakan kerudung dilakukan oleh mantan Perdanan Menteri India, Indira Gandhi. Tradisi berkerudung juga dipraktekkan oleh mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhuto. Ada yang mengklaim busana Bhuto adalah busana Islami. Tapi tradisi tersebut juga telah lumrah pada masyarakat Hindu di semenanjung India. Kerudung, jilbab, atau penutup kepala tidak ada kaitannya dengan agama, sebab itu adalah busana nasional mereka, yang dikenakan baik oleh kaum muslimah, maupun non-muslimah.

Dan sebetulnya, trend mengenakan jilbab di dunia Islam modern baru muncul sekitar tahun 70-an akhir dan awal 80-an, ketika terjadi revolusi Iran dan semakin menguatnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Jilbab muncul sebagai simbol perlawanan terhadap kaum kolonialis dan imprealis. Jilbab sendiri pada masa sekarang adalah fenomena Islam perkotaan. Leila Ahmed dalam Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, menyebutkan sebuah survey di Mesir tahun 1982, dimana perempuan berjilbab justru sangat memberi respon positif terhadap modernitas, misalnya tentang pendidikan bagi wanita, pekerjaan, dan posisi politik. Ahmed menjelaskan, sebenarnya busana jilbab bukanlah busana masa lalu, ia bahkan adalah model baru. Sebenarnya busana itu bisa dianggap sebagai busana setengah resmi dan sebagai busana transisi menuju masyarakat modern.

Gugat Pelarangan Jilbab

Terlepas dari kontroversi jilbab sebagai ajaran agama, praktek pelarangan jilbab di lembaga publik tetap harus ditolak. Sebab, jilbab, betapapun lemah argumentasi teologisnya, telah menjadi keyakinan keagamaan sebagian besar masyarakat Muslim. Jilbab telah menjadi salah satu aspek ritual yang tidak bisa dipisahkan dari ritual atau kewajiban masyarakat muslim yang meyakininya. Memaksa membuka jilbab, sama artinya dengan memaksa seseorang meninggalkan agama. Sementara agama adalah hal yang paling asasi dalam kehidupan ummat manusia.

Kenapa kejadian di Perancis menjadi sangat penting untuk direspon di Indonesia? Sebab, kejadian seperti itu juga kerapkali terjadi di Indonesia. Pemaknaan sekularisme yang salah kaprah seringkali malah membawa malapetaka bagi ummat manusia. Peraturan tentang seragam sekolah yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef tahun 1982 telah memicu pelarangan jilbab di beberapa sekolah di Jakarta. Januari 1983, SMAN 68 Jakarta Pusat melarang salah seorang siswinya mengikuti pelajaran, karena dianggap tidak mematuhi aturan seragam sekolah dengan mengenakan jilbab. Hal serupa juga terjadi di SMAN 33 Jakarta. Dan di banyak tempat lain di Indonesia.

Pelarangan-pelarangan jilbab itu tentu saja mendapat respon keras dari banyak pihak. Tidak selayaknya sebuah lembaga publik mencampuri urusan keberagamaan seseorang. Masalah agama adalah masalah yang sangat pribadi. Lembaga publik seharusnya malah berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing individu yang ada di dalamnya, selama kepentingan itu tidak mengganggu orang lain. Apa yang dilakukan pemerintah Perancis, saat ini, soal pelarangan jilbab, sesungguhnya telah melangkah jauh mencampuri urusan pribadi warganya. Negara tidak punya hak melarang keyakinan keagamaan seseorang.

Sekularisme Chirac juga salah kaprah, sebab sekularisme lahir bukan untuk menghapus agama dan mencampuri agama masing-masing individu. Sekularisme malah lahir untuk kembali menempatkan agama sebagai sesuatu yang sakral, yang terpisah dari hal-hal duniawi seperti politik kekuasaan. Sekularisme lahir bukan untuk menindas kaum beragama, tetapi untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi aktualisasi ajaran agama.

Gugat Pewajiban Jilbab

Sebagaimana pelarangan jilbab, pewajiban jilbab oleh lembaga publik juga sama berbahayanya. Pewajiban jilbab oleh sebuah lembaga publik juga merupakan praktek mengebiri hak kebebasan seseorang untuk menginterpretasikan dan mengaktualisasikan ajaran agamanya. Bahkan lembaga publik tidak punya hak untuk memaksakan agama atau kepercayaan tentang Tuhan kepada individu anggotanya.

Kasus pewajiban jilbab jauh lebih banyak daripada kasus pelarangan jilbab. Di Indonesia kasus pewajiban jilbab masih menjadi praktek sehari-hari di banyak lembaga publik. Lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan dirinya Islami mewajibkan anak didik perempuannya mengenakan jilbab. Bukan hanya di perguruan tinggi, tapi sampai ke taman kanak-kanak. Dan anehnya, pelanggaran-pelanggaran lembaga publik seperti ini seringkali kurang mendapat respon masyarakat. Biasanya yang cepat menyulut protes adalah ketika terjadi pelarangan jilbab, seperti yang terjadi di Perancis saat ini.

Pertengahan tahun 2002, beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang tergabung dalam FORMACI (Forum Mahasiswa Ciputat), melakukan protes ke rektorat UIN, sehubungan dengan ketentuan busana pewajiban jilbab bagi mahasiswa putri UIN. Demo untuk kebebasan beragama ini bukan hanya tidak dikabulkan oleh UIN, melainkan ditolak keras oleh elemen-elemen mahasiswa “Islamis” di UIN, seperti Lembaga Dakwah Kampus UIN. Bahkan para peserta demonstrasi penolakan pewajiban jilbab itu mendapat berbagai ancaman fisik, termasuk penghalalan darah (peganjuran membunuh).

Berbagai contoh di atas menunjukkan betapa di dunia modern ini masih banyak kasus dimana kebebasan belum mendapat penghargaan utama; masih terlalu banyak orang yang merasa punya hak mengintervensi kebebasan pribadi orang lain. Kalau kasus seperti itu masih terus berlanjut, masa depan ummat manusia masih akan diwarnai ketidak-harmonisan hidup. Wallahu a’lam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s