Perspektif Kerukunan Pluralis-Holistik

Tahun 2006 berlalu dengan bayang-bayang bahaya konflik dan kekerasan atas nama agama. Betapa tidak, tahun 2006 dimulai dengan riuh redahnya mobilisasi massa dalam debat teologis-budaya tentang perlunya Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Debat ini tidak hanya melibatkan argumentasi rasional, melainkan masuk pada tataran teologis dengan klaim kebenaran absolut. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di ruang-ruang seminar dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan juga di jalan-jalan, media-media, tempat-tempat umum dan rumah-rumah ibadah.

Debat mengenai RUU APP berlanjut kepada munculnya beragam Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariat Islam. Sebagaimana RUU APP, kemunculan Perda-perda tersebut menuai protes dan debat panjang yang menguras energi. Beberapa pemerintah daerah yang menerapkan Perda tersebut, seperti Tangerang, Bulukumba dan Nanggro Aceh Darussalam (NAD) telah mendapat somasi dari masyarakat sipil, akibat Perda tersebut menelan korban masyarakat tak bersalah.

Pemerintah Tangerang, misalnya, menangkapi perempuan-perempuan yang keluar malam, karena mereka diasumsikan sebagai pelacur, padahal asumsi tersebut sangat subjektif.Debat yang menghiasi berita 2006 ini berakhir tragis ketika masyarakat dan pemerintah Bali mengeluarkan semacam ultimatum, bahwa daerah itu tidak akan segan-segan menarik diri dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika beragam peraturan bernuansa syariat Islam itu tetap diterapkan.

Debat ini juga diakhiri dengan tindakan semi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pengusung RUU APP terhadap para penentang RUU tersebut. Inul Daratista diusir oleh salah satu Ormas pendukung RUU APP dari Jakarta. Ratna Sarumpaet dan Rieke Dyah Pitaloka diteror. LSM Fahmina di Cirebon diserbu oleh sekelompok warga berjubah. Dan yang terakhir, Abdurrahman Wahid (Gus Gur) diusir dari sebuah acara diskusi di Purwakarta oleh, lagi-lagi, para pendung RUU APP dan Perda Syariat.Sebetulnya, persoalan tentang bagaimana mengelola keragaman dalan sebuah interaksi kehidupan bersama yang rukun telah lama terpikirkan. Tetapi, rumusan kerukunan kerapkali tidak memenuhi kebutuhan yang ada.

Kerukunan Teologis

Selama ini, banyak kalangan menganggap bahwa problem kerukunan hanyalah persoalan teologis semata. Sehingga, bentuk usaha penciptaan kerukunan adalah melalui pengaturan prosedur pendirian rumah ibadah dan dialog antartokoh elite agama. Kedua usaha tersebut memandang bahwa persoalan kerukunan antar dan intrakelompok sosial keagamaan semata-mata sebagai masalah “ritual” dan “teologis”.

Dalam banyak kasus konflik yang bernuansa agama, pendekatan yang bersifat teologis kerapkali dianggap sebagai pendekatan yang paling baik. Konflik Ambon, misalnya, coba diselesaikan dengan mendudukkan pelbagai tokoh agama dari dua kelompok yang bertikai. Saat itu lahir apa yang disebut deklarasi Malino. Tetapi apakah konflik dan kekerasan di Ambon benar-benar usai setelah kesepakatan damai “baku bae’” itu didekalarasikan? Jawabannya ternyata tidak, sebab konflik yang terjadi tidak hanya persoalan agama, melainkan juga menyangkut diskriminasi ekonomi, politik dan masalah sosial lainnya. Hal yang hampir sama terjadi di Poso.

Para elite pemerintah dan kelompok yang bertikai merasa bahwa upaya damai di Ambon bisa diterapkan begitu saja dalam kasus Poso. Maka dirumuskanlah deklarasi damai Malino II. Sampai saat ini, bisa disaksikan bahwa konflik agama di Poso masih begitu membara, bahkan bergerak tak terprediksi. Poso bahkan menjadi lahan subur terorisme. Pelbagai peristiwa teror bom meledak di tempat-tempat umum, teror dalam bentuk pembantaian siswa, pembunuhan tokoh agama dan peristiwa kekerasan lainnya menjadi fenomena yang menghiasi lembaran demi lembaran berita media massa mengenai Poso.

