Menunggu Komitmen Pluralisme PKS

Koran Tempo, 25 Juni 2010

Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi lebih terbuka dan pluralis patut dihargai. Ini membuktikan bahwa realisme politik juga terjadi di tubuh partai yang sangat Islamis sekalipun. Kita patut terus mendorong PKS tetap berada di jalur keterbukaan dan pluralisme itu.

Upaya untuk mendorong PKS terus melanjutkan visi pluralismenya penting mengingat partai ini adalah partai Islam yang sangat kental dengan perjuangan agenda-agenda Islamis. Agenda-agenda Islamis yang sejauh ini diperjuangkan tampak cukup berbeda dengan visi pluralisme yang sekarang coba dibangun.

Sejak awal pendiriannya, ketika masih bernama Partai Keadilan, partai ini menjadi partai garda depan yang menghendaki penerapan syariat Islam. Tahun 1999, partai ini mendukung sepenuhnya Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi yang mendasari pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Isi Piagam ini memang memberi ruang kebebasan bagi non-Muslim dalam pemerintahan Muslim. Tapi Piagam ini tampak kurang relevan dalam konteks Indonesia yang dibangun bersama oleh banyak sekali unsur. Bagaimanapun, Piagam Madinah adalah identik dengan salah satu kelompok masyarakat.

Tahun 2005, PKS adalah partai yang paling getol memperjuangkan pengesahan Undang-undang Pornografi (awalnya bernama UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi). Undang-undang ini melukai rasa solidaritas dengan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki definisi berbeda dalam hal pakaian dan aturan pornografi. UU ini diskriminatif karena secara langsung mengandaikan kebudayaan suatu kelompok sebagai porno dan harus dilarang.

UU Pornografi juga potensial menghambat kreativitas kesenian Indonesia. Segera setelah UU ini disahkan, pemerintah Jawa Barat langsung menyebut tari Jaipong sebagai porno yang karenanya harus dibatasi bentuk gerakannya. Pemerintah Kota Bekasi (salah satu basis massa PKS), juga membongkar patung Tiga Mojang di pintu gerbang Perumahan Harapan Indah. Patung bergambar tiga perempuan itu dianggap tak pantas berada di sebuah kota dengan penduduk mayoritas Muslim. Padahal, patung itu adalah satu dari sangat sedikit karya seni patung di kota-kota besar di Indonesia.

Sebetulnya PKS sudah sejak tahun 2004 mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka. Pada kampanye Pemilu 2004, PKS mengusung slogan “bersih dan peduli.” Pada tataran retorika, PKS seolah hendak menjaga jarak dari kesan sektarian Islamis. Menjelang Pemilu 2009, PKS bahkan mendaku sebagai partai pluralis. Di beberapa daerah berbasis massa non-Muslim, PKS merekrut kader non-Muslim dan berhasil mendudukkan mereka di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun begitu, sebuah partai menjadi terbuka dan pluralis tidak diukur berdasarkan ucapan dan pernyataan para elit semata. Sejumlah fakta pilihan politik harus mencerminkan sikap itu di lapangan. Membaca PKS pun tidak cukup hanya melihat perilaku elitnya. Tidak seperti partai-partai lain, PKS lahir dari sebuah gerakan sosial Islamis. PKS adalah kelanjutan dari gerakan Islamis yang telah ada sejak awal 1980-an, pasca Revolusi Iran. Gerakan yang muncul pada era Soeharto ini pada mulanya adalah gerakan bawah tanah. Mereka tidak leluasa bergerak di bawah pemerintahan otoriter yang berjarak dengan gerakan Islamis. Pada masa itu, Tarbiyah (embrio PK/PKS) barulah berupa gerakan dakwah. Mereka bergerak di kampus-kampus sekuler.

Ketika Orde Baru mulai mendekati gerakan Islam dengan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Tarbiyah juga semakin leluasa muncul ke permukaan dalam bentuk gerakan yang lebih terorganisir. Mereka membuat organisasi Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Di akhir kekuasaan Orde Baru, gerakan ini semakin radikal dan politis. Jika pada awalnya Tarbiyah hanya bergerak dalam bidang religiositas, maka pada masa itu mereka sudah mulai berbicara tentang negara. Pada masa itulah aktivis-aktivis Tarbiyah membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sejarah kemudian mencatat, KAMMI bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya, menjadi motor penggerak Reformasi yang menjatuhkan Soeharto.

