Menyoal Relevansi Golput dalam Demokrasi

Semakin mendekati perhelatan akbar demokrasi, Pemilu, berbagai manuver politik juga mencuat seperti wabah demam berdarah di musim penghujan. Pemilu adalah ritual paling vital dalam demokrasi. Dalam teori demokrasi prosedural, yang dipopulerkan oleh Joseph A. Schumpeter dalam buku Capitalism, Socialism, and Democracy (1942), Pemilu adalah barometer kesuksesan jalannya sistem pemerintahan demokratis di sebuah negara.

Tapi melihat komposisi partai-partai peserta pemilu yang berasal dari kekuatan lama maupun kekuatan baru yang korup, bangkitnya kerisauan dan ketidak-percayaan kepada Pemilu memperoleh tempat rasionalitas yang cukup signifikan. Kondisi ini kemudian memunculkan suara-suara pendukung Golput (Golongan Putih). Bahkan ada banyak nada keras tentang usaha penggagalan Pemilu. Terlepas dari kontroversinya, nada-nada seperti itu muncul dari sebuah ketidakpercayaan kepada partai-partai politik yang akan bertarung pada Pemilu 2004 nanti. Ketidak-percayaan ini wajar, sebab toh kita benar-benar disuguhi tontonan yang sangat tidak mengenakkan dari para pelaku politik. Tapi di samping itu, antusiasme partai-partai politik untuk bersaing secara sehat memperebutkan kekuasaan adalah sebuah gerak maju yang tak ternilai harganya.

Beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam kehidupan perpolitikan demokratis ini, sehingga asumsi tentang demokrasi tidak salah kaprah: Pertama, sebuah masa peralihan dari sistem otoriter ke sistem demokratis, pada banyak kasus, selalu menimbulkan ketidak-stabilan ekonomi dan politik. Pemerintahan otoriter mengandaikan sebuah pemerintahan yang stabil dengan membungkam potensi-potensi keragaman pendapat dalam masyarakat. Pemerintahan otoriter mengandaikan suasana homogen dalam masyarakat. Sementara demokrasi lahir dari sebuah masyarakat yang relatif heterogen. Ciri-ciri heterogenitas adalah banyaknya suara-suara lain yang muncul. Heterogenitas sendiri adalah lahan subur bagi ketidakstabilan dan kekacauan masyarakat. Persoalannya bukanlah menganggap demokrasi sebagai biang keladi lalu mencari alternatif lain untuk itu, tapi bagaimana konsolidasi demokrasi itu cepat tercipta; bagaimana setiap kepentingan bisa bersaing secara sehat, bukan menghilangkan suara-suara dan persaingan itu sendiri.

Kedua, demokrasi bukanlah barang utuh. Sampai hari ini, demokrasi tetap melakukan proses menuju sasaran paling ideal bagi keadilan dan kesejahteraan ummat manusia. Sejauh mana proses itu berjalan, sangat tergantung kepada kreasi ummat manusia itu sendiri dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan yang semakin kompleks. Para penganut demokrasi di Yunani dan Romawi, sekitar 2500 tahun lalu, tidak pernah membayangkan, bahwa apa yang mereka sebut demokrasi akan berubah wajah sedemikian rupa di zaman modern ini. Penganut demokrasi di Yunani dan Romawi tidak akan habis pikir, bahwa saat ini ada yang disebut demokrasi representatif (perwakilan), sementara mereka menganut demokrasi langsung. Mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa semua warga negara yang telah dewasa memperoleh hak suara dalam pengambilan kebijakan, sementara mereka tidak memberikan suara kepada kaum budak, perempuan, dan orang biasa lainnya dalam pengambilan keputusan. Bahkan sampai tahun 1960-an pun, di negara demokratis Amerika Serikat masih terjadi diskriminasi terhadap kulit hitam dan perempuan.

