Tutut dan Transisi Demokrasi Tahap II

Tiba-tiba jagad politik Indonesia digemparkan oleh munculnya nama Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) sebagai calon presiden pada Pemilu 2004. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan mantan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jendral (Purn.) R. Hartono dengan tegas memilih Tutut sebagai calon presiden. Munculnya nama Tutut dalam bursa calon persiden membuyarkan berbagai hasil penelitian selama ini, atau setidaknya hasil-hasil penelitian itu harus tertunda.

Di atas segalanya, munculnya nama Tutut membawa angin segar bagi proses perjalanan transisi menuju demokrasi. Bahkan dari kemunculannya itu pulalah bisa ditarik satu kesimpulan, bahwa transisi demokrasi kita telah memasuki tahap kedua, setelah tahap pertama pada tahun 1998. Fenomena politik demokratis di Indonesia telah mengaburkan batas-batas kekuatan lama dan kekuatan reformis. Apa yang disebut sebagai kekuatan lama, ternyata juga muncul dalam kekuatan yang baru berkuasa. Kita sulit mendapati perbedaan signifikan di antara keduanya, kecuali bahwa sekarang disebut demokratis dan dulu tidak demokratis (otoriter).

Tapi sesungguhnya gerak maju itu sangat minim, untuk tidak menyebut tidak bergerak. Orde Baru diruntuhkan oleh sebuah gerakan anti KKN. Tapi rezim yang berkuasa selanjutnya juga terlihat berlumur dosa dalam kubangan KKN. Orde Baru runtuh karena krisis ekonomi, tapi krisis itu sampai sekarang semakin mencekik. Orde Reformasi ternyata tidak bisa berbuat banyak menghadapi masalah bangsa. Tak ayal lagi, ada kecenderungan kuat di masyarakat bawah untuk kembali ke masa Orde Baru. Banyak orang yang kemudian mempertanyakan rezim yang disebut sebagai demokratis ini. Kalau pada masa otoriter KKN dilakukan terpusat, maka pada masa demokratis KKN dilakukan secara merata. Terjadi demokratisasi KKN di dalam tubuh bangsa melarat ini.

Hakikat Demokrasi

Mengapa pencalonan Tutut menjadi pertanda transisi demokrasi tahap kedua? Dari awal reformasi, banyak orang yang meragukan ide tentang penghancuran Orde Baru sampai ke akar-akarnya atau “pemotongan satu generasi.” Ide tersebut adalah ide utopis yang mustahil tercapai. Tidak ada pemimpin bangsa Indonesia saat ini yang benar-benar bisa lepas dari rezim Orde Baru.

Reformasi telah bergulir, Soeharto telah ditumbangkan, Pemilu jujur dan adil telah dilaksanakan, tapi siapa yang bisa menjamin kepemimpinan telah benar-benar diambil alih oleh rakyat dan bergerak di atas kepentingan rakyat? Amin Rais, Akbar Tanjung, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan berbagai elit lainnya bukanlah tokoh baru dalam ranah elit Indonesia. Mereka semua, dari sononya, adalah penguasa-penguasa. Kekuasaan tidak pernah berubah di Indonesia, tetap saja bergulir di antara segelintir elit penguasa. Inilah kahikat demokrasi.

Robert A. Dahl, A Preface To Democracy Theory, pertama-tama menyebut demokrasi sebagai ajang kompromi. Sesungguhnya beda demokrasi dan non-demokrasi sangatlah tipis. Bahkan kita sebetulnya tidak pernah disuguhi praktek demokrasi sebagaimana konsep-konsep ideal yang selama ini dikampanyekan. Demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sesungguhnya, tidak pernah terjadi dalam dunia riil negara demokratis.

Demokrasi hanya menyediakan fasilitas bagi setiap elit untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Dan kekuasaan akan berputar di sekitar para elit saja. Pemilihan umum hanya menjadi alat legitimasi bagi seorang elit untuk berkuasa. Pemilu tidak pernah adil memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat. Sebab Pemilu telah didahului oleh sebuah proses sosial yang tidak dapat dibendung oleh siapapun. Mereka yang telah terlahir dari kalangan elit tetap akan menjadi elit. Sementara yang kere tetap akan terpinggirkan. Anak seorang elit akan mendapatkan fasilitas yang lebih. Masa bayi mereka akan mendapat gizi yang cukup, sehingga mempunyai daya tahan tubuh dan kesehatan yang terkontrol. Oleh karenanya, pertumbuhan otaknya menjadi cerdas. Kemudian mereka akan dengan mudah memasuki sekolah-sekolah bergensi dalam dan luar negeri. Setelah itu mereka akan dengan mudah menduduki posisi-posisi elit, disamping karena hubungan primordial dengan kalangan elit, bekal kesarjaan juga mereka miliki.

