Pendidikan untuk Warga Miskin di DKI

“Saya sangat terbantu dengan program-program pak Ahok ini. Uang yang tadinya untuk bayar sekolah, sekarang bisa dipakai untuk beli beras,” demikian ibu Wiwi dari Kramat Jati, Jakarta Timur.

Apa yang dirasakan oleh Ibu Wiwi sama dengan perasaan seluruh warga DKI Jakarta yang memperoleh manfaat langsung dari program-program kebijakan sosial yang digagas oleh Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Ahok memang memiliki perhatian khusus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan. Melalui program subsidi pendidikan untuk kalangan miskin, pemerintah provinsi hendak menghapus jurang kesempatan antara anak-anak orang kaya dan orang miskin di Jakarta dalam menggapai cita-cita. Karena itu, program bantuan pendidikan di Ibukota tidak main-main.

Tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ahok, anggaran bantuan pendidikan untuk anak-anak miskin naik berkali-lipat, dari sekitar 33 milyar rupiah tahun 2012 menjadi 455 milyar rupiah di tahun 2013. Angka itu kemudian meroket menjadi 2,3 trilyun rupiah di tahun 2015 dan 2,5 trilyun rupiah di tahun 2016.

Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan kaum marjinal membuat DKI menolak program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih program di sektor yang sama. Kartu Jakarta Pintar sudah jauh lebih cukup untuk anak-anak usia sekolah di ibukota.

Selain perluasan akses dan peningkatan mutu, pemerintah provinsi DKI juga secara serius memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru. Prinsipnya adalah bahwa seiring dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, maka mereka juga akan bekerja lebih professional yang mengedepankan hasil dan prestasi anak-didik. Tahun 2011, rata-rata pendapatan guru dalam bentuk gaji, sertifikat dan tunjangan kinerja hanya sekitar 9,6 juta rupiah perkepala perbulan. Angka ini naik signifikan menjadi sekitar 14,5 juta rupiah per bulan pada tahun 2016. Hanya dalam tempo 5 tahun, pendapatan guru naik sekitar 50 persen.

Dampak prioritas anggaran di bidang pendidikan ini langsung terasa. Tahun 2015, angka putus sekolah di tingkat SD hanya 0,02%. Artinya hampir tidak ada murid SD yang putus sekolah di Jakarta pada tahun ini. Demikian pula dengan jenjang pendidikan di atasnya, yakni 0,12% untuk SMP dan 0,41% untuk SMA.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mencanangkan program bantuan beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi. Bagi anak-anak kurang beruntung di Jakarta yang memiliki dan menggunakan Kartu Jakarta Pintar dan berhasil masuk ke perguruan tinggi akan diberi beasiswa sebesar 18 juta rupiah per-tahun. Program ini sudah berjalan sejak Juni 2016. Untuk tahap awal, program ini hanya berlaku untuk anak-anak yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri.

Menurut Basuki Cahaya Purnama (Warta Kota, 2 Mei 2016), program beasiswa ini adalah murni inisiatif pemerintah provinsi setelah berhasil melakukan efisiensi anggaran pendidikan.

Ibu Wiwi mengaku anaknya pernah dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo selama sebelas hari. Tak sedikitpun ia mengeluarkan biaya untuk pengobatan anaknya. Fakta pembangunan dan keberpihak Ahok dan Djarot pada warga miskin di DKI Jakarta akan menjadi pertimbangan utama Ibu Wiwi dan keluarganya dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta nanti.

Dimuat Jakarta Asoy, 24 November 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s