Pengangguran Hampir Hilang di Jakarta

Kalau anda biasa berkeliling Jakarta, anda akan menemukan sesuatu yang berubah. Dulu di setiap perempatan jalan, banyak sekali pengemis atau peminta-minta. Beberapa tahun terakhir, warga yang melakukan aktifitas itu di DKI Jakarta semakin sulit ditemukan. Rupanya profesi sebagai pengemis dan peminta-minta semakin tidak diminati oleh warga ibu kota. Apa yang terjadi?

Secara makro memang sedang terjadi perubahan besar-besaran di DKI Jakarta. Badan Pusat Statistik menemukan bahwa di DKI Jakarta, pengangguran terkikis signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2016 mencatatkan rekor terendah pengangguran terbuka dalam 20 tahun terakhir. Jika dilihat dari tahun 1986 (sebagaimana data yang ada di BPS) atau dalam 30 tahun, maka angka pengangguran terbuka tahun ini adalah yang terendah setelah tahun 1993.

Semester kedua 2016, pengangguran terbuka di DKI Jakarta hanya sekitar 6,12%, sementara di semester pertama 5,77 persen. Angka ini turun secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011 atau satu tahun sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaya terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Tahun 2011, angka pengangguran terbuka di ibu kota berkisar 10,86 persen (semester pertama) dan 11,69 persen (semester kedua). Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi-Ahok yang kemudian dilanjutkan oleh Ahok-Djarot berhasil mendorong penyerapan tenaga kerja secara maksimal di DKI Jakarta hanya dalam waktu kurang dari lima tahun.

Untitled

Ada beberapa penjelasan yang bisa ditarik dari fenomena ini. Pertama, pemerintah DKI berhasil menciptakan suasana yang kondusif bagi para pencari kerja. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya iklim investasi di ibu kota yang secara langsung membuka lapangan kerja. Reformasi birokrasi yang sejak awal didorong oleh Gubernur Ahok berhasil meningkatkan performa pelayanan publik di DKI.

Januari 2012, Basuki Tjahaya Purnama meresmikan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang menyelenggarakan pelayanan terpadu di 318 lokasi pelayanan meliputi tingkat provinsi, 6 di tingkat kabupaten/kota, 44 tingkat kecamatan, dan 267 tingkat kelurahan. Cakupan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini merangkum 518 satuan perizinan dan non-perizinan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, ketenaga kerjaaan, penanaman modal, pariwisata, kepemudaan, dan seterusnya.

Melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu itu, gairah investasi meningkat. Hal ini kemudian mendorong pembukaan lapangan kerja di pelbagai sektor. Tahun 2015, target penaman modal asing dan domestik DKI adalah 67 trilyun rupiah, berhasil direalisasikan sebesar 60 trilyun rupiah. Sementara target tahun 2016 adalah sebanyak 73 trilyun rupiah.

Proyek pembangunan infrastruktur di DKI juga tentu memiliki sumbangsih dalam mendorong penyerapan tenaga kerja. Proyek-proyek infrastruktur itu meliputi pembangunan jalan, MRT, LRT, jalan layang, rumah susun, normalisasi sungai, juga pembangunan taman dan fasilitas publik lainnya.

Selain lapangan kerja yang meningkat, pemerintah provinsi juga mendorong peningkatkan kualitas tenaga kerja. Perhatian serius pemerintah provinsi untuk membuka akses pendidikan pada kelompok miskin menurunkan angka putus sekolah ke titik terendah dalam sejarah ibu kota. Tahun 2015, angka putus sekolah tingkat SD hanya 0,02 persen, tingkat SMP 0,12 persen dan SMA 0,41 persen.

Selain pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah atas, pemerintah provinsi juga memberi beasiswa perguruan tinggi untuk penduduk miskin. Total bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di DKI tahun 2016 mencapai 2,5 Trilyun atau meningkat sekitar 80 kali lipat dari tahun 2011.

Selain pendidikan formal, program relokasi warga paling miskin di Jakarta ke rumah-rumah susun juga diikuti dengan program pelatihan-pelatihan kerja. Warga rumah susun yang awalnya bekerja serabutan difasilitasi untuk menjadi tenaga-tenaga kerja terlatih yang siap disalurkan dalam pelbagai sektor.

Pada ranah yang lain, penduduk kurang beruntung juga diberi akses pelayanan kesehatan gratis melalui skema Kartu Jakarta Sehat. Kombinasi antara pendidikan dan kesehatan yang baik inilah yang kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta yang siap mengisi ruang-ruang kerja yang semakin banyak di ibu kota.

Akhirul kalam, hilangnya para peminta-minta di jalan-jalan ibu kota tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya adalah akibat dari rancangan kerja-kerja pemerintahan ibu kota yang dilakukan secara sistematis yang dimulai dari reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, revolusi sistem perizinan, sampai pada peningkatan kualitas angkatan kerja.

Dimuat Jakarta Asoy, 24 November 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s