Ketiga, demokrasi dalam dunia riil tidak pernah sama dalam tataran ideal, sebagaimana yang dipikirkan para filsuf politik demokrasi. Apa yang disebut partisipasi dan kontestasi tidak pernah betul-betul terlaksana dengan adil. Cita-cita political equality dan popular sovereignty tidak pernah nyata dalam kehidupan politik demokratis. Yang ada dalam dunia riil demokrasi hanyalah perebutan kekuasaan para elite. Seluruh masyarakat dalam sebuah negara demokratis tidak akan pernah mempunyai kedudukan yang sama dalam mengambil setiap kebijakan publik. Mereka yang mempunyai kekuatanlah yang akan selalu menang dan akan menentukan segala keputusan. Proses politik, selalu didahului oleh proses atau seleksi sosial. Oleh karenanya, dalam dunia yang disebut demokratis itu ternyata tidak demokratis. Sistem yang terjadi dalam dunia demokratis saat ini adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sejumlah elite. Dalam negara-negara demokratis, sesungguhnya mayoritas tidak pernah berkuasa, yang memegang tampuk kekuasaan adalah golongan minoritas, yaitu minoritas yang memiliki sumber kekuatan sosial dan dana. Suksesi kekuasaan tersebut selalu berputar pada lingkaran elite, masyarakat bawah akan tetap di bawah, sementara elite akan tetap memimpin. Para elite akan tetap berkuasa melalui proses sosial yang tidak terelakkan. Keluarga kaya atau pejabat akan sangat mudah mengakses informasi dan pendidikan dibanding dengan keluarga yang hidupnya pas-pasan. Oleh karenanya, si orang kaya akan lebih mudah menjadi cerdas karena memperoleh pendidikan yang jauh di atas si orang miskin. Akibatnya, persaingan tidak bisa tidak akan dimenangkan oleh si orang kaya yang memiliki kedudukan dan pendidikan yang tinggi. Tak heran, kalau komposisi kekuatan politik saat ini masih terus dikuasai oleh kekuatan yang itu-itu juga. Sebab demkianlah hakikat demokrasi.

Keempat, Robert A. Dahl, dalam bukunya, A Preface To Democratic Theory (1956), memulai bab pertamanya dengan ungkapan: “Democracy, it is frequently said, rest upon compromise. But democratic theory itself is full of compromises—compromises of clashing and antagonistic principles.” Demokrasi tak lain dari sebentuk kompromi dari kekuatan minoritas dan kekuatan mayoritas, dimana kekuatan mayoritas menjadi pengabsah bagi pemerintahan yang dijalankan oleh para elite (minoritas). Logika para elite tentu saja adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan. Tapi untuk mempertahankan kekuasaan itu, mereka butuh legitimasi kelompok mayoritas, yaitu golongan masyarakat biasa. Pada titik inilah, rakyat umum memperoleh peran signifikan dalam meluruskan proses demokrasi. Para pemilih dituntut untuk cerdas dalam menentukan pilihan. Para pemilih dalam pemilihan umum bisa melakukan hukuman kepada elite yang tidak becus kerjanya, dengan melimpahkan suara kepada elite yang lain. Pada posisi ini, elite dituntut (oleh dirinya sendiri) bersaing dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat agar ia dipilih.

Ironisnya, nampaknya para pemilih kita masih belum cukup rasional dalam proses pemilihan. Pada tahap ini, diperlukan peningkatan daya kritis masyarakat. Dan kondisi transisi demokratis memberikan peluang bagi pencerdasan masyarakat secara bertahap. Tidak arif mengharapkan proses demokratisasi yang demikian cepat. Segala tantangan dan efek samping yang sekarang merisaukan banyak kalangan hanyalah riak dari sebuah dinamika yang lebih luas. Kita tidak mungkin memotong keseluruhan kaki untuk menghindari bisul di betis.

Dan jalan satu-satunya untuk melakukan perubahan adalah melalui Pemilu. Niat untuk memperbaiki saja tidak cukup, diperlukan keterlibatan langsung di dalamnya. Dan Pemilu menyediakan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat, minimal memilih orang yang akan mewakilinya melakukan perubahan, atau menghukum yang tidak becus memerintah dengan tidak memilihnya. Alasan untuk tidak memilih, atau menggagalkan Pemilu, runtuh dengan sendirinya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s