Bandingkan dengan anak yang dilahirkan dari orang pinggiran yang bermukim di tempat kumuh. Karena orang tuanya miskin, susu dan gizi adalah barang langka. Kesehatan sang anak tidak akan terkontrol. Pertumbuhan otak dan fisiknya tidak akan stabil. Oleh karenanya, dia akan susah untuk menjadi cerdas, apalagi perhatian orang tua yang kurang. Barangkali dari kecil, anak itu sudah ikut bekerja. Kalaupun sempat sekolah, sekolahnya mungkin di sekolah gratis. Belajarnya juga tidak akan efektif. Mereka akan sangat susah masuk perguruan tinggi untuk bersaing dengan anak-anak elit yang berduit dan telah mengikuti kursus pribadi sana-sini. Proses sosial membuat mereka kalah di semua lini. Alih-alih jadi elit, cari makan saja susah.

Kekuasaan pada akhirnya hanya akan berputar-putar di kalangan darah biru. Darah merah, apalagi darah hitam, jangan harap mendapat kekuasaan. Ini nyata dalam dunia demokratis. Tiga orang putri Bung Karno menjadi ketua partai peserta Pemilu. Putri Soeharto menjadi calon presiden. Para jendral dan menteri kaki tangan Soeharto memimpin partai-partai peserta Pemilu. Elit-elit NU dan Muhammadiyah juga tetap menjadi pemain utama politik nasional. Demikian pula generasi Masyumi. Para elite agama juga terlibat. Lalu dimana partai para petani, partai para tukang becak, partai orang-orang terpinggirkan? Sekali lagi, ini riil politik demokratis. Yang pinggiran tetap terpinggirkan. Dan penguasa tetap akan berkuasa. Demokrasi hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan mereka.

Kendati demikian, demokrasi masih sedikit lebih baik dibanding sistem pemerintahan manapun yang tidak demokratis di dunia ini. Satu hal yang ditawarkan oleh demokrasi adalah adanya kesempatan untuk mengevaluasi. Elit yang tidak becus berkuasa bisa dipecat dan digantikan oleh elit yang lain. Rakyat punya kesempatan untuk menilai elit melalui Pemilu. Walaupun ujung dari Pemilu adalah kekuasaan para elit, setidaknya mereka bisa bersaing dan tentu saja memperbaiki diri di depan rakyatnya. Itu satu-satunya keunggulan dalam demokrasi, meskipun kita juga masih menghadapi kendala para pemilih yang memiliki kecenderungan tidak rasional.

Transisi Tahap II

Mengapa Tutut menjadi pemicu transisi demokratisi tahap II? Dalam demokrasi, tidak mungkin menutup diri terhadap satu kelompok dalam masyarakat untuk bersaing secara sehat. Kelompok Tutut adalah kelompok lama. Mereka, sejak puluhan tahun, telah menjalankan kekuasaan yang otoriter non demokratis, meskipun mereka juga melaksanakan Pemilu. Tampilnya mereka dalam politik demokratis merupakan fenomena yang menarik. Di sini terlihat kecenderungan kelompok lama untuk bertobat.

Pada tahap pertama transisi, kelompok lama seperti kehilangan muka di depan publik dan dihilangkan dalam rimba dosa mereka. Pada tahap kedua, kelompok lama kembali ke ranah publik untuk berkompetisi secara sehat dengan yang lain. Kekhawatiran yang muncul adalah wajar, mengingat sepak terjang mereka di masa lalu. Tapi optimisme juga satu yang cukup rasional. Tidak mungkin mereka akan terus bersembunyi dan dikucilkan. Keikutsertaan mereka ikut Pemilu demokratis adalah satu hal yang patut diacungi jempol, setidaknya mereka mengakui proses demokratis ini dan tidak menggunakan kekuatan anarkhis mereka untuk merebut kekuasaan secara paksa. Kalau mereka menang, keikutsertaan dalam Pemilu menandai perubahan pola pikir mereka tentang sebuah pemerintahan demokratis.

Saya kira tidak ada salahnya kekuatan lama kembali berkuasa, tapi dalam bentuk yang demokratis, apalagi rezim yang baru juga tidak jauh berbeda dengan rezim lama. Kalau mereka berkuasa dan menjalankan kekuasaan tanpa batas dan tidak demokratis, rakyat tentu sudah tau apa yang seharusnya mereka lakukan.

Kesimpulan ini tentu saja tidak ada kaitannya dengan proses hukum pidana yang sedang berlangsung. Terlepas dari tuntutan pidana yang ditimpakan kepada kebanyakan kelompok lama akibat dosa-dosa mereka di masa lalu, mereka juga punya hak untuk berkuasa kembali dalam sistem demokrasi; mereka juga punya hak untuk memperbaiki diri dengan menerapkan kekuasaan yang bersih dari KKN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s