Stabilisasi Reformasi

Reformasi yang digulirkan oleh pelbagai komponen bangsa 10 tahun yang lalu adalah pintu masuk bagi segala kemungkinan. Era transisi ini membuka kemungkinan bagi terciptakan demokrasi yang stabil, tetapi juga membuka kemungkinan bagi berkuasanya kembali rezim otoriter lama, otoriter baru, atau anarki yang tiada henti. Di titik inilah, perlu terus dilakukan upaya mengawal reformasi agar tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Enam agende reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa tahun 1998 perlu terus dijaga dan dijadikan semacam indikator berhasil tidaknya era reformasi ini. Enam agenda reformasi itu adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi TNI/Polri, dan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Secara umum, sebagian besar agenda reformasi ini memang belum tersentuh secara maksimal. Tetapi tidak juga mungkin dipungkiri bahwa usaha-usaha ke arah itu sudah dilakukan.

Pertanyaan besarnya adalah kenapa usaha yang sudah coba dilakukan itu tampak belum maksimal? Penegakan hukum tampak berhenti pada angan-angan dan harapan ketimbang mewujud pada tataran riil.  Pemberantasan korupsi masih terlalu banyak menjadi sekedar wacana. Soeharto yang diduga menjadi salah satu koruptor nomor wahid tidak pernah tersentuh hukum sampai ajal menjemput. Amandemen konstitusi masih berjalan setengah-setengah. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri tampak tidak berpengaruh pada kinerja kedua lembaga tersebut. Sementara otonomi daerah malah mempersubur praktik korupsi dan menjadi lahan subur tumbuhnya radikalisme agama dan sekratianisme kedaerahan.

Sebetulnya era transisi adalah era yang paling sulit bagi sebuah bangsa. Era ini menjadi ajang pertarungan banyak sekali kepentingan. Kekuatan lama yang tidak sepenuhnya kehilangan kekuasaan akan berusaha memulihkan kekuasaannya kembali. Sementara penguasa baru masih terlalu rapuh dan tidak memiliki dukungan kuat dari jaringan birokrasi yang masih sangat dikuasai oleh rezim lama. Tentu saja sangat sulit mengharapkan sebuah perubahan cepat pada kondisi semacam ini.

Yang mungkin dilakukan adalah sebuah perubahan gradual, dimana rezim baru dan kekuatan lama terus melakukan dialog dan negosiasi. Negosiasi adalah pekerjaan yang melelahkan dan membutuhkan energi yang tidak sedikit, tetapi ini harus dilakukan agar perubahan gradual terus terjadi. Jika tidak, maka anarki dan jatuhnya korban akan menjadi menu sehari-hari. Alih-alih terjadi perubahan signifikan, yang terjadi justru adalah ketidakstabilan akut yang susah dipulihkan.

Ketidakstabilan politik dan keamanan yang mungkin timbul dari konfrontasi yang berlebihan antara rezim baru dan kekuatan lama akan berpengaruh besar kepada iklim pertumbuhan ekonomi. Sementara stabilitas pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang kerapkali lumrah di masa transisi. Sebagaimana lazim gejolak ekonomi, ia akan meluluh lantakkan rezim apapun yang sedang berkuasa. Itulah yang membuat presiden Soekarno dan Soeharto jatuh. Kita sangat tidak menghendaki era reformasi ini akan berakhir tragis hanya karena semua rezim yang berkuasa tidak memperoleh legitimasi rakyat karena gejolak ekonomi yang tak terkendali.

Di sinilah rezim yang sedang berkuasa dituntut untuk bisa menyelesaikan dilema yang ada. Rezim harus mampu memberikan kepuasan ekonomis jangka pendek tetapi tetap harus mengagendakan kebijakan jangka panjang agar rezim tidak rapuh. Kebijakan-kebijakan jangka pendek kerapkali bertentangan secara diametris dengan kebijakan jangka panjang. Kebijakan-kebijakan jangka pendek adalah kebijakan populis yang bisa meredam gejolak. Sementara kebijakan jangka panjang kerapkali mengusik ketenangan rakyat banyak karena dampak-dampak sosial sementara yang ditimbulkannya. Kebijakan menunda pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) adalah kebijakan populis jangka pendek yang sangat penting untuk menahan gejolak rakyat. Tetapi pencabutan subsidi BBM secara gradual mutlak diperlukan untuk kemandirian ekonomi di masa mendatang.

Keduanya harus ditempuh, sebab transisi yang terlalu lama berarti berada pada situasi yang tidak menentu yang juga terlalu lama. Pada situasi di mana rakyat menunggu banyak kemungkinan, maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak perlu juga mungkin muncul. Transisi ini harus segera diakhiri dengan kebijakan-kebijakan yang tidak revolusioner dan memancing gejolak sosial. Dalam hal ini, pada tingkat tertentu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menyadari hal ini. Mereka tidak selamanya harus larut dalam antisipasi masa depan, tetapi juga masa kini yang mendesak.

Robert Dahl pernah memberikan analisa bahwa sebuah negara yang potensial menjadi negara dengan demokrasi yang stabil dan tidak mudah diruntuhkan adalah jika ia telah bertahan selama 20 tahun. Adalah penting mempertahankan era demokratis ini selama mungkin agar ia menjadi sistem yang kokoh dan tidak mudah digoyang oleh kekuatan non-demokratis apapun, meskipun dengan itu idealisme harus ditunda dengan kompromi-kompromi jangka pendek. []

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s