Terbukanya struktur kesempatan politik (political opportunity structure) pasca runtuhnya Orde Baru dimanfaatkan para aktivis Tarbiyah untuk benar-benar bermetamorfosis dari gerakan dakwah menjadi partai politik. Mereka mendirikan Partai Keadilan dan menjadi peserta Pemilu 1999. Kini partai itu menjadi partai pemenang keempat dalam Pemilu 2009 dan telah dua periode berada dalam koalisi pemerintah.

Burhanuddin Muhtadi (2010) menyebut PKS sebagai partai gerakan. Karena itu, karakter gerakan yang melekat pada partai ini menyebabkan PKS tak bisa dibaca berdasarkan pengakuan elitnya saja. Aspek gerakan sosial seperti demonstrasi massal harus menjadi salah satu fokus perhatian.

Betul bahwa pada tataran elit, PKS tampak seperti telah membuka diri dan menjadi partai pluralis. Tetapi pada aspek gerakan, partai ini tampak belum beranjak dari posisi semula. Muhtadi mencatat bahwa hampir semua demonstrasi PKS berisi agenda-agenda Islamis. Mereka menggerakkan demonstrasi-demonstrasi besar untuk mendukung RUU Pornografi. Partai ini juga tercatat sangat getol melakukan demonstrasi anti-Israel. Pada setiap perayaan ulang tahun partai, PKS selalu melakukan penggalangan massa menentang Israel.

Penggalangan massa untuk menentang sebuah negara di belahan dunia yang jauh tampak tidak lazim dilakukan sebuah partai politik yang nota bene sedang memegang kekuasaan. Bukankah akan lebih efektif memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangan untuk melakukan lobi-lobi internasional? Nyatanya, maksimalisasi kekuatan politik PKS untuk mendukung kemerdekaan Palestina tidak cukup serius.

Dengan begitu, gerakan massif kader-kader PKS untuk mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari bentuk karakter Islamis semata. Fakta bahwa kader-kader PKS tidak memberi respon terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan lain seperti yang menimpa Tibet dan kelompok Ahmadiyah di Pakistan adalah pertanda bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina hanyalah buah dari agenda Islamis yang mereka perjuangkan. Sektarianisme itu masih sangat kuat melekat.

Untuk menjadi partai terbuka dan pluralis, PKS tidak cukup merangkai kata-kata. Kita berharap PKS memberi bukti, bukan sekedar janji. Di samping rakyat Palestina, rakyat Tibet, Ahmadiyah Pakistan, masyarakat Papua, jemaah Ahmadiyah dan kelompok-kelompok minoritas lain di Indonesia juga korban kesewenang-wenangan yang patut diperhatikan. Selain rakyat Palestina, mereka juga mesti dibela. Seorang pluralis tidak akan membiarkan UU diskriminatif tentang Pornografi lolos dan disahkan DPR. Seorang pluralis tidak akan membiarkan UU yang hanya memberi ruang hidup bagi enam agama, sembari mengabaikan hak-hak hidup ratusan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat kita yang majemuk ini.

Advertisements

2 thoughts on “Menunggu Komitmen Pluralisme PKS

  1. ahmad

    Semoga PKS tetap percaya diri dalam memperjuangkan nilai2 Islam. Jangan takut dengan pendapat para pengamat. Karena memang taktik dalam menyerang umat muslim itu bukan menyerang fisik, serang lah pemikiran dan wacananya. Pluralis berarti menghargai perbedaan. Pluralisme berarti mensamaratakan semua agama agama. Islam dan PKS sejak dulu menghargai perbedaan.

    Like

  2. deludetak

    emang sudah saatnya PKS harus menjadi partai yang terbuka bila tidak ingin ditinggalkan oleh pemilihnya. walau bagaimana pola peradaban masyarakat indonesia sejak dari dulunya sudah sangat plural. cinta damai, tepo saliro dan toleran.pesan dari saya jangan bawa bawa budaya arab dipaksakan masuk indonesia, tidak cocok, apalagi budaya kekerasanya.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s