Lagi-lagi banyak kalangan menduga bahwa konflik Poso adalah murni konflik agama, yang oleh karenanya harus didekati dengan pendekatan teologis.Ini tentu saja merupakan pandangan yang terlalu menyederhanakan. Sebab masalah hubungan antar kelompok sosial keagamaan lebih rumit dan kompleks dari itu. Ia bisa terkait dengan masalah kesenjangan ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan bahkan politik. Lebih jauh, dialog-dialog teologis antartokoh pimpinan agama tidak serta-merta mendekatkan hubungan antarindividu penganut kelompok sosial keagamaan. Bahkan, massa pengikutnya sering tidak cukup memahami kedekatan dan kemesraan hubungan yang ditampilkan para elite sosial keagamaan pimpinan mereka.

Kerukunan Inklusif

Pendekatan lain dalam penciptaan kerukunan adalah konsep kerukunan inklusif. Pendekatan ini mengatakan bahwa keragaman harus diatasi dengan menutup sekat-sekat interaksi antarpelbagai nilai dan entitas keanekaan. Masyarakat boleh berinteraksi di ruang publik, tetapi tidak harus menggunakan atribut kelompok, harus ada bahasa publik yang berlaku umum. Dengan demikian, setiap individu akan berada dalam peleburan nilai.

Perspektif model ini pernah diterapkan Orde Baru dengan meng”haram”kan masalah-masalah berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dibicarakan di ruang publik.Perspektif kerukunan inklusif bukannya memperkokoh kerukunan, malah justru menyuburkan kecurigaan dan kebencian karena masing-masing tidak saling mengetahui. Ketiadaan komunikasi dan minimalnya interaksi antar dan intrakelompok sosial keagamaan telah menyebabkan mereka saling terasing: kendati mereka hidup berdampingan di suatu wilayah geografis yang sama, mereka ternyata kurang saling mengenal satu sama lain.

Keadaan seperti ini memang telah berhasil meminimalkan konflik antar dan intrakelompok sosial keagamaan. Hal ini terutama dimungkinkan oleh kuatnya peran kontrol dari negara, khususnya lewat aparatur keamanan, yang selalu sigap meredam setiap gejala kesalahpahaman atau bahkan konflik antar dan intrakelompok sosial keagamaan. Itulah sebabnya, kerukunan yang seolah terjadi selama itu, kenyataannya seperti api dalam sekam, di mana di permukaan seolah damai dan tenang, namun di bagian dalam justru membara.

Kerukunan Pluralis

Kegagalan dua model pendekatan di atas tampak nyata dalam pelbagai kasus kekerasan dan anti-kerukunan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Padahal, sejak reformasi, pendekatan represif terhadap pelbagai keragaman, khususnya agama telah ditinggalkan. Di satu sisi, era keterbukaan membawa dampak maraknya politik identitas. Tetapi pilihan instrumen toleransi yang bersifat teologis juga tampak tidak tepat sasaran, di sisi lain.Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Berbagai konflik dan kekerasan atas nama agama tersebut tidak harus dipandang sebagai persoalan identitas agama semata, tetapi juga terkait dengan persoalan sosial yang lain.

Dalam hal ini, kesenjangan ekonomi, politik dan budaya harus betul-betul mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Di sisi lain, pendekatan inklusif harus ditingkatkan menjadi pendekatan yang pluralis. Pluralisme tidak mengandaikan bahwa semua perbedaan harus dileburkan dalam satu identitas tunggal, seperti proyek “budaya nasional” atau identitas nasionalnya Orde Baru. Semua perbedaan harus mendapat tempat dan pengakuan dalam kehidupan publik. Perbedaan tidak hanya harus diakui, melainkan juga diangkat dan dirayakan. Pluralisme tidak harus mencari titik temu persamaan, sebab perbedaan adalah keniscayaan. Yang lebih penting dilakukan adalah bagaimana hidup damai dalam perbedaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s