Soeharto Lengser Meninggalkan Sistemnya

Terhitung sejak tahun 1998, ketika rezim Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan demokratis masyarakat Indonesia, kita telah barada pada tahun ke-7 transisi menuju demokrasi. Pertanyaan yang kerapkali menghantui adalah seberapa jauh capaian demokratis yang dicita-citakan itu? Dan seberapa banyak dampak poisitif kepada masyarakat perihal transisi demokrasi ini? Di banyak negara yang pernah mengalami masa transisi demokrasi, berbagai fenomena yang muncul nampak berbeda. Salah satu ukuran keberhasilan negara demokratis adalah ketika telah tercapai tingkat kebebasan yang penuh kepada masyarakat dalam beraktivitas, baik aktivitas ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Kalau masih ada rasa ketidakpercayaan akan keamanan di sebuah masyarakat, maka proses konsolidasi demokratis nampaknya belum bisa dinilai secara lebih positif.

Dalam Political Order in Changing Societies, Samuel P. Huntington memang mengemukakan sebuah tesis bahwa negara yang sedang mengalami perubahan, dari keterbelakangan menuju kemajuan, atau dari otoritarianisme menuju negara demokratis liberal, maka akan cenderung nampak riak-riak disstabilitas, baik dalam bidang ekonomi maupun politik dan problem sosial kemasyarakatan lainnya. Fenomena ketidak stabilan, menurut Huntington, tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi negatifnya saja, melainkan kita harus memunculkan juga sisi positifnya bagi kemajuan masa depan suatu bangsa. Kenapa itu terjadi, karena negara yang sedag merangkak maju berarti terjadi sebuah pendobrakan terhadap tatanan yang pernah terbakukan (status quo). Mendobrak sesuatu yang telah sebelumnya dianggap mapan bukanlah pekerjaan ringan, selalu akan muncul pergolakan dalam proses pendobrakan tersebut.

Soeharto, beserta seluruh sistemnya, pada masanya, adalah sebuah tembok besar sistem yang diterima begitu saja (taken for granted) oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sampai pada akhirnya beberapa kelompok kaum terpelajar bangsa Indonesia mulai menggugat dominasi “Soehartoisme.” Pada saat itu, kendatipun kelompok penggugat ini tentu masih jauh lebih sedikit ketimbang para pendukung Soeaharto, tapi setidaknya mereka mampu mengkonsolidfasikan kekuatan secara efektif, sehingga opini publik sedikit demi sedikit mulai tergugah, maka runtuhlah kekuasaan Soeharto tersebut pada tahun 1998. Kejatuhan Soeharto yang begitu mendadak pada tahun 1998 itu ternyata tidak diikuti oleh kejatuhan sistem Soehartoisme secara keseluruhan. Sehingga, kendatipun secara fisik Soeharto tidak lagi berkuasa, tapi ternyata sistemnya masih menjadi anutan mayoritas pemimpin bangsa.

Itulah sebabnya, agenda utama reformasi mengenai perubahan sistem dengan menghapuskan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ternyata tidak semudah menghancurkan Sang Diktator (baca: Soeharto). Kita bersyukur bahwa berita-berita televisi dan koran mulai dihiasi berita-berita tentang penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pengadilan sejumlah koruptor. Kita berharap isu ini terus bergulir bak bola salju dan menyeret sebanyak mungkin koruptor ke pengadilan (setidaknya ke pengadilan). Tentu kita sangat berharap kasus yang sekarang marak dibicarakan bisa dituntaskan dengan seadil-adilnya, sebab jauh di hadapan kita masih terlalu banyak kasus yang butuh penagana serius, terutama kasus para koruptor kelas kakap yang belum tersentuh sama sekali. Barangkali keresahan masyarakat akan wabah korupsi sedikit terhibur dengan terungkapnya beberapa kasus, tapi hiburan itu bukan berarti menghilangkan fakta bahwa ketakutan masyarakat masih teramat jauh lebih besar.

Pada ranah yang lain, reformasi dan transisi demokrasi malah memunculkan fenomena baru yang sangat menakutkan, yakni fenomena munculnya budaya kekerasan dalam masyarakat. Budaya kekerasan ini terutama munculnya dari ketidaksadaran sekelompok masyarakat akan pluralitas atau keragaman masyarakat Indonesia. Pemaksaan kehendak untuk memonopoli wacana kerapkali muncul di pemberitaan. Dan ironisnya, kasus kekerasan ini malah sangat marak di dunia yang seharusnya suci, lembut, dan penuh kedamaian, yaitu agama. Beberapa kasus kekerasan dalam bentuk pemaksaan monopoli kehendak adalah dikelurkannya fatwa mati untuk Ulil Abshar-Abdallah oleh sejumlah ulama di Jawa Barat akibat Ulil dianggap kafir; dilayangkannya somasi terhadap Jaringan Islam Liberal yang menayangkan iklan bertajuk Islam warna warni, dicabutnya peredaran kaset salah satu album terbaru Iwan Fals karena dianggap menghina agama Hindu dengan mencantumkan lukisan salah satu Dewa dalam agama Hindu di sampul kaset album tersebut, didemonya kelompok musik Dewa yang dianggap menghina Allah karena mencantumkan logo Allah pada sampul kaset album terbaru Dewa dan juga karena Dewa menjadikan logo Allah sebagai latar alas panggung tempat mereka konser, dijadikannya M. Yusman Roy di Malang sebagai tersangka karena dia mengajarkan konsep salat dua bahasa, difatwa matinya salah satu mahasiswa IAIN Bandung karena dianggap menghina Islam ketika mahasiswa tersebut mengatakan “anjing hu akbar,” difatwa matinya beberapa mahasiswa UIN Jakarta karena mereka melakukan demonstrasi menentang pewajiban berjilbab di kampus mereka yang itu dianggap melanggar nilai-nilai kebebasan beragama, dan seterusnya.

Berbagai kasus itu adalah contoh yang banyak dikonsumsi oleh publik, sehingga rasa aman dalam kehidupan transisi demokratis ini menjadi tidak nyaman. Betul bahwa ada banyak hal yang sedang didobrak oleh transisi demokrasi, tapi banyak juga hal lain yang sama menakutkannya dengan otoritarianisme Orde Barunya Soeharto. Kalau demokrasi masih dimaknai sebagai satu kondisi dimana distribusi kekuasaan bisa melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam kontestasi dan partisipasi, maka suasana yang terjadi saat ini nampak betul memenuhi standar demokratis tersebut. Seluruh warga negara belum bisa berkontestasi dan berpastisipasi secara penuh dan fair kalau masih terjadi ketidakstabilan keamanan, dimana ancaman dan ketidakbebasan berpendapat masih terjadi. Banyak orang yang mengecam Soeharto karena kungkungannya terhadap kebebasan, tapi secara diam-diam masih terlalu banyak yang menganut paham Soeharto, yang tidak menginginkan perbedaan pendapat terjadi di negeri ini. Soeharto lengser meninggalkan sistemnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s