NU dan Harapan Gerakan Civil Society

Mukhtamar NU ke-31 menjadi begitu penting dalam perjalanan konsolidasi demokrasi Indonesia di masa mendatang, sebab NU selama ini memang menjadi penjaga gawang kelangsungan kehidupan demokratis dan liberatif di negeri pluralis ini. Beban sebagai kekuatan civil society telah kadung dititipkan ke pundak organisasi masyarakat Islam terbesar Indonesia tersebut. Dengan jumlah massa 1/3 atau 40 % masyarakat Indonesia (sebagaimana identifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia sepanjang tahun 2004), NU telah menjadi jantung kekuatan masyarakat sipil Indonesia. Baik buruknya organisasi ini, akan sangat mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Mukhtamar kali ini mutlak memilih pemimpin yang kapabel untuk membawa warga NU menjadi garda depan proses pembangunan bangsa. Hal ini menjadi sensitif, karena NU, sebagaimana Indonesia pada umumnya, sedang berada di bawah bayang-bayang bangkitnya konservatisme agama. Diakui atau tidak gejala kebangkitan konservatisme agama tersebut betul-betul menjadi ancaman. Fenomena terorisme dan upaya formalisasi syariat agama yang marak disuarakan sejak reformasi sampai detik ini, bahkan dengan eskalasi yang semakin hari semakin massif, sangat membuat banyak pihak prihatin.

Terorisme dan gerakan fundamentalisme agama secara umum tentu tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan struktural negara, seperti dengan mengagendakan program penangkapan terorim dalam jangka waktu tertentu, sebab terorisme nampaknya sudah menjadi fenomena kultural yang meluas. Kepolisian dan pemerintah mungkin berhasil menangkap par pelaku teror hari ini, tapi besok akan muncul nama-nama baru yang tak kalah kejamnya.

Mobilisasi teroris terus berlanjut karena dukungan legitimasi-legitimasi kultural dan teologis yang juga semakin banyak disosialisasikan.

Sementara itu, kita berhadapan dengan sebuah masyarakat yang sangat mudah goyah dan berpaling menjadi teroris atas nama pembelaan terhadap budaya dan agama. Pada kondisi seperti di atas, kita kemudian menggantungkan harapan besar kepada organisasi keagamaan terbesar seperti NU. Bukan hanya karena NU memiliki massa massif kultural, melainkan NU juga memiliki otoritas legitimasi teologis dan kultural yang sedemikian kuat.

Pertumbuhan terorisme dengan landasan teologis dan budaya hanya bisa diredam dengan gerakan kultural pula, dengan menyerang melalui landasan teologis dan kultural pula. Telah lama NU, sebetulnya, memegang peranan ini. Tanpa kehadiran NU, tidak dapat dibayangkan bagaimana gerakan fundamentalisme dan terorisme itu menjamur secara kultural. Di sinilah kiranya warga NU harus bisa mencari pemimpin ideal untuk mendukung peran NU yang selama ini menetralisir gencarnya secarangan teologis-kultural dari kalangan fundamentalis-teroris. Sosok pemimpin NU tersebut tidak hanya yang menganut pemikiran inklusif dan terbuka, melainkan juga yang berani menghadapi segala tantangan demi tantangan tersebut.

Ketegasan seorang pemimpin di NU sangat dibutuhkan, mengingat masyarakat NU tidak bisa dipercaya penuh menganut sikap pluralis, inklusif, dan demokratis. Ketidak percayaan ini disandarkan pada fakta, bahwa basis terbesar massa NU adalah masyarakat menengah ke bawah yang masih sangat kental dengan fanatisme keagamaan. Peran pemimpin yang tegas akan mampu meredam potensi non demokratis dari ketaatan agamis yang sangat kental tersebut. Selama ini, baik pada waktu menjabat maupun ketika tidak menjabat Ketua Umum PB NU, Abdurahman Wahid telah memerankan sosok pemimpin dan figur NU yang sangat dihormati dan disegani.

Masyarakat NU sangat patuh kepada tokoh yang satu ini. Hal itu dengan baik dimanfaatkan Gus Dur untuk menjadikan basis massa yang ada di belakangnya untuk mendukung nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Bahkan pada masa Gus Dur, NU menjadi momok yang paling menakutkan bagi Orde Baru. Komitmen Gus Dur untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran demokrasi membawa NU sebagai lumbung massa Islam Indonesia menjadi gerakan masyarakat sipil yang massif menegakkan demokrasi. NU jugalah yang kemudian kerap mengubur angan-angan segelintir ummat Islam konservatif yang ingin menegakkan formalisasi syariat Islam di Indonesia. Pendapat seorang Gus Dur tentu bukan pendapat NU secara keseluruhan, tapi “kefanatikan buta” masyarakat NU menguntungkan setiap langkah-langkah Gus Dur yang sebetulnya kontroversial dalam pandangan umum Islam. NU sangat butuh sosok kharismatik bagi warganya, dan juga disegani di luar warga NU itu sendiri. Kekharismatikan seorang pemimpin di lingkungan NU memang telah menjadi identik.

Sejak awal, organisasi ini telah menyandarkan diri kepada kekuatan pesona pemimpin kharismatik, dalam hal ini ulama. Kalau pemimpin NU yang terpilih dari mukhtamar kali ini tidak cukup kharismatik, maka sebetulnya NU telah benar-benar bergeser dari tradisionalisme yang ketat menuju kemodernan. Dan ini adalah fenomena yang tidak meguntungkan bagi NU itu sendiri. Sebab pada akhirnya, NU benar-benar akan menjadi organisasi massa rasional yang akan menjadi politik kekuasaan sebagai panglima. Pada saatnya, semua warga NU akan berlomba-lomba meraih posisi politik dalam jabatan struktural. Siapa saja bisa naik sebagai pemimpin asal mampu melakukan janji-janji politik, dan bukan berdasar kepada kharisma seorang ulama. Dan inilah pertanda kehancuran NU sebagai kekuatan civil society yang sangat diperhitungkan oleh negara.

Sebab NU tidak lagi akan bicara moral, sejauh itu tidak dalam bingkai kepentingan politis. Barangkali NU akan menjadi kelompok politik terbesar di Indonesia. Tapi kemungkinan yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa warga NU akan bercerai berai membentuk faksi-faksi politik kecil. Sehingga, dengan demikian, NU menjadi satu kekuatan yang tidak lagi memiliki arti signifikan di negeri ini, baik secara kultural, maupun politis. Kampanye penolakan terhadap Hasyim Muzadi yang dilakukan Gus Dur dan para pendukungnya ada banyak benarnya. Di samping Muzadi tidak memiliki persyaratan kharismatik yang cukup untuk memimpin NU, yang dengan demikian, namanya muncul sebagai kandidat Ketua Umum juga penuh nuansa politis. Kendatipun Ketua Umum adalah jabatan politis, tapi jabatan itu di kalangan warga NU selalu berarti lain. Tidak lazim jabatan itu diperoleh dengan cara-cara politisi tulen yang penuh dengan manipulasi.NU harus tetap menjadi kekuatan tradisional, agar ia tetap bergerak di ats jalur pengabdian dan gerakan moral.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s